Catatan 2024: Angan Rumah Terjangkau dan Layak Huni Warga Jakarta

Keterbatasan lahan dan harganya yang sangat mahal merintangi upaya penyediaan rumah dengan harga terjangkau dan layak huni di Jakarta. Namun, hal tersebut bukan mustahil dengan intervensi yang tepat sasaran dan reforma agraria perkotaan.

Pada akhir November 2024, seribuan warga mengantre untuk mengantongi kunci unit hunian di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Mereka umumnya berpenghasilan menengah ke bawah atau sesuai upah minimum provinsi Jakarta yang sebesar Rp 5,06 juta per bulan.

Antusiasme warga itu tidak lepas dari langkah Pemerintah Provinsi Jakarta menurunkan biaya sewa rusun tersebut dari Rp 3,5 juta per bulan menjadi Rp 1,1 juta sampai Rp 2,25 juta per bulan untuk unit berukuran 36 meter persegi atau 38 meter persegi.

Eiza (25), warga Pasar Manggis, misalnya, mengantre bersama suami dan dua anak balita mereka. Suami-istri ini akhirnya bisa memiliki hunian terpisah dari orangtua.

Keluarga kecil itu menempati unit di lantai 22 dengan biaya sewa Rp 1,25 juta per bulan. Unitnya terdiri dari dua kamar tidur, ruang tengah, dapur, kamar mandi, dan tempat jemuran, serta fasilitas tambahan berupa kipas angin dan pendingin ruangan (AC).

Biaya sewa tersebut tak memberatkan pasangan yang bekerja sebagai make-up artist dan karyawan pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. ”Sepadan harga dan fasilitasnya, terus ke mana-mana dekat,” ujar Eiza.

Beberapa bulan sebelumnya, Pemprov Jakarta meresmikan Rumah Barokah Palmerah di RT 013 RW 008 Palmerah, Jakarta Barat. Hunian hasil konsolidasi tanah vertikal ini terdiri dari empat lantai di tengah permukiman padat penduduk.

Bangunannya berdiri di atas lahan milik enam keluarga dengan luas 90 meter persegi. Sebelumnya, mereka tinggal di rumah dengan luas 5-6 meter persegi. Tiap rumah kekurangan ventilasi dan pencahayaan sehingga lembab.

Setelah dibedah, terbangun sembilan unit hunian di empat lantai, setiap unit terdiri dari satu ruangan dengan luas 18 meter persegi. Ruangannya dilengkapi kamar mandi dengan toilet duduk dan pancuran air, wastafel atau tempat cuci, teras dan balkon, serta alat pemadam api ringan.

”Dulu rumah kami bocor, banyak tikus. Sekarang lebih bagus. Nanti akan disekat ruangannya untuk kamar anak gadis,” kata Agustini (52) pada akhir Juli 2024.

Inisiatif pemerintah pusat menyediakan 3 juta rumah per tahun turut menambah harapan warga memiliki rumah dengan harga terjangkau. Program ini meliputi 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta hunian vertikal di perkotaan guna menjawab kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin yang belum memiliki hunian memadai.

Nicky (32) dan suami merupakan salah satunya. Keduanya masih menyewa apartemen di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Unit hunian pasangan ini tipe dua kamar tidur seluas 43 meter persegi.

”Saat ini masih cukup untuk kebutuhan kami, tetapi ke depan pengin punya hunian sendiri,” kata Nicky, Kamis (26/12/2024). Walakin, keduanya masih mengumpulkan pundi-pundi rupiah karena ingin hunian di kawasan yang dekat transportasi umum sehingga mudah ke mana-mana.

”Penginnya di dalam kota, tetapi harganya sudah nggak ngotak (kemahalan). Untuk ambil KPR (kredit pemilikan rumah), kebanyakan jarak jauh dan harus komuter berjam-jam. Jadi sementara sewa di dalam kota dulu,” tutur Nicky.

Laman Housing dan Real Estate Information System/HREIS (https://hreis.pu.go.id/portal/) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebut, kekurangan kebutuhan berdasarkan kepemilikan rumah atau backlog di Jakarta mencapai 1.197.648. Data backlog per tahun 2023 itu berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.

