Catatan Ombudsman: Menjaga ”Kompas”

Dari forum Redaksi dan Ombudsman Kompas sepanjang 2025, menonjol tuntutan agar Kompas menegaskan perannya sebagai jangkar bagi rasionalitas publik, menghadapi dominasi pelantang komunikasi dari kekuasaan dan riuhnya disinformasi dari media sosial digital. Di sini pergulatan media menjaga integritas jurnalisme di tengah berbagai tantangan dari politik, ekonomi, digitalisasi, hingga etika yang semakin kompleks.

Tantangan pertama, menyangkut independensi editorial. Dalam hal ini, bagaimana Kompas menghadapi pemerintahan baru. Kritik diarahkan pada kecenderungan media untuk terseret dalam tekanan ”kebijakan komando” dan korporatisme negara.

Terkesan, kegamangan dan serba kehati-hatian dalam menghadapi situasi yang dinilai sensitif terhadap kritik. Ombudsman melihat adanya kecenderungan kembali dengan pemberitaan masa lalu di tengah arus tekanan politik, yang membuat pembaca harus ”membaca di antara baris” (reading between the lines) untuk menemukan makna kebenaran faktual.

Untuk itu, pada pilihan yang dilakukan, ditegaskan perlunya mengedepankan narasi yang jelas, berbasis fakta, dan berpihak kepada kepentingan publik. Dengan begitu, bukan sekadar mengikuti wacana yang dinilai bersifat ”top down” dan improvisatoris.

Persoalan tidak hanya pada ranah politik. Untuk resiliensi perusahaan, batas antara kepentingan komersial dan editorial dapat bersifat transparan sebagai glass wall, tidak lagi sebagai tembok api (fire wall) dalam tradisi jurnalisme. Meski begitu, ditekankan bahwa menyamarkan konten komersial sebagai produk jurnalisme dapat mengorbankan kredibilitas editorial, modal dasar bagi media arus utama.

Pada sisi lain, diingatkan tentang banner headline Kompas pada edisi penutup 2024, bertajuk ”Tahun Politik Terlewati, Tantangan Ekonomi Menanti”. Artinya, setelah media pers berada dalam panasnya politik elektoral, perlu memperkuat liputan ekonomi berfokus kehidupan riil publik pada 2025.

Agenda media hendaknya berfokus pada kenyataan, seperti melemahnya daya beli, stagnasi pendapatan, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan masalah lapangan kerja. Lebih jauh liputan dengan perspektif bersifat kontekstual dan berpihak kepada warga, bukan pada arus kebijakan negara semata.

Ombudsman menilai bahwa pendekatan berbasis data ini semakin memperkokoh kualitas jurnalistik ”Kompas” sekaligus menjadi bentuk ”perlawanan editorial” terhadap pendiktean kepentingan subyektif kekuasaan negara dan ekonomi.

Selain itu, dapat dicatat liputan mendalam berbasis data—mulai dari analisis kesenjangan Dana Desa, rasa kesepian masyarakat, hingga stagnasi gaji dosen, fenomena brain rot, dan lainnya—yang mendapat perhatian publik. Demikian pula liputan investigasi tentang korupsi KTP elektronik, sindikat sampah ilegal, premanisme industri, jejaring buzer, hingga praktik penipuan digital, menegaskan kemampuan Kompas dalam membongkar struktur kekuasaan tersembunyi.

Di sini, kebenaran faktual ditampilkan dari hasil proses sistematis melalui verifikasi berlapis, penggunaan data resmi, pelacakan dokumen hukum, dan rekonstruksi detail di lapangan.

Ombudsman menilai bahwa pendekatan berbasis data ini semakin memperkokoh kualitas jurnalistik Kompas sekaligus menjadi bentuk ”perlawanan editorial” terhadap pendiktean kepentingan subyektif kekuasaan negara dan ekonomi.

