Dalang di Balik Merosotnya IHSG dan Saham Bank BUMN

Menjelang tutup buku Februari 2025, perdagangan di pasar saham Indonesia diwarnai rona merah yang menguar, bak pertempuran berdarah. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pun dibuat babak belur seiring dengan aksi investor asing yang memilih angkat kaki dari pasar keuangan domestik.

Padahal, lima bulan lalu, IHSG sempat mencatatkan rekor tertinggi dengan bertengger di level 7.905,39 pada 19 September 2024. Namun, IHSG perlahan terpuruk hingga pada pengujung Februari 2025 ditutup di level 6.270 atau melemah 11,43 persen dibandingkan dengan penutupan pasar pada akhir tahun lalu. Ini bahkan terendah sejak pandemi Covid-19 pada September 2021.

Koreksi tersebut tidak lepas dari faktor investor asing yang meninggalkan pasar saham domestik. Berdasarkan data transaksi 24-27 Februari 2025, investor nonresiden di pasar saham domestik mencatatkan jual neto sebesar Rp 7,31 triliun. Bahkan, sejak awal tahun, keluarnya modal asing secara neto tercatat sebesar Rp 15,47 triliun.

Sejalan dengan itu, harga saham bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) pun ikut terperosok. Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI pada perdagangan 28 Februari 2025 ditutup seharga Rp 4.030 per lembar atau terkoreksi 6,27 persen selama pekan itu.

Pada periode yang sama, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI juga terkoreksi sedalam 13,62 persen. Kondisi serupa turut dialami oleh PT Bank Mandiri (Persero) yang sahamnya terkoreksi sedalam 9,35 persen.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, anjloknya IHSG dan harga saham perbankan disebabkan oleh aksi jual investor asing atas perhitungan tingkat risikonya (risk appetite). Hal ini dipengaruhi baik oleh faktor eksternal maupun internal, seperti divergensi pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih terus berlanjut.

Dari sisi eksternal, penguatan ekonomi dan kebijakan tarif Amerika Serikat telah menahan laju penurunan inflasi. Akibatnya, ekspektasi penurunan suku bunga acuan AS menjadi terbatas atau berada dalam rezim suku bunga tinggi. Selain itu, penguatan kurs dollar AS pascapemilu AS turut memengaruhi perspektif investor terhadap aset-aset dalam bentuk rupiah.

”Ini termasuk saham-saham bluechip, seperti saham-saham perbankan. Untuk faktor internal yang memengaruhi, antara lain kondisi likuiditas pasar dalam menyikapi situasi perekonomian global dan domestik yang masih belum stabil serta penurunan daya beli masyarakat,” ujar Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Februari 2025, secara daring, Selasa (4/3/2025).

Kendati demikian, pelaku industri perbankan tetap optimistis dengan tetap berfokus pada kinerja fundamental yang solid serta tata kelola yang baik untuk menjaga kepercayaan investor. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan I-2025 menunjukkan, optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi stabilitas makroekonomi, peningkatan fungsi intermediasi, serta terjaganya risiko.

OJK juga mencatat, kredit perbankan nasional per Januari 2025 kembali melanjutkan pertumbuhan dua digit, yakni sebesar 10,27 persen secara tahunan menjadi Rp 7.782 triliun. Pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan dengan Desember 2024 yang sebesar 10,39 persen dan Januari 2024 yang mencapai 11,83 persen.

Sejalan dengan itu, kualitas kredit yang tecermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) tetap terjaga sebesar 2,18 persen secara bruto dan 0,79 persen secara neto. Di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) per Januari 2025 sebesar Rp 8.879,2 triliun atau tumbuh 5,51 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2024 yang sebesar 4,48 persen.

Pertumbuhan ekonomi kita juga akan dipengaruhi oleh kinerja perbankan sehingga kita harus betul-betul menjaga persepsi yang positif dan kinerja yang baik. Kami akan memantau kondisi ini dan terus berkolaborasi dengan perbankan, pemerintahan, serta lembaga terkait untuk memastikan kinerja perbankan selama ini sangat baik.

Oleh sebab itu, OJK mengimbau pelaku industri perbankan untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi yang proaktif, baik kepada investor ritel maupun institusi, guna meminimalkan asimetrik informasi terkait gap kinerja. Dengan pengelolaan risiko secara prudent, perbankan nasional dapat menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah tantangan kondisi ekonomi global dan domestik.

”Pertumbuhan ekonomi kita juga akan dipengaruhi oleh kinerja perbankan sehingga kita harus betul-betul menjaga persepsi yang positif dan kinerja yang baik. Kami akan memantau kondisi ini dan terus berkolaborasi dengan perbankan, pemerintahan, serta lembaga terkait untuk memastikan kinerja perbankan selama ini sangat baik,” ujar Dian.

Sementara itu, JP Morgan, perusahaan jasa keuangan multinasional, dalam kajiannya terkait perbankan Indonesia, berpandangan, aksi jual saham-saham perbankan di Indonesia terjadi lantaran investor tengah menghitung kembali harga wajar saham perbankan. Namun, terbuka peluang bagi saham perbankan kembali pulih dalam waktu dekat.

