Kita mencemaskan bahwa pasukan siber ini tergolong liar alias tanpa pengaturan dan tata kelola. Semakin lama dibiarkan, kehadiran pendengung cenderung merusak.
04 Jun 2025 07:00 WIB · Tajuk Rencana
Keberadaan pendukung (buzzer) yang marak telah mengaburkan fakta di dunia maya. Tanpa tata kelola dan penanganan serius hal ini mengancam demokrasi.
Investigasi Harian Kompas pada April-Mei 2025 mengungkap, jejaring pendengung bekerja dengan tarif jutaan hingga miliaran rupiah untuk tiap proyek. Pengaruh mereka dibangun melalui jejaring yang luas, didukung teknologi, dari phone farming atau peternakan telepon hingga pelantar (platform) untuk menambah jumlah pengikut di media sosial.
Sangat wajar bila kita mengkhawatirkan dampak dari pendengung yang makin marak. Pendapat seseorang akan tenggelam oleh serbuan unggahan atau komentar yang digerakkan oleh mesin.
Kompas menemui jejaring pendengung di Jakarta, Yogyakarta, Tangerang (Banten), dan Bekasi (Jawa Barat). Mereka terdiri dari pendengung politik, pendengung kampanye produk, hingga agensi pemasaran digital yang menjadi simpul penggerak pendengung (Kompas, 2/6/2025).
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/06/01/ef020e008e0149f8e83581c097a0f4c7-IMG_20250529_WA0004.jpg)
Pekerjaan sebagai pendengung merupakan pekerjaan baru seiring dengan kemampuan programatik teknologi digital dan keberadaan akal imitasi (AI) yang masif. Pekerjaan ini, dengan berbagai variasi penyebutan seperti pasukan siber, rupanya dibutuhkan orang-orang atau institusi untuk memengaruhi opini publik. Mereka dibayar untuk melepas konten-konten tertentu di dunia maya.
Masalahnya hingga sekarang tidak ada pengaturan soal syarat-syarat konten-konten yang boleh dilepas dan juga tata kelola konten yang diharapkan tidak merusak kepentingan publik. Kita bisa membayangkan, untuk merusak seseorang, lembaga pemerintah, organisasi bisa cukup dengan mengerahkan pendengung.
Umumnya, orang atau lembaga yang menggunakan pendengung adalah mereka yang bermasalah secara citra. Bukannya memperbaiki masalah internal terkait dengan nama baik mereka, mereka malah mencari benteng, yaitu para pendengung untuk melindungi mereka. Lebih disayangkan lagi, sejumlah lembaga pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk membiayai para pendengung.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/06/01/5067500e51cb4617ead7ba8664c67380-20250601_094027.jpg)
Sangat wajar apabila kita mengkhawatirkan dampak dari pendengung yang makin marak. Pendapat seseorang akan tenggelam oleh serbuan unggahan atau komentar yang digerakkan oleh mesin, bukan karena adu pendapat orang per orang. Orang yang berpendapat akan dikeroyok oleh para pendengung atas permintaan orang atau lembaga tertentu. Sementara pujian atau pendapat yang mendukung pun tak bisa lagi dibedakan antara pendapat orang yang benar-benar tulus dan orang yang dibayar untuk berkomentar baik.
Fakta di dunia maya menjadi kabur. Kita tak persis mana yang benar atau asli dengan yang dibuat oleh orang karena dibayar untuk melakukan ulasan, pujian, atau bahkan makian. Kita mencemaskan bahwa dunia pendengung atau pasukan siber ini tergolong liar alias tanpa pengaturan dan tata kelola. Semakin lama dibiarkan kehadiran pendengung cenderung merusak berbagai sendiri kehidupan. Suara satu orang tidak ada lagi artinya karena bisa dibabat oleh pendengung. Apakah kita tetap berdiam diri? Demokrasi akan terancam dan lebih jauh sebuah negara bisa guncang karena mereka.
Penulis:
RedaksiEditor:
Marcellus HernowoPenyelaras Bahasa:
Galih Rudanto