Dana Bantuan Dipangkas hingga Setengahnya, Jutaan Warga Myanmar Terancam Kelaparan

YANGON, JUMAT - Akibat kekurangan dana, Program Pangan Dunia atau WFP memangkas dana bantuan pangan bagi jutaan warga Myanmar baik di negaranya, maupun bagi warga Myanmar yang mengungsi ke negara lain. Akibatnya lebih dari satu juta orang di Myanmar dan lebih dari satu juta orang pengungsi Myanmar bakal terpuruk dan menderita kelaparan.

WFP melalui laman resminya, Jumat (15/3/2024) menyatakan, lebih dari satu juta orang di Myanmar akan terputus dari bantuan pangan WFP mulai April 2025. WFP mengalami kekurangan dana yang kritis.

Mulai April, WFP akan mengurangi jatah makanan untuk pengungsi Rohingya dari 12,5 dollar AS menjadi 6 dollar AS per bulan karena kurangnya dana. Pengurangan menimbulkan kekhawatiran di antara para pekerja bantuan bahwa kelaparan akan semakin meningkat di kamp-kamp yang penuh sesak dengan pengungsi.

Krisis keuangan itu, menurut WFP, merupakan dampak dari kebijakan akibat pemotongan dana bantuan internasional Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump.

Selama ini WFP mendapat kucuran dana bantuan dari Badan Bantuan AS, USAID. Badan bantuan itu memiliki anggaran sebesar 42,8 miliar dollar AS dan menjadi donor utama WFP. Pada tahun 2024, WFP mendapat kucuran dana bantuan sebesar 4,4 miliar dollar AS.

Tahun ini anggaran tersebut bakal dipangkas sebagai dampak dari kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Trump. Yang menjadi keprihatinan adalah, pemotongan bantuan itu terjadi saat konflik di sejumlah belahan dunia meningkat.

“Pemotongan yang akan segera terjadi akan berdampak buruk pada komunitas yang paling rentan di seluruh negeri. Banyak di antaranya bergantung sepenuhnya pada dukungan WFP untuk bertahan hidup,” kata Michael Dunford, Perwakilan dan Direktur Negara WFP di Myanmar.

Tanpa pendanaan baru segera, menurut Dunford, WFP hanya akan dapat membantu 35.000 orang yang paling rentan. Di dalamnya termasuk anak-anak berusia di bawah lima tahun, wanita hamil dan menyusui, dan orang-orang yang hidup dengan disabilitas.

Diketahui, sejak kudeta militer pada 2021, Myanmar terperangkap dalam perang saudara. Konflik berkepanjangan memperburuk situasi Myanmar. Kemiskinan dan ketidakstabilan menjadi gambaran situasi di Myanmar.

Akibat konflik, menurut WFP, lebih dari 15,2 juta orang di Myanmar tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan harian minimum mereka. Menurut Rencana Kebutuhan dan Respons Kemanusiaan Myanmar, tahun lalu jumlah warga Myanmar yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan harian mereka sebanyak 13,3 juta orang. Artinya, ada tambahan sekitar 1,9 juta orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan harian.

Dari jumlah 15, 2 juta orang, sekitar 2,3 juta orang di antaranya menghadapi tingkat kelaparan yang sangat tinggi. Tahun lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengingatkan, warga di Negara Bagian Rakhine menghadapi ancaman kelaparan akut.

Dana bantuan internasional, salah satunya dari AS, cukup membantu WFP menolong warga Myanmar yang membutuhkan bantuan pangan.

WFP memprakirakan, perlu setidaknya 60 juta dollar AS untuk membantu meringankan beban warga Myanmar yang kelaparan. Terkait hal itu, badan yang berada di bawah naungan PBB itu mengajak komunitas global mengulurkan tangan.

“WFP menyerukan kepada semua mitra untuk mengidentifikasi pendanaan tambahan guna memenuhi kebutuhan di Myanmar karena situasi di seluruh negeri terus memburuk,” kata Dunford.

“Sangat penting bagi masyarakat internasional untuk tidak melupakan masyarakat Myanmar di saat mereka membutuhkan, dan segera menanggapi dengan pendanaan yang memadai bagi WFP untuk memulihkan bantuan yang menyelamatkan nyawa,” imbuh Dunford.

WFP menambahkan, krisis pangan di Myanmar akan semakin memprihatinkan dengan prediksi terjadinya musim paceklik pada Juli hingga September mendatang. Pada periode itu diperkirakan kekurangan pangan paling parah melanda.

Pengamat hak asasi manusia (HAM) PBB menambahkan, konflik yang meningkat di Myanmar, mencemari lahan pertanian dengan ranjau darat dan persenjataan yang belum meledak. Konflik juga menghancurkan peralatan pertanian, sehingga membuat produksi pangan lokal menjadi lebih sulit.

”Bahkan di tempat yang memiliki lahan subur, terjadi kekurangan pekerja karena perpindahan besar-besaran dan orang-orang yang melarikan diri dari wajib militer," kata pengamat HAM PBB dalam sebuah pernyataan.

Junta militer Myanmar menahan informasi tentang krisis pangan parah yang melanda negara tersebut. Menurut laporan Reuters pada akhir tahun lalu, Junta militer Myanmar menekan para peneliti untuk tidak mengumpulkan data tentang kelaparan dan para pekerja bantuan untuk tidak mempublikasikannya.

Selain di Myanmar, kekurangan dana bantuan juga membuat WFP memangkas bantuan pangan di Afghanistan, beberapa bagian Afrika, dan kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Dampaknya jelas, pemotongan anggaran menyebabkan jutaan orang kelaparan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Jumat ini mengunjungi pemukiman pengungsi terbesar di dunia, Cox's Bazar di Bangladesh. Di tempat itu, lebih dari satu juta warga Rohingya juga bakal menghadapi pemotongan dana bantuan makanan hingga separuhnya.

“Apa pun yang diberikan kepada kami sekarang tidaklah cukup. Jika itu dikurangi setengahnya, kami akan kelaparan," kata Mohammed Sabir, seorang pengungsi berusia 31 tahun dari Myanmar yang telah tinggal di kamp-kamp tersebut sejak melarikan diri dari konflik Myanmar pada tahun 2017.

Sabir, ayah dari lima anak itu juga mengatakan, “Kami tidak diizinkan bekerja di sini. Saya merasa tidak berdaya ketika memikirkan anak-anak saya. Apa yang akan saya berikan kepada mereka?”

"Tanpa pekerjaan atau pendapatan, ini akan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk," kata Abdur Salam, pengungsi berusia 80 tahun tentang pemotongan jatah makanan.

"Kehidupan macam apa ini? Jika Anda tidak bisa memberi kami cukup makanan, tolong kirim kami kembali ke tanah air. Kami ingin kembali ke Myanmar dengan hak-hak kami,” imbuh Salam.

“Saya harap kami tidak dilupakan. Komunitas global harus maju untuk membantu,” imbuh Sabir.

WFP menekankan mereka membutuhkan 15 juta dollar AS pada bulan April untuk menyediakan jatah penuh bagi para pengungsi di Bangladesh. Pemerintah sementara Bangladesh berharap kunjungan Guterres akan membantu menarik perhatian internasional terhadap krisis tersebut. Pemerintah Bangladesh juga berharap kunjungan Guterres akan memobilisasi bantuan bagi para pengungsi. (AFP/REUTERS)