Dampak Berantai Ketimpangan Antarwilayah

Perhatian pada masalah antarwilayah dalam perbincangan pembangunan wilayah belum mencapai tingkatan yang serius dalam arus utama isu-isu pembangunan di Indonesia hingga saat ini. Meskipun sudah sekitar seratus perguruan tinggi di Indonesia memiliki program studi pembangunan wilayah berikut sumber daya manusianya, sumbangan mereka dalam memberi solusi atas masalah antarwilayah masih sangat minim.

Sebaliknya, karena cara pandang dominan melihat masalah kewilayahan tersebut lebih didominasi oleh cara pandang parsial, lokal, sektoral, dan pragmatis, masalah pembangunan nasional yang bersumber dari ketimpangan antarwilayah terus berakumulasi tanpa solusi yang tepat.

Di Indonesia peta kasar ketimpangan antarwilayah sesungguhnya telah memunculkan dua pemilahan wilayah dengan setumpuk persoalan di tiap-tiap wilayah. Dari cara pemetaan yang sama, kita bisa menggunakan pembanding dengan melihat salah satu sumber daya tarik dan daya tahan sosial-ekonomi negara Amerika Serikat yang kota-kota berkualitasnya tersebar relatif merata dari utara ke selatan dan dari barat ke timur. Dalam hal ini, warga tiap kota atau negara bagian AS relatif memiliki harapan dan kebanggaan masing-masing sama terhadap kota dan wilayahnya.

Di Indonesia, peta geo-sosioekonomi memperlihatkan adanya model lingkaran konsentrik dengan satu episentrum tunggal dan dominan yang bernama Jabodetabek dengan sumbunya Kota Jakarta, menyimpan tumpukan masalah akibat ketimpangan antarwilayah. Baik di wilayah lingkaran terluar dan mendekati terluar maupun masalah yang juga bertumpuk di pusat episentrum, tidaklah terlepas dari ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia yang seharusnya dilihat sebagai masalah serius untuk masa depan negeri ini.

Mari kita lihat dahulu beberapa masalah di bagian arah luar episentrum Jabodetabek. Misalnya, di Kalimantan Utara dan hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, banyak perkampungan yang tidak bisa diakses lewat jalan darat dari wilayah Indonesia, kecuali dari Malaysia. Pilihan transportasi yang ada untuk mengaksesnya adalah dengan pesawat kecil yang mendarat di lapangan rumput sepanjang 400 meter.

Sementara beberapa perkampungan di Hulu Mahakam di wilayah Kalimantan Timur, atau di hulu Sungai Kayan atau Sungai Bahau di Kalimantan Utara, hanya bisa diakses dari pusat kabupaten dengan berjalan kaki hingga dua hari, atau menaiki speed longboat tradisional dengan pengemudi superterampil melawan arus deras dari arah berlawanan di beberapa tempat.

Jika musim kemarau tiba, masalah lain datang berganti pada rute sungai tersebut. Karena penyusutan air yang ekstrem pada musim kemarau, jalur tersebut hanya bisa dilintasi oleh perahu ketinting yang ukurannya sepertiga dari longboat. Pasokan sembako, BBM, bahan bangunan, dan lain-lain menjadi memakan biaya lebih tinggi lagi.

Dalam bentuk lain kondisi di hulu-hulu sungai di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tersebut dirasakan dengan kualitas yang sama di banyak daerah kepulauan di kawasan timur lainnya, atau di daerah pedalaman Papua. Dampak yang ditanggung warga hulu sungai di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pun sama bagi penduduk di daerah kepulauan dan pedalaman Papua tersebut. Harga akhir dari sembako, BBM, walau secara regulasi sudah diatur satu harga, bahan bangunan, dan barang-barang kebutuhan lainnya harus dibayar lebih mahal dibandingkan oleh penduduk di Jawa.    

Data valid tentang ketimpangan kulitas SDM antarwilayah tidaklah sulit ditemukan. Kita bisa mulai dari hilirnya, tempat SDM produktif beraktivitas.

Di jenjang perguruan tinggi, jelas bahwa sepuluh universitas terbaik di Indonesia semuanya berada di Jawa (WUR, 2025). Sementara di luar Jawa, banyak perguruan tinggi kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas.

