Dana Asing Hengkang, Kepercayaan Pasar Masih Diuji

JAKARTA, KOMPAS — Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada perdagangan sesi pertama, Kamis (11/6/2026), ditutup di level 5.789,4 atau melemah 1,91 persen. Meski sempat menguat selama dua hari beruntun, pergerakannya masih diikuti dengan keluarnya arus modal asing yang mengindikasikan kepercayaan pasar belum sepenuhnya pulih.

Dalam dua hari terakhir, pasar keuangan domestik mulai bergerak ke zona hijau menyusul keputusan BI yang kembali mengerek naik suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen pada 9 Juni 2026. Selama periode tersebut, IHSG tercatat menguat sekitar 10 persen.

Begitu pula dengan nilai tukar rupiah. Setelah menyentuh titik terendahnya sepanjang sejarah di level Rp 18.171 per dolar AS, kurs rupiah terhadap dolar AS dalam dua hari terakhir tercatat menguat sebesar 1,1 persen ke level Rp 17.971.

Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Noval Adib, berpendapat, pasar memang menyambut positif keputusan BI untuk menaikkan suku bunga acuannya. Ini terlihat dari menguatnya pasar saham dan rupiah dalam dua hari terakhir.

”Namun, kenaikan IHSG selama 2 hari ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tren turun IHSG sudah mulai mereda dan selanjutnya akan berbalik arah untuk menjadi tren rebound (pembalikan),” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Setidaknya, ia melanjutkan, dibutuhkan waktu sekitar 7-10 hari perdagangan untuk memastikan penguatan di pasar modal berjalan secara konsisten. Bila selama sepekan IHSG terus menguat, pasar sudah menangkap adanya sinyal perbaikan kondisi ekonomi.

Sebaliknya, jika dalam kurun waktu tersebut pasar kembali mengalami gejolak, penguatan IHSG dalam dua hari terakhir hanya sebatas tren pembalikan sesaat (technical rebound). Dengan kata lain, kepercayaan pasar masih akan diuji selama beberapa waktu ke depan.

Namun, penguatan IHSG dalam dua hari terakhir justru diikuti oleh keluarnya arus modal asing. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, investor asing mencatatkan jual neto sebesar Rp 2,4 triliun pada perdagangan 9 Juni 2026 dan sebesar Rp 3,1 triliun pada perdagangan 10 Juni 2026.

Fakta ini juga mengindikasikan bahwa kenaikan IHSG dalam dua hari terakhir ini akan bersifat sebentar atau sementara saja karena dibandingkan dengan investor asing, kemampuan investor lokal atau domestik dalam mengerek IHSG tentunya lebih terbatas.

Menurut Noval, keluarnya dana asing tersebut mengindikasikan bahwa penguatan IHSG dalam dua hari terakhir cenderung ditopang oleh aksi beli investor domestik. Artinya, kepercayaan investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih.

”Fakta ini juga mengindikasikan bahwa kenaikan IHSG dalam dua hari terakhir ini akan bersifat sebentar atau sementara saja karena dibandingkan dengan investor asing, kemampuan investor lokal atau domestik dalam mengerek IHSG tentunya lebih terbatas,” ujarnya.

Ia menambahkan, pasar masih menantikan berbagai langkah perbaikan kebijakan dari pemerintah secara multidemensi, meliputi kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi, serta kebijakan substantif ekonomi lainnya.

Tanpa langkah-langkah perbaikan substantif tersebut, kebijakan suku bunga BI yang dianggap ampuh justru hanya akan menjadi panasea alias obat penghilang rasa sakit sesaat. Sebaliknya, penyakit yang sebenarnya tidak sepenuhnya diatasi.

Sementara itu, Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi, dalam analisisnya, mengatakan, tren pembalikan IHSG dalam beberapa sesi sebelumnya didorong oleh penguatan sektor perbankan, telekomunikasi, dan transportasi.

”Namun, besarnya aksi jual asing serta pelemahan pada beberapa komoditas menunjukkan bahwa volatilitas pasar masih tinggi sehingga sentimen investor tetap cenderung berhati-hati meskipun terjadi pemulihan yang tajam dalam satu hari perdagangan,” katanya.

Ke depan, sentimen pasar kemungkinan tetap sensitif terhadap langkah kebijakan BI berikutnya, terutama terkait potensi kenaikan suku bunga lanjutan. Di sisi lain, proyeksi penguatan rupiah pada 2027 dapat mendukung kepercayaan pasar. Namun, tekanan dalam jangka pendek masih dapat berlanjut, apabila biaya pinjaman kembali naik dan sentimen konsumen melemah.

Sementara itu, pemerintah bersama BI memproyeksikan pergerakan nilai tukar rupiah pada 2027 akan berkisar Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS. Meski cenderung menguat dibanding posisi saat ini, perkiraan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan asumsi makro 2026 yang dipatok sebesar Rp 16.500.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, setidaknya terdapat lima pertimbangan atas penguatan rupiah tersebut, yakni prospek perekonomian dunia yang akan membaik, fundamental ekonomi Indonesia, kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) pemerintah, komitmen BI, serta koordinasi fiskal-moneter.

”Kita meyakini bahwa prospek perekonomian dunia itu akan membaik. Gejolak global sulit diprediksi, tapi setidaknya tidak akan seburuk tahun ini,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur BI, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Di sisi lain, prospek ekonomi fundamental Indonesia diperkirakan akan membaik. Ini didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inflasi yang terkendali dalam sasaran, neraca pembayaran yang tetap sehat, serta defisit transaksi berjalan yang masih rendah.

Perry menjelaskan, kebijakan ekspor SDA satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) dan implementasi Devisa Hasil Ekspor SDA akan meningkatkan penerimaan devisa negara. Dengan demikian, peningkatan cadangan devisa dapat mendukung penguatan nilai tukar rupiah.

”Bank Indonesia terus menggunakan seluruh instrumen yang tersedia untuk menjaga stabilitas dan memperkuat nilai tukar rupiah, termasuk bagaimana kami tetap menjaga kecukupan cadangan devisa melalui intervensi, baik secara tunai di pasar maupun juga secara forward di dalam negeri ataupun juga secara forward di luar negeri,” tuturnya.

Lebih lanjut, BI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Salah satu bentuk koordinasi ini dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil demi masuknya aliran investasi portofolio asing serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar dan perbankan.