Bisnis Makin Suram Gara-gara Tarif Trump

WASHINGTON, SENIN — Berbagai negara dan pelaku usaha dilanda ketidakpastian dengan tarik ulur penerapan tarif Amerika Serikat akibat perseteruan Presiden Donald Trump dengan Mahkamah Agung AS. Laporan kantor berita Associated Press, Minggu (22/2/2026) waktu setempat, menyebutkan, sejumlah negara menanggapi dengan hati-hati.

Para pelaku usaha, mulai dari produsen mainan, anggur, hingga petani, menyebut situasi dan prospek bisnis makin suram. Kebijakan tarif AS yang terus berubah menyebabkan ketidakpastian.

Pada Jumat (20/2/2026), Mahkamah Agung AS memutuskan tarif Presiden Trump yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) ilegal.

Hanya beberapa jam setelahnya, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif global 10 persen dengan dasar hukum berbeda. Lalu, pada Sabtu (21/2/2026) Trump mengatakan tarif itu dinaikkan menjadi 15 persen.

Menanggapi putusan MA AS, Korea Selatan menyatakan akan meninjau dan melihat respons AS. Korsel berencana melanjutkan pembicaraan yang bersahabat mengenai implementasi kesepakatan tarif. Seoul meneken kesepakatan dengan AS pada November 2025 dengan komitmen investasi 350 miliar dolar AS.

Analis kebijakan ekonomi di Korea Economic Institute of America (KEI), Tom Ramage, mengatakan, pemerintahan Trump masih dapat memanfaatkan instrumen tarif lain. Hal ini kemungkinan akan mendorong Korsel dan perusahaan-perusahaannya mempertahankan komitmen mereka.

”Jika kurang dari itu, kemungkinan presiden akan menjatuhkan pembalasan lanjutan bisa meningkat, terutama jika pemerintah berupaya menjadikan contoh negara-negara yang ingin mundur dari kesepakatan yang sudah dinegosiasikan,” tulisnya di situs KEI.

Negara-negara yang menandatangani kesepakatan dengan AS dan menyetujui tarif di atas 15 persen kini berada dalam posisi yang dirugikan.

Sebelum Trump mengubah keputusan soal tarif global baru, Korsel menyebut putusan MA AS membatalkan tarif resiprokal 15 persen. Namun, Korsel tetap berhati-hati dan tidak menarik diri dari kesepakatan.

Pemerintahan Trump menyebut telah mencapai kesepakatan dagang dengan hampir 20 negara, termasuk setidaknya enam ekonomi di Asia, yaitu Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kamboja, Indonesia, dan Taiwan. Vietnam masih dalam proses negosiasi.

Pertanyaan terbesar negara-negara Asia itu sekarang adalah apakah perjanjian yang ada akan tetap berlaku. ”Negara-negara yang menandatangani kesepakatan dengan AS dan menyetujui tarif di atas 15 persen kini berada dalam posisi yang dirugikan,” kata Steven Okun, pemimpin eksekutif APAC Advisors, firma konsultan geopolitik, dikutip dari The New York Times, Senin (23/2/2026).

Kehati-hatian negara didasari kecemasan tarif balasan yang lebih merugikan. ”Apakah mereka akan menegosiasikan ulang dan menawar lebih keras karena daya ungkit Trump melemah? Atau mempertahankan yang sudah ada untuk menghindari pembalasan?” ujar Okun.

Dalam beberapa bulan terakhir, Jepang, Korsel, dan Taiwan memperoleh tarif 15 persen sebagai imbalan atas investasi ratusan miliar dolar AS. Indonesia, Malaysia, dan Kamboja menyepakati tarif 19 persen. Posisi tarif 19 persen jadi kurang menguntungkan dengan perkembangan terkini.

Kerumitan lain muncul di tingkat domestik. Sejumlah negara masih harus menyesuaikan aturan dalam negeri untuk menindaklanjuti kesepakatan dagang dengan Trump.

Malaysia menegaskan belum meratifikasi kesepakatan dengan Washington. Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Johari Abdul Ghani mengatakan, negaranya akan bertindak sesuai kepentingan sendiri dan terus mendiversifikasi hubungan dagang.

Pada Minggu, Pejabat Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer mengatakan, tidak satu pun negara menyampaikan akan menarik diri dari perjanjian dagang dengan AS. Dalam program ”Face the Nation” di televisi CBS News, Greer mengatakan, ia sudah berbicara dengan mitra dari Uni Eropa dan akan berbicara dengan pejabat dari negara lain.

”Saya belum mendengar ada pihak yang datang kepada saya dan mengatakan kesepakatan dibatalkan. Mereka ingin melihat bagaimana ini akan berjalan,” katanya.

Selain mengubah tarif jadi 15 persen, Trump memerintahkan kajian terhadap aturan yang dapat menghasilkan tambahan tarif. Hal ini dapat memengaruhi banyak mitra dagang AS.

Dalam program televisi ”This Week” ABC News, Greer mengatakan, pemerintahan Trump akan membangun kembali kebijakan dagangnya dengan perangkat hukum lain. Beberapa aturan yang digunakan adalah Pasal 301 tentang praktik tidak adil dan Pasal 232 terkait alasan keamanan nasional.

Menurut Greer, USTR sudah membuka penyelidikan berdasar Pasal 301 terhadap Brasil dan China. Ia juga memperkirakan akan memulai penyelidikan baru yang mencakup banyak negara di Asia, termasuk sektor beras yang disubsidi oleh sejumlah negara.

Greer menambahkan, penyelidikan ini bisa menyoroti pajak layanan digital negara-negara lain.