Masih di laman yang sama, terdapat 1.911.369 rumah tangga di Jakarta dengan rumah tidak layak huni. Paling banyak tinggal di rumah sendiri, yakni 923.938 rumah tangga. Kemudian, kontrak/sewa 620.254 rumah tangga, bebas sewa 337.587 rumah tangga, dan tinggal di rumah dinas 29.588 rumah tangga.

Selain menurunkan biaya sewa rusun dan konsolidasi tanah vertikal, Pemprov Jakarta membangun atau merevitalisasi rusun. Sampai akhir Desember 2024 terdapat 32.378 unit hunian di rusun yang tersebar di 42 lokasi.

Biaya sewa rusun ini Rp 550.000 untuk warga terprogram, seperti relokasi atau penggusuran. Sementara warga umum dikenai biaya Rp 865.000 sampai Rp 1,8 juta.

Pemprov Jakarta juga bekerja sama dengan BUMN atau BUMD untuk penyediaan rusun milik. Warga difasilitasi untuk mendapatkan kredit selama 20 tahun dengan bunga 5 persen.

Ketua Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia Joko Adianto menuturkan, penataan permukiman perlu diawali dengan pemberian hak bermukim yang tepat. Pemprov Jakarta melakukan hal ini melalui program reforma agraria perkotaan sejak 2018.

”Setelah itu, konsolidasi tanah vertikal bisa menjadi salah satu opsi penanganan selain peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman,” kata Joko secara terpisah, Kamis (26/12/2024).

Pemprov Jakarta, kata Joko, dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Perumahan untuk mengelola rusun. BLUD ini diharapkan mampu memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia, seperti bangunan dan halaman rusun untuk memperoleh pendapatan.

Pendapatan tersebut digunakan untuk merawat atau memelihara bangunan. Selain itu, pendapatan bisa digunakan untuk subsidi silang dari potensi tunggakan sewa penghuni dari masyarakat berpenghasilan rendah.

”Dengan keterbatasan luas lahan untuk perumahan di kota besar dan harganya yang sangat mahal, (kebutuhan) rumah milik dengan harga terjangkau bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sangat sulit dipenuhi. Namun, reforma agraria perkotaan mampu menyediakan hunian vertikal, sebagaimana contoh di Kampung Susun Akuarium dan Kunir yang sudah terbangun dan terhuni,” ujar Joko.

Program seperti di kedua kampung tersebut memampukan masyarakat berpenghasilan rendah di kampung kota padat penduduk untuk memperoleh hunian layak huni dengan harga terjangkau. Namun, hal ini perlu disertai peningkatan kapasitas penghuni untuk mengelola kampung susun, baik secara teknis maupun finansial, dengan sistem koperasi.

”Sistem ini memungkinkan para penghuni untuk memelihara kualitas bangunan dan mencegah terjadinya pindah tangan hak bermukim ke pihak yang tidak layak untuk memperolehnya,” ujar Joko.

Sebelumnya, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JTMK), Rujak Center for Urban Studies, dan Urban Poor Consortium meraih medali emas dalam World Habitat Awards 2024. Raihan ini bagian dari upaya kolektif memperjuangkan hak atas perumahan layak di Jakarta dalam kolaborasi penataan Kampung Susun Akuarium dan Kampung Anak Kali Ciliwung.

Pada Oktober 2023, Kampung Susun Akuarium juga meraih Innovation Awards 2023 dari Asia Pacific Housing Forum dalam kategori Dampak Perumahan Masyarakat Sipil.

Koordinator JRMK, Minawati, mengatakan, penataan Kampung Susun Akuarium dan Kampung Anak Kali Ciliwung menjadi bukti nyata bagaimana warga miskin kota mengorganisasi diri dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Upaya tersebut diharapkan bisa menjadi prinsip utama dalam pengelolaan perumahan di kampung kota.

Program yang jelas dan terarah atau intervensi yang tepat bisa memuluskan angan warga untuk punya rumah terjangkau dan layak huni.