Catatan 2024: Menanti Janji Manis Hilirisasi Nikel di Maluku Utara

Janji manfaat hilirisasi nikel di Maluku Utara masih jauh panggang dari api. Proses hilirisasi justru diwarnai beragam masalah, seperti pencemaran lingkungan, tekanan terhadap masyarakat adat, dan mundurnya investor strategis. Tanpa pembenahan di jantung produksi, mimpi jadi pemain penting industri kendaraan listrik global sulit diwujudkan.

Pada pertengahan Juni 2024, video yang menampilkan masyarakat adat pedalaman Halmahera, O’Hongana Manyawa, masuk ke lokasi tambang ramai di media sosial. Kejadian ini pun menyita perhatian banyak pihak, termasuk lembaga internasional.

Dalam video unggahan lembaga kemanusiaan asal Inggris, Survival International, Jumat (7/6/2024), terlihat tiga orang suku O’Hongana Manyawa datang ke lokasi pekerja tambang di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Ketiganya lalu dituntun oleh seorang pekerja ke tenda perusahaan, lalu diberi makanan.

Kontak antara masyarakat dan suku pedalaman Halmahera juga pernah terjadi akhir 2023. Saat itu, dua orang suku O’Hongana Manyawa menghalau buldoser masuk ke wilayah mereka dengan ancaman tembakan panah dan ayunan parang.

Peristiwa yang melibatkan masyarakat O’Hongana Manyawa merupakan salah satu contoh masalah terkait tata kelola tambang di Maluku Utara. Menanggapi peristiwa itu, Direktur Survival International Caroline Pearce menyatakan, perusahaan harus menetapkan zona bebas tambang untuk melindungi keberlangsungan masyarakat O’Hongana Manyawa di belantara Halmahera.

Menurut data Survival International, masih ada sekitar 500 masyarakat pedalaman yang tinggal di sana dan belum bersentuhan dengan dunia luar. ”Solusinya jelas, wilayah masyarakat adat ditetapkan bebas dari pertambangan,” ucapnya.

PT Weda Bay Nickel merupakan salah satu perusahaan yang memiliki konsesi pertambangan di Halmahera Tengah. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara perusahaan asal China, Tsingshan; perusahaan tambang Perancis, Eramet; dan Pemerintah Indonesia melalui PT Aneka Tambang Tbk.

Dalam keterangan resminya, Eramet menyatakan, sesuai standar operasional perusahaan, kontak dengan masyarakat pedalaman harus dilakukan seminimal mungkin.

Eramet juga menyebut, perusahaan itu rutin menggelar diskusi dan studi antropologi agar kegiatan tambang tidak mengganggu keberadaan masyarakat O’Hongana Manyawa. Perusahaan juga mengklaim ada salah satu kelompok di masyarakat O’Hongana Manyawa yang memang rutin berkontak dengan pekerja.

Selain zona bebas tambang, masyarakat adat juga menghendaki adanya aturan yang melindungi mereka. Perwakilan masyarakat O’Hongana Manyawa, Faris Bobero, menjelaskan, pihaknya bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sempat menggugat lambannya pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada Mei 2024.

Gugatan ini berakhir dengan penolakan. Hampir 14 tahun berlalu, aturan ini tidak kunjung dibahas. Padahal, Undang-Undang Masyarakat Adat diperlukan untuk melindungi masyarakat adat dari makin masifnya industri yang merambah hutan.

”Sistem kepercayaan, pengetahuan lokal masyarakat adat, tidak pernah diakui oleh pemerintah dengan serius. Apakah pemerintah ingin mereka keluar dari tanah leluhurnya,” ungkap Faris.

Selain masalah terkait masyarakat adat, problem pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pertambangan juga muncul. Di Halmahera Tengah, kawasan Daerah Aliran Sungai Sagea dan Goa Bokimoruru terancam dampak pertambangan gamping dan nikel di kawasan hulu.

Di kawasan Goa Bokimoruru, terdapat dua aliran sungai yang saling terhubung, yakni sungai bawah tanah dan sungai permukaan yang dikenal dengan nama Sungai Sagea.

Sejak pertambangan gamping hadir di kawasan hulu, air Sungai Sagea kerap keruh kecokelatan. Pencemaran semacam ini mulai masif terlihat sejak pertengahan 2023 hingga kini. Selain gamping, di kawasan itu terdapat konsesi tambang nikel, tetapi belum beroperasi.

Ketua Ikatan Ahli Geologi Wilayah Maluku Utara Deddy Arif menjelaskan, ketika hujan deras, sedimen tanah yang dikeruk di hulu terbawa ke sungai permukaan hingga sungai bawah tanah. Alhasil, warna air di aliran Sungai Sagea menjadi kecoklatan sehingga tidak bisa dikonsumsi. Padahal, air Sungai Sagea dan sungai bawah tanah di Goa Bokimoruru merupakan sumber baku air bagi warga.

Oleh karena itu, Deddy meminta kawasan Goa Bokimoruru ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst agar bisa dilakukan upaya perlindungan. ”Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst ini perlu segera karena laju kerusakan dari pertambangan terus berjalan,” ujarnya.

Penggiat Koalisi Save Sagea, Azis Fardhani, menjelaskan, pemerintah perlu meninjau ulang izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan tersebut. Selain untuk air baku, kawasan Sagea dan Goa Bokimoruru juga menjadi salah satu sumber penghidupan warga. Daerah ini merupakan salah satu obyek wisata favorit warga Halmahera Tengah.

Selain pencemaran, kehadiran proyek-proyek raksasa di Maluku Utara ternyata belum memberi dampak kesejahteraan bagi warga. Berdasarkan Kajian Fiskal Regional Maluku Utara Triwulan III-2024 dari Kementerian Keuangan, tingkat kemiskinan Maluku Utara per Maret 2024 masih berada di angka 6,32 persen, lebih tinggi dari target daerah sebesar 6,25 persen.

