China Bujuk AS Ubah Bahasa Terkait Taiwan

BEIJING, SELASA — China disebut membujuk Amerika Serikat mengubah pilihan kata soal Taiwan dalam pernyataan resmi AS. Washington DC menolak bujukan Beijing itu.

Kantor berita Reuters, mengutip penjelasan dua pejabat AS yang meminta supaya namanya tidak disebutkan, Selasa (29/10/2024), melaporkan, desakan China itu dilontarkan pada November 2023. Tepatnya saat Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden bertemu di dekat San Francisco, AS.

Menurut dua pejabat yang terlibat dalam pertemuan kedua kepala negara, Xi dan para pembantunya meminta Biden dan timnya untuk mengubah diksi dalam pernyataan resmi AS. China ingin AS mengatakan, ”Kami menentang kemerdekaan Taiwan.” China tidak menginginkan versi saat ini di mana AS selalu menyatakan, ”Tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.”

Para pembantu Xi kemudian berulang kali menindaklanjuti dan mengajukan permintaan tersebut dalam beberapa bulan setelah pertemuan tersebut. Akan tetapi, AS menolak untuk mengubah pilihan kata terkait Taiwan.

Menanggapi upaya konfirmasi Reuters terkait desakan China, Gedung Putih menegaskan, AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. ”Pemerintahan Biden-Harris telah konsisten dengan kebijakan Satu China yang telah lama kami anut,” demikian pernyataan itu.

Sementara Kementerian Luar Negeri China mengatakan, Reuters harus mengajukan pertanyaan terkait hal tersebut kepada Pemerintah AS. ”Posisi China mengenai masalah Taiwan jelas dan konsisten,” demikian pernyataan Kemenlu China. Adapun Kementerian Luar Negeri Taiwan menolak berkomentar.

Cara penyebutan status Taiwan merupakan isu sensitif dalam hubungan China dan AS. Selama beberapa tahun, diplomat China mendesak AS mengubah cara mereka menyebut status Taiwan. Namun, dorongan langsung oleh pemimpin negara tidak pernah terjadi sebelumnya.

Adapun alasan Xi mengangkat masalah pilihan kata terkait Taiwan dengan Biden pun tidak jelas. Namun, Xi memang menjadikan penentangan terhadap kemerdekaan Taiwan sebagai fokus masa jabatannya. Dalam beberapa tahun terakhir, militer China secara signifikan meningkatkan aktivitasnya di sekitar Taiwan.

Peningkatan kegiatan militer China itu terkait dengan klaim China atas wilayah Taiwan. Meski Taiwan memiliki pemerintahan sendiri, China selalu menyebut Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Taiwan menolak klaim tersebut.

Dalam upaya mempertahankan diri, Taiwan berkerja sama dengan AS yang diatur melalui Undang-Undang Hubungan Taiwan. UU itu menjadi dasar hukum bagi AS untuk menyediakan sarana untuk Taiwan mempertahankan diri. Akan tetapi, UU itu tidak mewajibkan AS membantu bila Taiwan diserang.

Sementara AS juga menjalankan kebijakan ”ambiguitas strategis”. Kebijakan tersebut mengatur tentang apakah dan dalam keadaan apa AS akan melakukan intervensi militer untuk melindungi Taiwan jika terjadi serangan China.

Presiden Biden mengatakan, ia bersedia menggunakan kekuatan militer untuk membela Taiwan. Sikap ini menimbulkan kemarahan Beijing.

Terkait bujukan China, pemerintahan Biden bersikeras untuk tidak mengubah diksi AS terkait Taiwan. Pemerintahan Biden menganggap perubahan pilihan kata yang diusulkan sebagai hal yang tidak mungkin.

Apabila AS mengubah diksi dengan mengatakan AS menentang kemerdekaan Taiwan, perubahan akan bergema di kawasan Asia Pasifik. Di kawasan itu banyak perjanjian timbal balik antara AS dan mitra, pesaing, serta musuh AS.

Pejabat dari Taiwan dan AS akan menafsirkan setiap perubahan kata-kata tersebut sebagai perubahan dalam kebijakan AS. Washington  akan dipandang mengurangi dukungan bidang pertahanan dan diplomatik terhadap Taipei saat Beijing meningkatkan tekanan militernya.

Setiap perubahan diksi juga akan dilihat sebagai sinyal perubahan kebijakan AS. Dari mendukung penyelesaian masa depan Taiwan melalui perundingan damai, menjadi kebijakan yang menyatakan AS menentang aspirasi Taiwan, terlepas dari keadaan.

Selama lima tahun terakhir,  China menggelar aktivitas militer hampir setiap hari di sekitar Taiwan. Pada 14 Oktober 2024, Beijing menggelar latihan perang sehari menggunakan banyak peralatan.

Taiwan menyebutnya sebagai rekor. Beijing mengerahkan 153 pesawat militer sebagai bagian dari simulasi blokade pelabuhan serta penyerangan target maritim dan darat atas Taiwan.

Terkait klaim China atas wilayah Taiwan, jajak pendapat terbaru di Taiwan menunjukkan, sebagian besar orang mendukung untuk mempertahankan status quo. Sebagian lainnya tidak ingin bergabung dengan China atau mendirikan negara baru.

Adapun soal bujukan China tersebut, baik Biden maupun Xi diperkirakan berbicara lagi sebelum masa jabatan Biden berakhir pada Januari 2025. Pembicaraan mungkin dilakukan melalui telepon atau di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20, bulan depan, di Brasil atau KTT APEC di Peru.  (REUTERS)