Komisi Eropa menuntut AS tetap mematuhi ketentuan kesepakatan dagang AS-Uni Eropa (UE) yang dicapai tahun lalu. Mereka mengatakan, Washington harus memberikan kejelasan penuh mengenai langkah yang hendak diambil setelah putusan MA.

”Situasi saat ini tidak kondusif untuk mewujudkan perdagangan dan investasi trans-Atlantik yang adil, seimbang, dan saling menguntungkan, sebagaimana disepakati kedua pihak,” demikian pernyataan resmi Komisi Eropa.

Kesepakatan AS-UE menetapkan tarif AS sebesar 15 persen untuk sebagian besar barang UE. Sebagai imbalannya, UE setuju menghapus bea masuk atas banyak barang AS.

Seperti negara-negara lain, UE mengkhawatirkan kemungkinan tarif baru lagi yang dapat dikenakan AS setelah penyelidikan yang diperintahkan Trump.

Di tingkat pelaku usaha, putusan MA AS belum otomatis menghadirkan kelegaan. Ketidakpastian justru berlanjut. Perencanaan impor terganggu. Penetapan harga sulit dilakukan. Kontrak pasokan menjadi rawan berubah.

Ekonom Oxford Economics, Michael Pearce, menilai dampak positif jangka pendek dari penurunan tarif kemungkinan hanya terbatas. Ketidakpastian yang berkepanjangan berpotensi memperburuk kondisi. Jika Pemerintah AS membangun kembali tarif lewat dasar hukum lain, tingkat tarif total bisa tetap mendekati posisi sekarang.

Di ranah domestik AS, nada suram muncul dari banyak sektor. Produsen mainan, importir anggur, pemanggang kopi, peritel, perusahaan teknologi, dan petani menyampaikan keluhan serupa. Mereka kesulitan membaca arah kebijakan.

Produsen mainan Basic Fun di Florida ikut menggugat Pemerintah AS dan menuntut kembali tarif yang sudah dibayar. Perusahaan ini memproduksi mainan, seperti Lincoln Logs dan Tonka Trucks.

CEO Basic Fun Jay Foreman menyatakan, kekhawatirannya bukan hanya pada tarif baru, melainkan juga pada risiko sengketa tarif yang berkepanjangan. ”Saya khawatir akan ada semacam pertarungan yang terus-menerus soal ini, setidaknya untuk tiga tahun ke depan,” katanya.

Ketidakpastian terasa langsung di jalur logistik. Daniel Posner, pemilik Grapes The Wine Co di White Plains, New York, mempertanyakan apakah kiriman anggur yang sedang menyeberangi Atlantik akan terkena tarif baru saat tiba. Waktu tempuh pengiriman sekitar dua pekan, sementara keputusan tarif bisa berubah hanya dalam hitungan jam.

Di perbatasan AS-Kanada, tekanan dirasakan pelaku usaha kecil. Ron Kurnik, pemilik Superior Coffee Roasting Co di Michigan, menghadapi tarif AS dan tarif balasan Kanada dalam mengekspor kopi.

Perusahaannya sudah dua kali menaikkan harga, masing-masing 6 persen, sejak tarif berlaku. Meski menyambut putusan MA AS, ia pesimistis pengembalian dana tarif akan benar-benar mudah diperoleh.

Keluhan juga datang dari asosiasi bisnis besar. Business Roundtable, kelompok lobi yang mewakili lebih dari 200 perusahaan AS, meminta pemerintah membatasi tarif hanya untuk praktik dagang tidak adil yang spesifik dan isu keamanan nasional.

Sektor ritel pun menanggung tekanan berlapis. Banyak peritel menahan dampak tarif dengan menyerap sebagian biaya, memangkas pengeluaran, dan mendiversifikasi pemasok. Namun, sebagian kenaikan biaya dibebankan ke konsumen.

Di sektor teknologi, gangguan juga besar. Banyak produk teknologi dirakit di luar negeri atau bergantung pada komponen impor. Asosiasi industri komputer AS, Computer & Communications Industry Association, yang mewakili perusahaan-perusahaan teknologi dengan total pekerja lebih dari 1,6 juta orang, berharap putusan pengadilan dapat membantu memulihkan stabilitas kebijakan dagang.

Petani AS menyoroti biaya yang terus naik. Sejak tarif berlaku, harga alat pertanian dan pupuk meningkat. Permintaan ekspor ikut tertekan. American Farm Bureau Federation mendesak agar Pemerintah AS tidak memakai kewenangan hukum lain untuk mengenakan tarif atas produk penunjang pertanian.

Di Italia, produsen anggur Italia menyambut putusan MA AS dengan skeptis. Mereka menilai risiko tarif baru masih tinggi karena Washington bisa memakai jalur hukum lain. Bagi pelaku usaha Eropa, ketidakpastian biaya ekspor ke AS belum berakhir.

”Ada risiko yang sangat besar tarif akan diberlakukan kembali melalui jalur hukum alternatif, diperparah oleh ketidakpastian yang mungkin ditimbulkan putusan ini dalam hubungan dagang antara Eropa dan Amerika Serikat,” kata Lamberto Frescobaldi, Presiden UIV, asosiasi dagang yang mewakili lebih dari 800 pembuat anggur.

Ketua ekonomi internasional, Atlantic Council, Josh Lipsky, mengingatkan, masih terlalu dini untuk memprediksi dampak putusan MA AS. Hal ini mengingat ketidakpastian tarif baru dan kemauan Trump menggunakan beragam instrumen.

”Ini pukulan besar terhadap agenda perdagangan ekonomi internasional Trump. Namun, ini belum tentu pukulan yang melumpuhkan karena masih ada kewenangan lain. Kita harus melihat bagaimana penerapannya dalam praktik,” katanya.

(Reuters/AP/AFP)