Masalah rendahnya kualitas ini sering kali diiringi pula oleh rendahnya kualitas karakter pada para pejabat struktural ataupun fungsional. Para pejabat struktural sering terlibat dalam praktik penyimpangan tata kelola kampus, sedangkan para pejabat fungsional terlibat dalam praktik penyimpangan cara-cara mengejar kenaikan pangkat guru besar. Masalah serupa tentu dirasakan di wilayah hilir lain, seperti di birokrasi dan dunia usaha di daerah yang jauh dari episentrum Jabodetabek tersebut.

Ketimpangan SDM di dalam dan di luar lingkungan perguruan tinggi di wilayah-wilayah tertinggal adalah konsekuensi dari ketimpangan struktural dan ketimpangan pembangunan nasional. Input SDM yang masuk ke perguruan-perguruan tinggi ataupun ke sektor lain, seperti birokrasi, bersumber dari mata rantai tidak sehat pembentukan SDM lokal sejak tahap anak-anak daerah ini berada di jenjang pendidikan menengah hingga lulus perguruan tinggi.

Siswa-siswa berprestasi pada jenjang SMA memang satu-dua muncul dari luar Jawa karena satu dua sekolah SMA di luar Jawa itu sudah dikelola dengan baik secara konsisten. Masalahnya, hampir pasti para lulusan terbaik SMA-SMA di luar Jawa itu melanjutkan kuliah di Jawa dan setelah lulus berkarier di Jawa atau di luar negeri.

Inilah yang menjadi penyebab perguruan-perguruan tinggi di luar Jawa, khususnya di belahan timur, kekurangan bibit unggul untuk tenaga dosen dan peneliti. Pihak yang mengambil keuntungan akumulatif dari ketimpangan antarwilayah dan mata rantai tidak sehat itu lagi-lagi institusi-institusi yang ada di Jawa, baik di lembaga pendidikan tinggi, instansi pemerintah, maupun korporasi swasta dan BUMN.

Sebenarnya, bukan tidak ada kelompok masyarakat di wilayah episentrum Jabodetabek, bahkan Jawa sendiri, yang menjadi korban dari ketimpangan antarwilayah. Hanya saja, ketimpangan itu sepertinya kalah menarik bagi para elite dan sebagian besar kalangan terdidik di Jawa dibandingkan melihat masalah-masalah sektoral, parsial, dan jangka pendek atau masalah-masalah politik praktis yang isinya hanyalah pertarungan kepentingan sempit di antara elite.

Jika kita berbicara tentang warga sebagai manusia yang tidak hidup di ruang hampa, tentu kita harus berbicara tentang manusia yang memiliki kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat yang ingin mereka bandingkan dengan apa yang baru bisa mereka capai. Ini yang dinamakan parameter deprivasi relatif, meminjam istilah Ted Robert Gurr (1936-2017).

Secara jumlah, di wilayah Jabodetabek yang sumbunya adalah Kota Jakarta, kelompok warga yang terperangkap hidup di lapisan pencari kebutuhan mencegah perut lapar, kerongkongan haus, dan menikmati tempat bisa tidur, jumlahnya tentulah sudah sangat jarang. Namun, jika kita meminjam konsep Ted Robert Gurr tersebut, masalah riil yang harus menjadi perhatian adalah kondisi di mana masyarakat di lapisan bawah merasa dalam pencapaian dirinya jauh dari apa yang mereka inginkan.

Ketika ketertinggalan di dalam diri masing-masing itu dibawa ke konteks sosial dengan melihat perbandingan laju pencapaian orang-orang di kelas atas, muncullah kontras sosial yang laten yang sesekali termanifestasi di ruang publik. Dalam hal ini yang menjadi masalah bukan lagi soal berapa jumlah orang miskin atau menganggur, melainkan seberapa kuat perasaan tertinggal dalam pencapaian keinginan tersebut.

Ketika kondisi ini dirasakan oleh orang banyak, ia adalah masalah riil pembangunan yang bisa berantai ke masalah sosial lain, seperti pembangkangan sosial, kekerasan kolektif, dan mudah berkonflik. Situasi ini pernah tumbuh di Indonesia sejak awal tahun 1990-an hingga memuncak pada krisis 1997-1998. Pada tingkat tertentu bukan tidak mungkin saat ini kondisi ini ada di kawasan-kawasan megaurban seperti Jabodetabek.

