CIA Jalankan Operasi Rahasia di Venezuela atas Izin Trump

WASHINGTON, KAMIS — Presiden Amerika Serikat Donald Trump diam-diam mengizinkan Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat atau CIA untuk menjalankan operasi rahasia di Venezuela. Ini langkah terbaru AS untuk menekan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Militer AS menargetkan kapal-kapal di lepas pantai Venezuela yang diklaim mengangkut narkoba selama beberapa pekan terakhir. Dari lima serangan AS, sebanyak 27 orang tewas. Tujuan utama dari operasi CIA disebutkan untuk menggulingkan Maduro dari kekuasaan.

Ini laporan eksklusif dari harian The New York Times yang kemudian dibenarkan Trump, Rabu (15/10/2025) waktu setempat atau Kamis waktu Indonesia. Trump jujur mengakui memberi izin kepada CIA untuk bergerak di dalam Venezuela. Bahkan, ia sedang mempertimbangkan serangan yang menyasar kartel narkoba di dalam wilayah Venezuela.

Trump menjelaskan, ada dua alasan kenapa ia mengizinkan CIA masuk ke Venezuela. Pertama, banyak ”orang jahat” dari Venezuela yang masuk ke AS. Kedua, narkoba. Di AS, banyak narkoba datang dari Venezuela dan didistribusikan lewat laut.

”Jadi, bisa lihat, kan? Kami juga akan menghentikan mereka di darat,” kata Trump yang secara gamblang justru membuka aktivitas CIA yang biasanya diselimuti kerahasiaan.

Menurut The New York Times, otorisasi Trump memungkinkan CIA menjalankan operasi di Venezuela secara sepihak atau sebagai bagian dari aktivitas militer AS yang lebih luas. Belum diketahui apakah CIA merencanakan operasi di Venezuela atau apakah rencana tersebut disimpan sebagai kontingensi.

AS disebutkan telah menawarkan 50 juta dollar AS untuk informasi apa pun yang mengarah pada penangkapan dan hukuman atas Maduro dengan tuduhan perdagangan narkoba. Trump tak mau berkomentar ketika ditanya apakah tujuan CIA adalah menggulingkan Maduro.

Bagi Venezuela, apa yang dilakukan Trump melanggar hukum internasional. AS dituding hendak melegitimasi operasi penggantian rezim untuk merebut sumber daya minyak Venezuela.

Secara historis, keterlibatan CIA dalam operasi semacam itu sangat bervariasi. Operasi itu mencakup keterlibatan paramiliter langsung hingga pengumpulan intelijen dan peran pendukung dengan sedikit atau tanpa jejak fisik.

CIA punya sejarah panjang operasi rahasia di Amerika Latin dan Karibia, terutama selama Perang Dingin. Pada 1954, CIA mengatur kudeta yang menggulingkan Presiden Jacobo Árbenz dari Guatemala. Ini memicu ketidakstabilan selama beberapa dekade. Invasi Teluk Babi yang didukung CIA ke Kuba pada 1961 berakhir dengan bencana.

CIA juga berulang kali mencoba membunuh pemimpin Kuba, Fidel Castro. Pada tahun yang sama, CIA memasok senjata kepada para pembangkang yang membunuh pemimpin otoriter Republik Dominika Rafael Leónidas Trujillo Molina.

CIA terlibat dalam kudeta tahun 1964 di Brasil, kematian Che Guevara, dan berbagai intrik lainnya seperti di Bolivia. Selain itu, CIA juga terlibat kudeta tahun 1973 di Chile dan perlawanan terhadap pemerintahan sayap kiri Sandinista di Nikaragua pada 1980-an.

Klaim banyak narkoba datang dari Venezuela dipertanyakan. Menurut Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), Venezuela bukan negara penghasil kokain. Hampir semua tanaman koka—bahan utama kokain—terkonsentrasi di Kolombia, Peru, dan Bolivia.

Produksi kokain di Kolombia melonjak dalam beberapa tahun terakhir karena luas lahan budidaya bertambah, hampir 100.000 hektar lebih luas, sejak 2020. Hasil penyulingan produknya juga lebih tinggi. Dari 3.700 ton koka yang diproduksi di seluruh dunia, lebih dari 2.500 ton berasal dari Kolombia.

Laporan Penyelidik dari Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) menyebutkan, 84 persen kokain yang disita di AS berasal dari Kolombia. DEA menyebut Kolombia dan Peru sebagai produsen kokain. Sementara Ekuador, Amerika Tengah, dan Meksiko disebut sebagai negara transit. Kokain didistribusikan lewat rute Pasifik.

