ChatGPT Pun Tahu, Ketimpangan di Indonesia Jadi Penyebab Unjuk Rasa

Gelombang unjuk rasa di banyak daerah di Indonesia terus terjadi. Berbagai kalangan berpendapat tentang aksi yang dipicu protes tunjangan perumahan anggota DPR itu. Lalu, bagaimana komentar chatbot, mesin percakapan berbasis akal imitasi, seperti ChatGPT?

Demonstrasi yang terjadi sejak pekan lalu diperkirakan berlanjut pada Senin (1/9/2025) ini. Perbincangan tentang aksi itu juga masih hangat di media sosial. Lalu, apa komentar ChatGPT, chatbot buatan OpenAI, perusahaan AI asal Amerika Serikat, tentang gelombang unjuk rasa itu?

Saat Kompas meminta pendapatnya tentang demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir di Indonesia, ChatGPT menguraikan panjang lebar. Mesin ini menyebut tunjangan perumahan DPR sebagai pemicu aksi dan semakin meluas setelah Affan tewas dilindas kendaraan Brimob.

ChatGPT juga memaparkan dampak aksi, seperti pembakaran gedung hingga tewasnya sejumlah warga. Mesin ini turut mengutip keterangan Presiden Prabowo Subianto yang membatalkan tunjangan perumahan anggota DPR serta meminta aparat keamanan menindak tegas pelaku perusakan.

ChatGPT menyebut, situasi ini mencerminkan gejolak yang sangat serius dalam dinamika politik-ekonomi Indonesia. ”Publik terlihat sangat marah terhadap ketimpangan, kerasnya biaya hidup, dan apa yang dianggap sebagai kebijakan yang tidak sensitif dari pemerintah dan legislatif,” jawab ChatGPT.

Analisis ChatGPT itu berdasarkan pada beberapa tautan berita dari media luar negeri, seperti Reuters, Washington Post, Financial Times, dan The Associated Press (AP). Mesin ini hanya mengutip satu berita dari media dalam negeri serta laman Wikipedia.

Meski demikian, pernyataan mesin percakapan berbasis AI ini sejalan dengan kondisi di Indonesia. Meskipun rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk turun dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,375 pada Maret lalu, kesenjangan ekonomi masih berlangsung.

Selama lima tahun terakhir, rasio gini Indonesia nyaris stagnan di angka 0,38-0,39. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan sangat merata, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan distribusi pendapatan sangat timpang atau tidak merata.

Potret ketimpangan itu juga tampak ketika DPR mendapatkan tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan sebagai pengganti tidak adanya rumah dinas. Itu belum termasuk penghasilan yang mencapai Rp 230 juta per bulan menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Artinya, dalam sebulan, anggota DPR bisa meraup setidaknya Rp 280 juta atau 51 kali lipat lebih tinggi dibandingkan upah minimum Jakarta, Rp 5,39 juta per bulan. Angkanya bisa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan upah minimum di daerah yang sekitar Rp 2 juta per bulan.

Gambaran ketimpangan itu juga tampak jelas dari Affan dan keluarga yang menyewa tempat indekos di Menteng, Jakarta Pusat, dengan luas 33 meter persegi. Affan bersama dua saudara dan orangtuanya hanya menyewa dua dari empat kamar di rumah itu dengan biaya Rp 1 juta per bulan per kamar.

”Dia (Affan) mau membelikan tanah di kampung buat nanti (kalau keluarga) pulang bisa bangun rumah karena kami di sini masih kos. Setiap hari Affan paling dapat Rp 100.000,” ujar Zulkifli, ayah Affan, saat diwawancarai di rumah duka, Jumat (29/8/2025).

Selain ketimpangan ekonomi, ChatGPT juga menyinggung tentang kesenjangan perlakuan hukum. Mesin ini menilai kasus Affan sebagai contoh bagaimana aparat menggunakan kekuatan berlebih sehingga rakyat jadi korban. ”Publik marah karena aparat jarang diadili secara transparan dalam kasus kekerasan terhadap warga,” tulisnya.

