Enam Bulan Danantara dan Kepercayaan Publik

Danantara berdiri pada Februari 2025. Sebagai lembaga pengelola aset negara, salah satu pekerjaan utama Danantara adalah membangun kepercayaan publik. Enam bulan berselang, apa yang terjadi?

Kemunculan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara sempat menuai pesimisme dan kekhawatiran publik. Deretan kasus korupsi bernilai besar di tubuh perusahaan negara dalam satu dekade terakhir telah membentuk persepsi negatif terhadap lembaga baru yang lahir untuk mengelola aset dan investasi seluruh BUMN.

Dalam 10 tahun terakhir, rakyat Indonesia dibombardir dengan skandal korupsi di BUMN melibatkan uang dengan nilai fantastis. Sebut saja, misalnya, kasus korupsi di PT Asabri dan PT Jiwasraya, masing-masing merugikan keuangan negara senilai Rp 22,78 triliun dan Rp 16,8 triliun. Ada pula korupsi di PT Pertamina (Rp 193 triliun) dan PT Timah (Rp 300 triliun).

Proses pembentukan Danantara pun sejak awal dinilai bermasalah. Persoalan landasan hukum membuat peluncurannya tertunda beberapa kali. Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang menjadi dasar hukum Danantara baru disahkan DPR pada 4 Februari 2025, hanya dalam hitungan minggu. Sosialisasinya minim; publik tidak diajak memahami konsep besarnya sebelum Danantara resmi diluncurkan.

Dalam situasi itu, tak heran jika publik langsung skeptis. Bagi masyarakat yang telah kenyang kabar skandal di BUMN, proses yang terkesan tergesa-gesa ini memperkuat persepsi yang selama ini sudah cenderung negatif terhadap hal-hal yang terkait pengelolaan BUMN.

Bahkan, muncul persepsi, Danantara bisa menjadi kendaraan politik baru untuk mengelola rente di bawah rezim yang berkuasa. Ini salah satu persepsi yang terbangun di masyarakat dan tak bisa diabaikan.

Tanpa konteks itu sekalipun, Danantara sebagai sovereign wealth fund yang baru saja lahir harus membuktikan diri sebagai lembaga investasi yang profesional. Apalagi dengan adanya persepsi yang cenderung negatif di masyarakat.

Secara teknokratis, Danantara yang mulai berdiri pada awal 2025 dimaksudkan oleh pemerintah untuk membuka babak baru reformasi pengelolaan aset negara. Tujuan mulia ini dapat terjadi sepanjang komitmen transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme benar-benar dijalankan sejak awal.

Setelah landasan hukum rampung dan struktur kelembagaan terbentuk, pengelola Danantara mencoba meyakinkan publik bahwa lembaga ini dikelola secara profesional, transparan, dan tidak akan merugikan negara. Salah satu langkah radikal yang cukup mendapat sorotan adalah kebijakan penghapusan tantiem untuk komisaris BUMN dan anak usahanya.

Melalui Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 yang berlaku mulai tahun buku 2025, seluruh komisaris BUMN tidak lagi berhak menerima tantiem, meskipun pendapatan bulanan tetap yang layak masih diberikan.

Seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/8/2025), CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyebutkan, penghapusan tantiem itu berpotensi menghemat hingga Rp 8 triliun.

”Kami ingin memastikan bahwa setiap penghargaan, terutama di jajaran dewan komisaris, sejalan dengan kontribusi dan dampak nyatanya terhadap tata kelola BUMN terkait,” ujarnya.

Direktur Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menilai reformasi tantiem ini mendesak dilakukan. Selama bertahun-tahun, pembayaran bonus kinerja bagi pejabat BUMN kerap berjalan seperti ritual rutin, nyaris tak terpengaruh kondisi keuangan perusahaan.

”Ini sinyal kuat bahwa Danantara ingin mengakhiri praktik simbolik dalam tata kelola BUMN. Tantiem seharusnya tidak menjadi hak otomatis, terutama di tengah proses restrukturisasi yang besar,” katanya.

Dengan lebih dari 800 perusahaan negara beserta anak-cucunya, yang rata-rata memiliki tiga komisaris, potensi total tantiem nasional dapat mencapai triliunan rupiah per tahun. Bila reformasi ini mampu memangkas setidaknya separuh dari nilai tersebut, potensi efisiensi fiskal akan signifikan.