Salah satu ciri kehidupan di wilayah episentrum Jabodetabek adalah kesesakan: kesesakan jumlah penduduk per kilometer persegi, kesesakan jumlah kendaraan bermotor di jalanan, kesesakan di dalam angkutan-angkutan umum massal, dan kesesakan di ruang-ruang publik lainnya.

Kesesakan ini kemudian memproduksi mata rantai permasalahan, mulai dari polusi udara, tumpukan sampah, banjir dan genangan di musim hujan, hingga tingginya tingkat gangguan jiwa ringan dan penyakit ISPA warga. Secara ekonomi pun nilai kerugian kumulatif akibat kesesakan ini sudah sering dimunculkan oleh beberapa peneliti dengan perkiraan kerugian per tahun puluhan triliun rupiah.

Jika kita tempatkan Kota Jakarta sebagai lingkaran inti, lalu sebagian Bodetabek di pinggiran Jakarta sebagai lingkaran dua, dan lingkaran keluar berikutnya sebagai lingkaran tiga, maka di lingkaran tiga ini ada wilayah pertahanan pangan nasional dan wilayah penyangga ekosistem Jabodetabek sendiri yang tergerus perlahan dari tahun ke tahun. Secara demografis, aneka masalah tersebut jelas adalah akibat kesesakan penduduk yang tumbuh di atas 3 persen per tahun di Bodetabek.

Di luar masalah yang bisa dihitung perkiraan kerugian finansial di atas, masih ada satu kasus rutin yang tidak cukup hanya diukur dengan nilai uang. Kasus tersebut ialah jatuhnya korban jiwa dan korban cacat bagian tubuh yang rutin terjadi di hamparan aspal jalanan pada setiap musim mudik Lebaran. Jumlah korban jiwa setiap tahun itu mencapai 1.000 dan jumlah korban cacat tubuh melebihi 1.500 orang. Pengorbanan kemanusiaan yang sangat besar ini tidak pernah diiringi ratapan dan doa kolektif, apalagi doa nasional, berminggu-minggu, seperti korban kecelakaan yang dialami pejabat di darat ataupun di laut.

Penyebab dasar dari korban jiwa dari ritual mudik dengan jumlah korban jiwa dan korban cacat dalam jumlah cukup besar dan berjalan dalam kerutinan tersebut tidak terlepas dari konsekuensi pola migrasi penduduk nasional sejak tahun 1980-an (Andrinof A Chaniago, LP3ES, 2012) yang makin tinggi pergerakannya ke arah Jabodetabek. Pola pergerakan ini adalah akibat makin terkonsentrasinya pembangunan di Jabodetabek yang makin memperburuk juga ketimpangan antarwilayah di negeri ini.

Ketika masalah pembangunan bersumber dari masalah struktural, baik di wilayah episentrum maupun wilayah terluar dan mendekati terluar, solusi-solusi teknis, sektoral dan parsial dengan ilmu, teknologi dan metode tercanggih pun tidak akan mampu membawa perbaikan signifikan. Bahkan, dari sisi anggaran, yang akan terjadi justru pemborosan uang publik karena alokasi anggaran puluhan triliun setiap tahun itu kemampuannya semakin tidak sebanding dengan tekanan permintaan layanan publik akibat kepadatan penduduk yang digerakkan secara struktural oleh ketimpangan antarwilayah.

Pemborosan akibat solusi yang bersifat parsial, sektoral, dan berorientasi lokal itu tidak hanya tersedot untuk membangun sektor transportasi publik, kesehatan, penanganan sampah, pengendalian banjir dan longsor dan sebagainya di Jawa, tetapi sesungguhnya juga terjadi dalam bentuk tidak efektifnya penggunaan anggaran untuk proyek-proyek pemerataan antarwilayah, seperti transmigrasi, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet), di lingkar luar episentrum. Dari sinilah harus dipahami bahwa sesungguhnya yang perlu diubah terlebih dahulu adalah paradigma berpikir pemerintah dan elite di pusat sendiri.

Andrinof A Chaniago, Dosen Ekonomi-Politik dan Kebijakan Publik FISIP UI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI 2014-2015