Sejak awal tahun, harga saham BUMN telah terkoreksi 17 persen atau lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi IHSG. Dalam jangka menengah, industri perbankan masih akan menghadapi tantangan likuiditas, yang berpotensi menjadi risiko kualitas aset. Kondisi tersebut dapat diatasi jika ada perubahan signifikan terkait aliran deposito masyarakat.

”Oleh karena itu, kami melihat harga saham (perbankan) cenderung akan bergerak secara terbatas selama beberapa triwulan ke depan,” tulis Senior Associate di JP Morgan Chase Harsh Wardhan Moldi bersama tim analis, dalam kajian JP Morgan.

Sejalan dengan itu, JP Morgan turut merevisi ke atas pemeringkatan rekomendasi sejumlah saham perbankan, dengan perkiraan pembalikan arah (rebound) seiring dengan masuknya kembali modal asing. Alhasil, harga saham-saham perbankan, terutama bank BUMN, berbalik menghijau pada perdagangan Senin (3/3/2025), meski pada perdagangan hari berikutnya kembali sedikit terkontraksi.

Di sisi lain, sejumlah pihak berpendapat, angkat kakinya investor asing dari pasar saham domestik terjadi seiring dengan diluncurkannya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara pada 24 Februari 2025. Adapun BPI Danantara akan mengelola tujuh BUMN, termasuk di dalamnya bank-bank BUMN, seperti Bank Mandiri, BNI, serta BRI.

Laporan Bulanan Perkembangan Ekonomi Indonesia Februari 2025 yang dirilis oleh Samuel Sekuritas Indonesia menyebut, keberadaan BPI Danantara yang akan mengelola aset negara senilai 900 miliar dollar AS itu telah menimbulkan kekhawatiran pelaku pasar.

Para investor khawatir transparansi, tata kelola, dan pengaruh politik dapat membuat BPI Danantara bernasib serupa dengan kasus yang menimpa 1MDB Malaysia. Akibatnya, sentimen pasar pun cenderung hati-hati atas ketidakpastian politik, perubahan regulasi, serta kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal.

Keberlanjutan fiskal ini juga terkait berlanjutnya utang pemerintah, alokasi anggaran hasil efisiensi untuk Danantara dan program Makan Bergizi Gratis, serta ketidakpastian moneter dalam hal spekulasi pembiayaan utang pemerintah oleh Bank Indonesia.

Senada, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat, penurunan saham-saham BUMN menjadi faktor yang membuat IHSG amblas. Salah satu penyebabnya, para investor asing yang berorientasi profit khawatir Danantara akan berorientasi pembangunan.

”Selain itu, ada concern terkait masalah (Danantara) transparansi, GCG (tata kelola), politisasi, dan sebagainya. Jadi, Danantara, sesuatu yang penting ini, mengawali hidupnya dengan distrust yang luar biasa. Jadi, ketika masih bayi, sudah mengalami defisit trust dari masyarakat dan investor,” dalam diskusi bertajuk ”Apakah Pengelola Dana Negara Danantara Kebal Hukum?”, secara daring, Sabtu (1/3/2025).

OJK sebagai regulator di sektor keuangan yang juga dipertegas dalam UU P2SK bertugas untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, termasuk tentunya bank-bank BUMN, agar proses bisnisnya senantiasa mengedepankan good governance, prudential principles, dan praktik manajemen risiko yang baik.

Tidak hanya dikecewakan oleh perilaku korup pejabat publik, Danantara yang sejak semula tidak transparan dan terkesan terburu-buru membuat sentimen negatif publik kian menguat. Oleh sebab itu, sikap skeptis masyarakat kiranya perlu didengarkan dan dipandang sebagai momentum perbaikan bagi para pemangku kebijakan BPI Danantara.

Menanggapi polemik terkait Danantara, OJK memastikan aspek tata kelola, prinsip kehati-hatian, serta manajemen risiko bank-bank pelat merah di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara akan tetap terjaga. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK).

Regulasi tersebut memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank BUMN. Maka dari itu, OJK akan terus berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan BPI Danantara terkait guna memastikan aspek-aspek penting dalam menjalankan bisnis perbankan tetap dilakukan.

”OJK sebagai regulator di sektor keuangan yang juga dipertegas dalam UU P2SK bertugas untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, termasuk tentunya bank-bank BUMN, agar proses bisnisnya senantiasa mengedepankan good governance, prudential principles, dan praktik manajemen risiko yang baik,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers RDKB OJK Februari 2025.

Oleh sebab itu, OJK akan mendukung berbagai kegiatan sosialisasi dan komunikasi oleh BPI Danantara terkait dengan tujuan keberadaannya serta target yang akan dicapai. Harapannya, BPI Danantara dapat menerapkan praktik-praktik terbaik secara internasional sebagai sovereign wealth fund (SWF) sehingga dapat meningkatkan kinerja BUMN, investasi, serta pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, memerahnya IHSG dan saham-saham bank BUMN tidak lepas dari perkembangan dinamika global yang cenderung dinamis. Namun, faktor domestik sebaiknya tetap perlu diperhatikan agar dampak risiko dari ketidakpastian global tidak begitu saja merambat dan terasa dampaknya.