Cek Kesehatan Gratis: Upaya Pemerataan Akses Kesehatan dan Mendorong Kesadaran Masyarakat

Program cek kesehatan gratis (CKG) merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat (quick wins) yanŕg tertulis pada visi dan misi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program cek kesehatan gratis ini dimulai pada 10 Februari 2025.

Sebelumnya, pada 22 Januari 2025, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, dalam merealisasikan program ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 4,7 triliun yang berasal dari APBN dan APBD. Dari total anggaran tersebut, program ini ditargetkan dapat menyasar 60 juta warga pada tahun 2025 dan 200 juta orang pada tahun 2026.

Adapun, mereka yang akan menerima cek kesehatan gratis adalah individu yang sedang berulang tahun. Oleh karena itu, program ini merupakan bentuk kado negara untuk warganya yang berulang tahun.

Target CKG dengan sasaran 60 juta orang pada tahun 2025 berdasar perkiraan bahwa belum banyak masyarakat yang mengetahui program ini sehingga belum banyak pula yang akan memanfaatkannya. Barulah pada tahun 2026 jumlah pesertanya akan lebih banyak. Pemanfaatan cek kesehatan gratis oleh masyarakat bukan hal yang wajib, oleh sebab itu target program akan sejalan dengan tingkat partisipasi warga.

Merujuk pada laman Sehat Negeriku Kemenkes, warga yang ingin mendapatkan fasilitas cek kesehatan gratis pada saat berulang tahun dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Satu Sehat Mobile (SSM) ataupun melalui Whatsapp dengan nomor 0811-1050-0567. Fitur chatbot pada nomor WA tersebut akan memandu warga dalam melakukan pendaftaran cek kesehatan gratis.

Nantinya, calon penerima program akan diarahkan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), ataupun fasilitas kesehatan lain yang bermitra dengan BPJS. Namun, harus dipastikan bahwa masa berlaku skrining adalah H+30 dari tanggal ulang tahun. Hal tersebut sesuai dengan lampiran dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun.

Dalam kerangka pembangunan kesehatan, program cek kesehatan gratis  ini menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk menuju Indonesia Emas, sistem kesehatan harus mampu merespons ketimpangan akses fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, CKG sekaligus jawaban dari kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang setara dan layak dari negara seturut dengan hak asasi manusia.

Dari sisi warga, program cek kesehatan gratis ini juga penting di tengah rendahnya kesadaran terhadap kesehatan individu. Melalui program tersebut, maka deteksi dini penyakit pun dapat meningkat sehingga turut mendorong penanganan yang tepat dan cepat.

Di samping kebutuhan deteksi dini penyakit, program cek kesehatan gratis pun dinilai dapat mengurangi biaya kesehatan nasional yang ditanggung pemerintah melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Asuransi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini karena melalui deteksi penyakit lebih dini, maka dapat pula dilakukan penanganan lebih cepat sebelum suatu penyakit menjadi serius dan membutuhkan biaya lebih besar.

Hal tersebut selaras dengan hasil pemetaan kesehatan nasional dalam ”Profil Kesehatan Indonesia 2023” bahwa sepanjang tahun 2023, ada sejumlah penyakit katastropik, yaitu penyakit dengan pembiayaan tertinggi dalam JKN. Posisi pertama adalah penyakit jantung mencapai 20,03 juta kasus dengan penggunaan anggaran mencapai 17,6 triliun. Selanjutnya, ada beberapa penyakit lain, seperti kanker, stroke, gagal ginjal, dan hemofilia. 

Adapun, saat ini jumlah penduduk yang mendapatkan fasilitas penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN mencapai 96,8 juta orang atau setara dengan 36,2 persen dari total penduduk Indonesia. Ditambah, sejumlah peserta PBI yang didaftarkan pemerintah daerah mencapai 42,1 juta orang. Oleh karena itu, urgensi program ini bukan hanya karena kebutuhan SDM yang berkualitas, melainkan juga turut mendorong efisiensi anggaran untuk sektor kesehatan.

Program cek kesehatan gratis sangat diperlukan di tengah sejumlah pekerjaan rumah kondisi kesehatan nasional. Hasil Survei Kesehatan Indonesia dan Laporan Kementerian Kesehatan 2023 menunjukkan beberapa tantangan kesehatan serius terjadi pada setiap kelompok usia.