Selain itu, rasio gini per Maret 2024 juga naik ke angka 0,316 dari Maret 2023 sebesar 0,300. Rasio gini yang terus mendekati nilai satu (1) menandakan ketimpangan di antara warga terus melebar.  

Masalah lain yang melanda proyek hilirisasi di Maluku Utara adalah mundurnya dua investor strategis dari Eropa. Senin (24/6/2024), perusahaan asal Jerman, Badische Anilin Soda Fabrik (BASF), dan Eramet menyatakan mundur dari proyek smelter Sonic Bay di Halmahera Tengah senilai 2,6 miliar dolar AS atau senilai Rp 42 triliun.

Proyek itu merupakan satu dari sedikit proyek hilirisasi yang modalnya 100 persen berasal dari perusahaan Eropa. Mayoritas investasi hilirisasi Indonesia berasal dari China. Perwakilan BASF dan Eramet menyatakan mundur karena adanya perubahan lanskap industri nikel global.

Septian Hario Seto yang kala itu menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi menjelaskan, keputusan ini disayangkan, tetapi dimaklumi secara bisnis.

Septian menilai, kehadiran smelter baru tidak menguntungkan secara bisnis karena fasilitas tersebut sudah menjamur di Maluku Utara. Dikhawatirkan, smelter baru membuat harga jual produk turunan nikel tidak kompetitif karena kelebihan pasokan (oversupply).

Akan tetapi, selain alasan bisnis, alasan lingkungan juga diduga menjadi salah satu pemicu. Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menjelaskan, perusahaan asal Eropa dan Amerika Serikat memiliki standar lingkungan tinggi dan penghormatan terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan tambangnya. Apabila bermasalah di hulu, produk mereka bisa-bisa tidak diserap pasar benua biru.

Selain itu, pemberlakuan Battery Regulations dari Uni Eropa pada Februari 2024 yang mengedepankan aspek berkelanjutan membuat perusahaan harus berhati-hati dalam mencari pemasok baterai.

Mundurnya dua perusahaan Eropa tersebut juga membuat Indonesia kehilangan potensi pasar. Mengacu pada data International Energy Association tahun 2023, China masih memuncaki negara dengan permintaan mobil listrik tertinggi, disusul Eropa dan AS. Namun, menurut Putra, hingga tahun 2030, permintaan akan banyak datang dari Eropa dan AS.

Tantangan juga akan datang dari bertumbuhnya teknologi baterai tanpa nikel, yakni baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP). Produsen mobil dari China dinilai mengincar baterai ini karena harganya yang murah.

Pembenahan di hulu pun harus dilakukan agar Indonesia punya kesempatan menembus pasar-pasar potensial. Putra menegaskan, penguasaan sumber daya alam bukan faktor utama apabila Indonesia ingin menjadi pemain penting dalam ekosistem kendaraan listrik global. Penegakan standar lingkungan yang lemah membuat Indonesia sulit berbicara di tingkat global.

”Indonesia hanya memegang 0,4 persen dari kapasitas manufaktur baterai kendaraan listrik meski memiliki cadangan nikel terbesar. Hal ini karena saat hilirisasi diberlakukan, pemerintah kurang memperhatikan kondisi dan arah industri global. Ini perlu menjadi catatan. Cepat atau lambat standar lingkungan ini pasti harus dipenuhi agar diterima di pasar,” ujar Putra.

Selain soal penerapan standar lingkungan, kesempatan Indonesia mendapat investasi pun akan semakin sempit karena kondisi global. Di AS, investasi mobil dan baterai listrik meroket sejak Presiden Joe Biden meresmikan kebijakan Inflation Reduction Act.

Dalam aturan itu, perusahaan energi terbarukan diberikan subsidi agar mau datang. Sejak diberlakukan akhir 2022, sebesar 114 miliar dollar AS atau Rp 1,864 triliun investasi kendaraan listrik diumumkan. Kebijakan proteksionisme dari negara maju semacam ini perlu jadi perhatian pemerintah.

Selain itu, investor kendaraan listrik pun dinilai lebih tertarik membangun pabrik yang dekat dengan konsumen. Pasar kendaraan listrik di Indonesia yang masih rendah ketimbang Eropa dan AS menjadi salah satu pertimbangan masuknya investasi.

Meski demikian, pemerintah terus menjajaki berbagai kerja sama. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan, pemerintah tengah merundingkan kerja sama antara perusahaan baterai asal China, Contemporary Amperex Technology (CATL), dengan Aneka Tambang dan Indonesia Battery Corporation untuk membangun ekosistem baterai listrik.

Kerja sama ini dimulai dengan pembangunan smelter, bahan prekursor dan katoda, sel baterai, hingga fasilitas daur ulangnya. Menurut rencana, investasi akan dibangun di Halmahera Timur, Maluku Utara, dan Karawang, Jawa Barat. Total investasi diproyeksikan mencapai 6 miliar dollar AS atau setara Rp 96 triliun.

Indonesia hanya memegang 0,4 persen dari kapasitas manufaktur baterai kendaraan listrik meski memiliki cadangan nikel terbesar.

”Saat ini perusahaan tidak hanya melihat pasar Indonesia yang cukup besar, tetapi juga untuk pasar ekspor,” ucap Rosan.

Dengan kondisi ini, investasi-investasi raksasa pun akan terus mengalir ke Maluku Utara. Namun, pertanyaannya, sejauh apa investasi itu memberikan manfaat bagi warga. Perlu diingat, ambisi pemerintah menjadi pemain penting kendaraan listrik global jangan sampai mengorbankan masyarakat di timur Indonesia.