Solikin M Juhro mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon deputi gubernur Bank Indonesia di Komisi XI DPR, Jumat (23/1/2026).
23 Jan 2026 17:40 WIB · Ekonomi & Bisnis
Kompas/Tangkapan Layar
JAKARTA, KOMPAS — Kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M Juhro, menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon deputi gubernur BI di Komisi XI DPR, Jakarta, Jumat (23/1/2026). Dia memaparkan tiga misi dan mengusulkan delapan strategi kebijakan yang dibungkus dengan konsep “Semangka”. Solikin juga sempat menyinggung pemikiran Soemitro Djojohadikusumo.
Tiga misi yang dimaksud meliputi stabilitas yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan ekonomi inklusif. Ia mengklaim, misi ini sejalan dengan semangat Soemitronomics, jurus kebijakan ekonomi ala Profesor Soemitro Djojohadikusumo.
Semangat Soemitronomics menekankan pembangunan kekuatan ekonomi dari dalam. Setiap kebijakan bermuara pada rakyat banyak. Profesor Soemitro Djojohadikusumo merupakan begawan ekonomi Indonesia. Dia adalah ayah dari Presiden Prabowo Subianto.
“Gagasan saya yaitu memperkuat sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, berdaya tahan, dan inklusif untuk Indonesia maju. Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo yang tetap relevan sampai sekarang, ialah bagaimana membangun suatu perekonomian nasional yang kuat dan bisa memajukan kesejahteraan rakyat banyak,” ujar dia.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/02/04/ae364822-0bce-4513-bfbb-39682e9352f3_jpg.jpg)
Solikin adalah Asisten Gubernur BI sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI. Ia adalah satu dari tiga kandidat yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur BI Perry Warjiyo untuk mengisi satu kursi deputi gubernur BI.
Hal ini sehubungan dengan mundurnya Juda Agung dari jabatan deputi gubernur BI per 13 Januari 2026. Surat pengunduran diri telah disampaikan kepada Presidendengan tembusan kepada Ketua DPR dan Gubernur BI.
Berdasarkan UU BI Pasal 50, kekosongan jabatan deputi gubernur akan langsung diikuti dengan pencalonan berdasarkan usulan, dari Gubernur BI dan Presiden. Selanjutnya, Presiden akan mengangkat deputi gubernur baru atas persetujuan DPR untuk sisa masa jabatan yang digantikannya.
Dua kandidat lain adalah Thomas Aquinas Djiwandono, yang saat ini menduduki jabatan Wakil Menteri Keuangan, dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono.
Saat ini terdapat ada empat deputi gubernur BI, di luar kursi kosong. Mereka adalah Destry Damayanti, Aida S Budiman, Filianingsih Hendrarta, dan Ricky P Gozali.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/11/20/cacd3c9f-7f0f-4c09-8699-8f9fe07ee681_jpg.jpg)
Tiga misi itu diterjemahkan lewat delapan strategi kebijakan yang ia bungkus dengan istilah “Semangka”, rangkaian dari huruf pertama dari kata pertama pada poin-poin strateginya. S merujuk pada Stabilitas makroekonomi dan keuangan. E merujuk pada Ekonomi syariah dan pesantren.
Merujuk pada makroprudensial inovatif. A merujuk pada akselerasi reformasi struktural. N merujuk pada navigasi stabilitas harga pangan. G merujuk pada gerak UMKM dan ekonomi kreatif.
K merujuk pada keandalan digitalisasi sistem pembayaran. Terakhir, A merujuk pada aksi bersama, sinergi, dan kolaborasi.
Selain sebagai istilah dari penjabaran strategi, Solikin menambahkan, “Semangka” juga memiliki filosofi yang menarik. Misalnya, daging buah yang merah mencerminkan kesejahteraan yang mesti diperjuangkan. Sementara, biji buah melambangkan sumber strategi ke depan.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/01/23/b6fa802850f7528e1eed4b6cd17f017b-cropped_image.jpg)
Kebijakan BI ke depan, menurut Solikin, tetap harus berlandaskan pada stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan sebagai jangkar utama, dengan fokus pada stabilitas nilai rupiah dan pengendalian inflasi. Guna menopang itu, BI telah menerapkan bauran kebijakan moneter yang terintegrasi dan dinamis sejak 2010, yang tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap perkembangan.
Ia berpendapat, inovasi kebijakan makroprudensial perlu semakin diandalkan untuk mendorong intermediasi yang lebih efektif dan produktif. BI perlu mengarahkan penguatan likuiditas secara lebih terfokus ke sektor-sektor prioritas, mulai dari UMKM hingga ekonomi bernilai tambah dan ekonomi hijau, melalui program percepatan intermediasi dan pembiayaan yang lebih tepat sasaran.