Pada kelompok anak balita, masih ada 21,5 persen yang mengalami tengkes (stunting), kemudian ada pula 8,5 persen yang mengalami kurus (wasting) dan ada lebih dari 31.000 anak balita memiliki penyakit jantung bawaan. Pada usia sekolah dan remaja, aspek yang menjadi tantangan adalah masalah perilaku kesehatan, yaitu prevalensi merokok mencapai 7,4 persen (usia 10-18 tahun) dan anemia yang dialami remaja putri mencapai 15,6 persen. Di samping itu, remaja pun menjadi kelompok rentan yang mengalami masalah kesehatan mental (mental health).

Terakhir, pada kelompok dewasa dan lansia, masalahnya pun cukup kompleks karena ada 33,6 persen penduduk usia lebih dari 20 tahun memiliki aktivitas fisik yang rendah, sebanyak 30,92 persen merokok, dan 23,4 persen mengalami hipertensi sehingga rentan terkena penyakit serius.  Data Kemenkes tahun 2023 juga menunjukkan hanya 39,87 persen penduduk dengan usia lebih dari 20 tahun yang melakukan skrining kesehatan secara mandiri untuk penyakit tidak menular.  

Selanjutnya, jika dilihat dari penilaian sejumlah lembaga internasional, Indonesia pun masih mendapatkan beberapa tantangan perbaikan pada sektor kesehatan nasional.  Indeks Keamanan Kesehatan Global atau Global Health Security Index 2021  menempatkan Indonesia pada peringkat ke-45 dari 195 negara. Penilaian tersebut didapatkan dari enam indikator, yaitu pencegahan, deteksi dan pelaporan, respon cepat, sistem kesehatan, kepatuhan pada norma internasional, dan risiko lingkungan.

Tantangan serupa juga tampak dari Indeks Layanan Kesehatan Global 2024 yang dibuat majalah Ceoworld dengan membuat indeks kesehatan 110 negara yang dilihat dari tiga indikator, yaitu infrastruktur dan tenaga medis profesional, biaya layanan kesehatan dan ketersediaan obat, serta kesiapan pemerintah.

Hasilnya, Indonesia menduduki peringkat ke-39 dengan total nilai 42,99 poin. Sementara beberapa negara tetangga, seperti Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan India, mendapatkan nilai jauh lebih tinggi.

Kesehatan bukan hanya sebatas kebutuhan, melainkan juga bagian dari hak asasi manusia (HAM) sehingga dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya (duty bearers). Secara perencanaan dan tujuan program, upaya pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis patut diapresiasi. Hasil survei Litbang Kompas Januari 2025 lalu menunjukkan tidak kurang dari 85 persen responden puas dengan upaya pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis.

Meski demikian, untuk mendorong keselarasan antara perencanaan dan implementasi, pemerintah pusat perlu memastikan kelancaran program ini dengan pemerintah daerah ataupun sejumlah stakeholders terkait lainnya. Hal ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan layanan cek kesehatan gratis secara merata untuk seluruh warga negara.

Pentingnya pemerataan ini perlu didukung fasilitas kesehatan (faskes) yang juga merata di setiap daerah, terutama untuk FKTP, FKTL, ataupun puskesmas. Adapun sejumlah pemerataan yang perlu dilakukan adalah tenaga kesehatan yang memadai, alat medis, dan sejumlah sarana-prasarana pendukung lain.

Hal ini karena dalam laporan ”Profil Kesehatan Indonesia” masih ada sejumlah provinsi yang persentase puskesmas terakreditasinya minim, seperti yang ditemukan di Maluku (45 persen), Papua Barat Daya (24 persen), Papua Tengah (19 persen), dan Papua Pegunungan (15 persen).

Aspek pemerataan tersebut penting untuk menjadi atensi pemerintah untuk melaksanakan program ini. Selain itu, pemerintah pun perlu gencar memberikan sosialisasi untuk mendorong partisipasi dan kesadaran publik agar bersedia melakukan skrining kesehatan gratis di hari ulang tahun.  Partisipasi masyarakat ini perlu didorong sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera yang dimulai dari pemeriksaan kesehatan secara berkala. (LITBANG KOMPAS)