UNODC mengungkapkan, ada pergerakan 250 ton kokain per tahun di Venezuela. Namun, itu terbilang sangat kecil dibandingkan dengan perdagangan global sebanyak 3.700 ton. Meski kecil, AS bersikukuh itu menguntungkan Maduro. Venezuela menyatakan sudah memerangi narkoba dengan menyita 490 pesawat dan 94 kapal pengangkut kokain.

Merespons pengakuan Trump soal operasi rahasia CIA, Maduro memerintahkan latihan militer di pinggiran Caracas, Petare, dan di Negara Bagian Miranda. Maduro memobilisasi militer, polisi, dan milisi sipil. Ia menuding AS hendak menggulingkan dirinya menyusul tuduhan ia mencurangi pemilu tahun lalu.

The New York Times menyebutkan, skala peningkatan kekuatan militer AS di Karibia sangat besar. Secara keseluruhan, ada delapan kapal perang, satu kapal selam bertenaga nuklir, dan jet tempur di Karibia. Ada pula 10.000 tentara AS yang mayoritas ditempatkan di pangkalan di Puerto Rico.

Dalam memo untuk Kongres yang bocor baru-baru ini disebutkan, pemerintahan Trump menetapkan AS terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional dengan organisasi-organisasi perdagangan narkoba. Maduro dituding bagian dari organisasi bernama Kartel Matahari. Maduro membantah.

Trump memerintahkan diakhirinya perundingan diplomatik dengan pemerintah Maduro. Ia frustrasi karena Maduro menolak tuntutan AS untuk menyerahkan kekuasaan secara sukarela.

CIA telah lama memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan pemerintah di Amerika Latin dalam hal keamanan dan pembagian data intelijen. Ini memungkinkan CIA bekerja sama dengan Meksiko guna menyasar kartel narkoba.

Namun, otorisasi tersebut tidak memungkinkan CIA menjalankan operasi mematikan secara langsung. Strategi pemerintahan Trump terhadap Venezuela, yang dikembangkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dengan bantuan Direktur CIA John Ratcliffe, dinilai bertujuan untuk menggulingkan Maduro dari kekuasaan.

Para ahli mempertanyakan legalitas penggunaan kekuatan fatal di perairan asing atau internasional terhadap tersangka yang belum dicegat atau diinterogasi. Partai Republik dan Partai Demokrat mempertanyakan tindakan perang Trump yang tidak meminta izin Kongres terlebih dahulu. Apalagi, belum ada bukti kuat bahwa kapal-kapal yang diserang itu membawa narkoba.

Konstitusi AS menyatakan, hanya Kongres yang berwenang untuk menyatakan perang. Namun, pada Pasal 2—yang menjabarkan kewenangan presiden—disebutkan, ”Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Darat”. Pasal ini memberikan presiden wewenang untuk memberi pengesahan serangan terhadap sasaran militer.

Namun, tidak jelas apakah ketentuan tersebut berlaku terhadap aktor non-negara seperti kartel narkoba. Sejak 11 September 2001 (9/11), presiden AS mengandalkan Undang-Undang Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer ketika menyerang kelompok-kelompok yang bertanggung jawab atas serangan 9/11.

AS bukan penanda tangan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Berdasarkan konvensi itu, negara-negara sepakat tidak mengganggu kapal yang beroperasi di perairan internasional. Ada pengecualian terbatas yang memungkinkan suatu negara untuk menyita kapal, seperti ”pengejaran mendadak” ketika sebuah kapal dikejar dari perairan suatu negara ke laut lepas.

Guru Besar di Universitas Queens, Belfast, Luke Moffett menjelaskan, kekuatan ini bisa digunakan untuk menghentikan kapal, tetapi umumnya tindakan harus bersifat nonfatal. Penggunaan taktik agresif harus wajar dan diperlukan untuk membela diri jika ada ancaman langsung berupa cedera serius atau hilangnya nyawa petugas penegak hukum.

”AS kemungkinan melanggar menurut hukum laut,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 2 (4) Piagam PBB, negara-negara dapat menggunakan kekuatan ketika diserang dan mengerahkan militer untuk membela diri. Trump sebelumnya menuduh kartel Tren de Aragua melancarkan perang terhadap AS. Departemen Luar Negeri AS telah menetapkan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris asing.

Namun, Guru Besar Michael Becker dari Trinity College, Dublin mengingatkan, melabeli semua orang sebagai teroris tidak menjadikan mereka target yang sah dan memungkinkan negara menghindari hukum internasional. Guru Besar Mary Ellen O'Connell dari Dame Law School juga menegaskan, tidak ada fakta atau prinsip hukum yang kredibel untuk membenarkan serangan-serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba itu.

(Reuters/AFP/AP)