“Selain itu, BI perlu mendukung akselerasi reformasi struktural guna mendorong Indonesia menuju tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Fokus diarahkan pada transformasi sektor riil dan penguatan manufaktur prioritas yang mampu menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja berkualitas di dalam negeri,” kata dia.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/01/05/1df8ce646f9e516f0408f084fb3e2fe0-Screenshot_2026_01_05_120646.png)
Solikin juga menempatkan stabilitas harga pangan sebagai perhatian strategis. Harga pangan berperan dalam menopang ketahanan pangan nasional.
BI berperan melalui pembiayaan sektor pangan, digitalisasi rantai pangan, serta gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yang didukung kantor perwakilan BI di seluruh daerah dan ribuan UMKM binaan.
Ia juga berpandangan, UMKM dan ekonomi kreatif perlu diproyeksikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui percepatan digitalisasi pemasaran, akses pasar, integrasi ke lokapasar, serta pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti QRIS.
Transformasi sistem pembayaran nasional juga dipercepat sesuai Blueprint Sistem Pembayaran 2030 untuk menurunkan biaya transaksi, memperkuat kedaulatan ekonomi digital, dan memperkokoh kerangka pencegahan fraud.
“Seluruh agenda tersebut menuntut sinergi yang kuat. Kompleksitas tantangan tidak dapat ditangani oleh BI atau kementerian/lembaga secara sendiri-sendiri,” ucap Solikin.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/05/26/69327b075bef95015508980ca87e0ffc-WhatsApp_Image_2025_05_26_at_16.56.40.jpeg)
Selama sesi tanya jawab, sejumlah anggota fraksi Komisi XI DPR RI melontarkan berbagai pandangan dan pertanyaan. Sebagai contoh, sorotan atas dilema kebijakan BI. Di antaranya adalah pertanyaan tentang dilema antara menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pertanyaan lain adalah dilema antara efektivitas Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dalam menurunkan suku bunga dan intermediasi. Ada pula pertanyaan tentang kritik publik pasca rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan kebijakan penyerapan likuiditas.
“Sejauh mana efektivitas KLM utk mempercepat penurunan suku bunga dan apa langkah inovatif utk memperkuat langkah makroprudential? Apakah ada desain KLN yg lebih efektif” tanya Puteri Anetta Komarudin, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya.
Ada pula pertanyaan menyangkut depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Salah satunya dari Muhammad Kholid dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/01/20/c599aaf395f90db1e09faa4b6f4f18c0-20260120_H09_KID_IHSG_Kurs_Rupiah_mumed.jpg)
Menurut Kholid, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merupakan masalah struktural. Selama periode 2004–2012, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mentok Rp 10.000. Namun sejak 2012 hingga 2026, rupiah mengalami depresiasi lebih dalam, yakni tembus sampai Rp 16.000 — Rp 17.000 per 1 dolar AS.
“Bagaimana mengatasi depresiasi yang struktural ini?” tanya dia.
Beberapa anggota Komisi XI DPR RI lainnya menyoroti stabilitas moneter dan sistem keuangan Indonesia relatif terjaga, tetapi belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini sudah berlangsung selama satu dekade terakhir.
Mereka menanyakan kepada Solikin tentang pemikiran yang lebih out of the box yang bakal diambil agar kebijakan moneter dapat berdampak lebih nyata.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/07/03/dc2caf249cfe1c37dc8b782b0651bdbf-Screenshot_2025_07_03_170427.png)
Sorotan lainnya mengenai aspek kepemimpinan dan kapasitas manajerial Solikin. Apalagi, menjadi anggota dewan gubernur BI mensyaratkan kandidat untuk memiliki integritas, kompetensi, dan kapasitas. Kompetensi Solikin sesuai daftar riwayat hidup tidak diragukan oleh Komisi XI DPR RI. Tantangannya adalah kapasitas manajerial ketika memimpin tim di BI.
Ada juga sorotan yang dilontarkan anggota Komisi XI DPR RI mengenai evaluasi langkah BI yang masih kurang dan perlu diperbaiki. Kardaya Warnika dari fraksi Partai Gerindra menanyakan mengapa Solikin bersedia dicalonkan menjadi Deputi Gubernur. Dia juga senang apabila ada ‘ide gila’ dari calon untuk BI.
“Saya paling senang ada orang baru masuk dan memiliki ide gila yang bagus. Lalu, selama ini, menurut Bapak adakah kebijakan BI yang perlu dikoreksi?” tanya Kardaya.
Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun, yang menjadi penanya terakhir, melontarkan pertanyaan fundamental kepada Solikin. Ia bertanya tentang prioritas kebijakan apa yang akan dipilih BI ketika dihadapkan pada pilihan pertumbuhan lebih tinggi atau inflasi yang lebih rendah.
“Mana yang Bapak pilih : pertumbuhan ekonomi 5 persen dengan inflasi 2–3 persen, atau pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan inflasi sampai mencapai 4 persen?” tanya Misbakhun.
Penulis:
Caecilia MedianaEditor:
Budi Suwarna, FX Laksana Agung SaputraPenyelaras Bahasa:
Retma Wati