Volatilitas harga minyak membebani Eropa. Bahkan, sebelum serangan ke Iran, harga energi di Eropa sudah lebih tinggi daripada di AS dan China.
11 Mar 2026 09:00 WIB · Internasional
AFP/pool/Abdul Saboor
Volatilitas harga minyak akibat perang di Timur Tengah mengguncang Eropa. Uni Eropa menggelar rapat darurat. Desakan penangguhan sanksi atas energi Rusia pun menguat.
Negara-negara G7 dan para pemimpin Uni Eropa menggelar pembicaraan darurat untuk menahan dampaknya. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, krisis energi itu menyingkap kerentanan Eropa, yaitu ketergantungan pada impor minyak dan gas.
Hal ini membuat kawasan itu rapuh setiap kali konflik meledak di kawasan produsen energi. Berbicara pada pembukaan pertemuan puncak mengenai energi nuklir di Paris, Perancis, Selasa (10/3/2026), Von der Leyen mengatakan, perang di Timur Tengah menjadi peringatan keras bagi Eropa
Menurut dia, ketergantungan pada bahan bakar fosil impor terus menempatkan kawasan itu dalam posisi yang lemah dibandingkan kawasan lain. “Krisis Timur Tengah saat ini menjadi pengingat keras tentang kerentanan yang ditimbulkannya,” ujarnya.
Para menteri energi G7 dijadwalkan mecari solusi dalam percakapan telepon pada Selasa. Secara bersamaan, sejumlah pemimpin Uni Eropa dijadwalkan untuk membicarakan hal yang sama.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/03/10/cbf614adfd9b83b8b0288c9b83c91118-wires_photo_1_.jpg)
Pertemuan itu diikuti, antara lain, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Belgia Bart De Wever. Sehari sebelumnya, para menteri keuangan G7 menyatakan siap menerapkan langkah untuk menghadapi lonjakan harga. Namun, belum ada koordinasi untuk melepas cadangan energi.
Meski harga melonjak, Menteri Keuangan Perancis Roland Lescure mengatakan, saat ini belum ada gangguan pasokan, baik di Eropa maupun di AS. Namun, tekanan pasar saja sudah cukup memperlihatkan betapa sensitifnya Eropa terhadap gejolak di Timur Tengah.
Uni Eropa mengimpor lebih dari 90 persen kebutuhan minyaknya dan sekitar 80 persen kebutuhan gasnya. “Untuk bahan bakar fosil, kita sepenuhnya bergantung pada impor yang mahal dan bergejolak. Itu menempatkan kita pada posisi yang secara struktural kurang menguntungkan dibandingkan kawasan lain,” kata Von der Leyen.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/03/10/55248d6bfcca4f1e0d0ac611aa7f28c4-wires_photo_3_.jpg)
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/03/10/cc762a6903cffe5bf4cd67853f0554ac-wires_photo_2_.jpg)
Naik turunnya harga minyak membebani Eropa. Bahkan sebelum perang di Iran meletus, harga energi di Eropa umumnya sudah lebih tinggi dibandingkan di AS dan China.
Pada Selasa, harga minyak turun ke kisaran 88-90 dolar AS per barel setelah sempat melonjak di atas 119 dolar AS sehari sebelumnya. Namun, harga itu masih tinggi dan belum stabil.
Selama perang Iran belum berakhir dan risiko gangguan pasokan dari kawasan Teluk belum hilang, setiap gejolak kecil pun bisa kembali memicu lonjakan harga baru.
Daya saing industri Eropa dikhawatirkan semakin lemah. Sebelum serangan ke Iran pun, perusahaan-perusahaan Eropa sudah memperingatkan mereka tidak lagi mampu bersaing dengan rival di China dan AS.
Sejumlah solusi bagi industri dibahas pada Jumat pekan lalu. Sebagai langkah jangka pendek, Brussels mengkaji penurunan tagihan biaya jaringan listrik, mengurangi pajak dan pungutan nasional, serta menggelontorkan bantuan untuk biaya karbon.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2024/09/09/63df09cd-4cb7-4a1e-ab34-cf251f7a5f65.jpg)
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/03/10/a6247ea354893d42bc1d28b25eab2374-20260310_ANU_AFP_Harga_Minyak_Dunia_mumed.jpg)
Biaya jaringan listrik menyumbang sekitar 18 persen dari tagihan listrik industri Eropa, sedangkan biaya karbon sekitar 11 persen.
“Setiap usulan perubahan legislasi tidak akan segera menghasilkan dampak dan solusi jembatan. Mungkin diperlukan untuk menurunkan harga energi dalam 2-5 tahun ke depan,” demikian isi dokumen rencana kebijakan yang dilaporkan kantor berita Reuters.
Dokumen itu juga menyebutkan rencana Brussels mendorong warga mengurangi pemakaian energi jika kondisi memburuk. Kebijakan ini pernah dilakukan pada 2022 ketika Rusia memangkas pasokan gas sebagai dampak dari perang Ukraina.
Tekanan akibat lonjakan harga energi mulai mendorong kebijakan sepihak. Di Hongaria, Perdana Menteri Viktor Orban mengumumkan pembatasan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia juga mendesak Uni Eropa menangguhkan sanksi atas energi Rusia.
Komisioner Uni Eropa untuk Ekonomi dan Produktivitas Valdis Dombrovskis mengatakan, Uni Eropa tidak mendukung pencabutan sanksi terhadap minyak Rusia meskipun harga energi melonjak. Ia menekankan, pelonggaran sanksi akan memperkuat kemampuan Rusia untuk berperang dan melemahkan Ukraina.
Orban menilai, lonjakan harga energi dipicu oleh blokade minyak Ukraina dan perang di Timur Tengah. Karena itu, ia mendesak Eropa meninjau ulang, bahkan mencabut, seluruh sanksi terhadap energi Rusia.
“Blokade minyak Ukraina dan perang Timur Tengah mendorong harga naik. Eropa harus menghadapi kenyataan: kita perlu meninjau dan mencabut semua sanksi atas energi Rusia,” tulis Orban di X.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/03/10/1da792fc01851eef9e04a3790473eea1-wires_photo_6_.jpg)
Pemerintah Hongaria menetapkan harga bensin maksimal 595 forint (sekitar Rp 29.500) per liter dan solar 615 forint (Rp 30.500) per liter. Pembatasan harga hanya berlaku bagi kendaraan yang terdaftar di Hongaria.
Orban juga menyatakan akan melepas cadangan untuk menjamin pasokan mulai Selasa. “Harga BBM mulai naik tajam di seluruh Eropa, itulah sebabnya pada rapat kabinet hari ini kami memutuskan untuk melindungi keluarga-keluarga Hongaria, dunia usaha Hongaria, dan para petani Hongaria,” katanya.
Sebelumnya, pasokan energi ke Hongaria tertekan karena rusaknya pipa Druzhba. Akibatnya, aliran minyak Rusia melalui jalur pipa itu terhenti sejak akhir Januari. Ukraina mengatakan, pipa rusak akibat serangan Rusia. Penghentian aliran minyak itu kemudian memicu ketegangan politik dengan Ukraina. (Reuters/AP)
Penulis:
Irene SarwindaningrumEditor:
Fransisca Romana Ninik WPenyelaras Bahasa:
Retma Wati