”Dana sebesar itu bisa dialihkan untuk mendorong transformasi bisnis, pendanaan riset, atau penguatan layanan publik. Ini bukan semata-mata soal penghematan, tetapi penataan ulang skala prioritas,” katanya.

Namun, di tengah upaya reformasi dan transparansi anggaran, publik dikejutkan oleh pengunduran diri Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. Ini dilakukan setelah hanya enam bulan menjabat.

Ia mengumumkan pengunduran dirinya di hadapan awak media di Gedung Yodya Karya, Jakarta, Senin (11/8/2025). Joao mengaku tidak mendapat dukungan optimal dari Danantara serta para pembantu presiden dalam menjalankan program kerja perseroan.

Danantara pun dinilainya tidak menempatkan program pertanian dan pangan sebagai prioritas utama investasi. ”Selama proses ini, kami melihat bahwa Danantara tidak memahami atau tidak memiliki sense of crisis terkait kondisi pangan kita yang tidak baik-baik saja,” ujar Joao.

Belum reda keterkejutan publik atas kasus Agrinas, Direksi PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Inhutani V), anak usaha Perum Perhutani, terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai mundurnya pucuk pimpinan Agrinas menjadi sinyal adanya birokrasi berlapis di Danantara. Menurut dia, Agrinas yang diamanatkan menggarap proyek food estate seluas 425.000 hektar seharusnya cukup berkoordinasi dengan kementerian teknis, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN.

”Namun, sekarang harus juga ke Danantara. Hal ini memperlambat eksekusi keputusan strategis,” ujarnya.

Tantangan lain muncul di sisi pendanaan. Danantara, yang mengelola anggaran besar dari pengalihan setoran dividen BUMN, dinilai tidak memprioritaskan sektor unggulan pemerintah seperti ketahanan pangan.

Selain menopang Garuda, Danantara juga berkomitmen membantu restrukturisasi BUMN Karya yang terdampak proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

”Alih-alih mendukung food estate, (Danantara) malah lebih dulu mengalokasikan dana untuk konsolidasi Garuda Indonesia hingga restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung,” kata Bhima.

Danantara menyiapkan pinjaman untuk Garuda sebagai modal penyelamatan maskapai negara yang terus merugi. Berdasarkan laporan keuangan triwulan I-2025, Garuda membukukan rugi bersih Rp 1,26 triliun, hanya sedikit membaik dibanding rugi Rp 1,44 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Selain menopang Garuda, Danantara juga berkomitmen membantu restrukturisasi BUMN Karya yang terdampak proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Proyek ini masuk dalam rencana kerja Danantara Asset Management pada kluster restrukturisasi hingga akhir tahun, dengan beberapa alternatif penyelesaian utang yang diusulkan ke pemerintah.

Menurut Bhima, idealnya fungsi Danantara sebagai lembaga pengelola aset negara atau soverign wealth fund (SWF) berbeda dari Kementerian BUMN. Artinya, bukan sekadar memadamkan api masalah lama, Danantara juga berfokus pada potensi ekonomi masa depan.

”Presiden Prabowo Subianto setidaknya punya dua prioritas besar: ketahanan pangan dan ketahanan energi. Agrinas adalah bagian dari itu,” katanya.

Percepatan realisasi investasi publik melalui Danantara dapat memberi dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Syaratnya adalah adanya jaminan transparansi dan akuntabilitas.

Laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2025 menyebutkan percepatan realisasi investasi publik melalui Danantara dapat memberi dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Syaratnya adalah adanya jaminan transparansi dan akuntabilitas.

Bagaimanapun, modal utama Danantara sebagai SWF yang mengelola aset hingga Rp 15.000 triliun adalah kepercayaan dan sentimen positif publik. Ini menjadi landasan dasar Danantara untuk mengelola aset sehingga menghasilkan imbal hasil sesuai harapan.

Serangkaian dinamika ini menunjukkan, membangun kepercayaan publik bukan hanya soal merumuskan kebijakan progresif, seperti penghapusan tantiem. Secara paralel, Danantara juga juga harus konsisten menegakkan tata kelola yang bersih di seluruh lini.

Meski jalan yang ditempuh masih penuh tantangan, langkah awal seperti reformasi tantiem memberi sinyal bahwa perubahan arah sedang berlangsung. Keberhasilan membangun kepercayaan publik akan bergantung pada kemampuan menempatkan kepentingan negara di atas segala kepentingan jangka pendek.