Ketika ditanya apakah ChatGPT mendukung pemerintah atau massa aksi, mesin ini mengatakan tidak berpihak kepada salah satu pihak. ”Rakyat berhak menyampaikan aspirasi dengan damai, dan pemerintah berkewajiban menanggapi dengan bijak serta transparan,” tulis ChatGPT.

Mesin ini bahkan memberikan sejumlah skenario sampai kapan gelombang unjuk rasa berlangsung. Menurut ChatGPT, aksi berakhir kurang dari tiga pekan jika pemerintah merevisi kebijakan yang dianggap memicu amarah warga serta memberikan keadilan bagi korban.

Jika tuntutan massa aksi belum terwujud, unjuk rasa diperkirakan berlangsung sebulan. Apabila terdapat insiden baru yang memperkuat sentimen publik, seperti tindakan represif berlebihan oleh aparat, demonstrasi bisa berlangsung lebih lama hingga dua bulan.

Namun, jawaban ChatGPT tidak sepenuhnya tepat. Derry Wijaya, Koordinator Pelatihan Data Sains Monash University, Indonesia, yang juga pengamat AI, mengatakan, cara kerja ChatGPT mirip dengan fitur auto complete untuk mengirim pesan di telepon pintar. Artinya, ChatGPT memprediksi kata atau jawaban selanjutnya.

”Cuma, karena datanya banyak dan dilatih terus, akhirnya (ChatGPT) pintar kayak kita,” ucapnya.

Data itu berasal dari internet, termasuk pemberitaan daring. ChatGPT juga memakai model bahasa besar (LLM) sehingga dapat mengenali dan memproses berbagai bahasa.

Meski demikian, Derry mengingatkan adanya potensi bias ChatGPT dalam menjawab sesuatu. Saat pengguna menulis prompt (instruksi) untuk menggambar dokter dan perawat, misalnya, AI menghasilkan dokter pria berkulit putih dan perempuan perawat berkulit berwarna.

Jawaban itu cenderung bias jender dan ras karena seolah-olah seorang dokter adalah pria berkulit putih. Derry pun mengingatkan pengguna agar tidak hanya bertanya kepada ChatGPT, tetapi juga memverifikasi sumbernya. Pelatihan tentang cara kerja dan penggunaan AI juga dibutuhkan.

”Selain AI yang dilatih, manusia juga harus dilatih untuk menyesuaikan kemampuannya agar di masa depan kita tidak dikuasai AI,” ujarnya.

Selain bias, pengguna juga perlu mewaspadai penyalahgunaan AI untuk berita palsu atau hoaks. Beberapa hari lalu, misalnya, di media sosial tersebar video berisi kerumunan massa yang diklaim unjuk rasa di DPR. Padahal, faktanya, video itu merupakan peristiwa di Irak.

Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan, beberapa hoaks yang tersebar menggunakan teknologi AI berupa deepfake atau memanipulasi video dan audio. ”Hoaks itu bercampur pada sesuatu yang viral, seperti yang terjadi saat ini,” ungkapnya.

Cara yang bisa dilakukan masyarakat kalau ketemu dengan konten viral dan hanya beredar di media sosial adalah memverifikasi di media arus utama.

Persoalannya, katanya, sulit mengidentifikasi deepfake bagi masyarakat. Dibutuhkan perangkat (tools) spesifik untuk mengecek hoaks yang menggunakan AI. Sejumlah perangkat itu pun tidak sepenuhnya benar karena masih ada kelemahan dalam verifikasi apakah itu hoaks atau tidak.

”Paling tidak, cara yang bisa dilakukan masyarakat kalau ketemu dengan konten viral dan hanya beredar di media sosial adalah memverifikasi di media arus utama. Potensi deepfake akan semakin banyak, masyarakat harus lebih skeptis,” ungkapnya.

Terlepas dari potensi bias dan penyalahgunaan AI untuk membuat hoaks, ChatGPT ternyata mengikuti perkembangan gelombang unjuk rasa di Indonesia. Bahkan, ChatGPT pun tahu, ketimpangan jadi penyebab aksi tersebut.