Hal lain dari upaya perlawanan ini adalah jurnalisme pro-publik, seperti serial ”Suara Tak Terdengar” yang memberikan ruang bagi kelompok marjinal yang tenggelam oleh isu publik dominan. Di sini tecermin empati dan kerja keras editorial. Karena itu, dalam ”perebutan” halaman koran, patut disesalkan manakala liputan mendalam dan faktual semacam ini tersisih oleh berita pernyataan (talking news) elite politik.

Berikutnya, tantangan dari dunia digital yang lebih menguasai alam pikiran generasi muda merupakan disrupsi dari penggunaan akal imitasi (AI). Diingatkan, AI mampu mempercepat dan mengefisienkan produksi informasi tetapi tak mungkin menilai konteks dan kebenaran faktual. Pun AI tidak dapat menggantikan empati, kepekaan, dan integritas jurnalis.

Bagi Kompas, batasnya tegas, AI bukan pengganti manusia. Kompas telah memiliki pedoman penggunaan AI yang berbasis pada falsafah dirinya. Teknologi ini diposisikan hanya sebagai alat bantu—untuk meringkas, membantu riset, dan menjalankan chatbot—bukan untuk menggantikan pekerja pemroduksi informasi. Semua output tetap diperiksa editor dan disertai disclaimer. Prinsip utamanya adalah transparansi, bahwa tak ada penggunaan AI yang dirahasiakan dari publik.

Lebih jauh, diingatkan bahwa esensi jurnalisme adalah pengalaman manusia yang bersumber dari kehadiran jurnalis di lapangan, dengan kemampuan menangkap emosi, dan membangun empati yang tidak mungkin ditiru mesin. AI tidak bisa merasakan ketidakadilan atau menangkap frustrasi publik dengan intuisi manusiawi.

Selain itu, diskusi juga menyentuh tentang perlunya regenerasi pembaca karena dipandang Kompas ”menua” dengan pembaca dari generasi baby boomer dan X. Kini, media harus berebut perhatian generasi muda yang terikat pada media sosial dan media personal platform digital. Usulan muncul untuk membuka kanal bagi pemikir muda.

Sementara, di sisi lain, inisiatif seperti Konser Kubikel dengan penyanyi lintas generasi pada perayaan 60 tahun Kompas berupaya merangkul generasi Y dan Z. Edisi Khusus 80 Tahun RI koran Kompas memperkuat identitas Kompas sebagai pencatat sejarah, tetapi dikritik karena terkesan sebagai nostalgia dan hanya mengekspos alam pikiran generasi tua. Karena itu, menimbulkan pertanyaan, apakah dapat sebagai sumber inspirasi bagi generasi muda yang mengisi ruang publik kini dan masa depan sebagaimana tujuan penerbitan itu.

Ini krusial bagi Kompas yang berorientasi pada rasionalitas dengan jurnalisme berkualitas, menghadapi publik yang lebih terpaut pada medsos digital dengan pemancing kemarahan (rage bait) algoritma. Karena itu, penguatan platform digital Kompas (Kompas.id) perlu menjadi pemikiran bersama, berbarengan secara eksternal strategi perluasan pelanggan.

Pada akhirnya, tukar pikiran Redaksi dan Ombudsman Kompas tahun 2025 berujung untuk memperteguh prinsip dasar tentang kontrak sosial jurnalisme demi kepercayaan publik. Media hadir bukan untuk menyenangkan kekuasaan, melainkan untuk mengawasi. Bukan sebagai pelantang bagi pernyataan pejabat, melainkan memeriksa kenyataan kehidupan warga di lapangan. Bukan untuk sekadar mengikuti arus digital, melainkan memastikan bahwa teknologi apa pun dalam kerja jurnalistik tidak mengikis nilai kemanusiaan dalam pemberitaan.

Semoga tecermin pada Kompas 2026!

Ashadi Siregar, Ketua Ombudsman Kompas

Jika Anda memiliki pendapat tentang pemberitaan Kompas, silakan kirim ke e-mail [email protected].