Danantara, Mesin ”Cuan” Investasi

Beberapa hari yang lalu, tepatnya 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

Danantara lahir sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang memiliki peran sebagai lembaga pengelola investasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan mencari keuntungan.

Pendirian Danantara ini menjadikan Indonesia memasuki babak baru sebagai negara yang memiliki badan pengelola investasi tersendiri, yang berupa lembaga di luar kementerian.

Keberadaan Danantara memberikan sinyal kepada pasar bahwa pemerintahan baru di era Presiden Prabowo ingin mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Indonesia agar bisa dikelola dan dikembangkan lebih lanjut guna memberikan hasil yang optimal. Selain itu, sekaligus menjadikan Danantara simbol harapan baru ataupun semangat baru dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Hadirnya Danantara juga memastikan Indonesia telah bergabung dengan 90 negara lain yang telah memiliki organisasi semacam SWF.

Dikutip dari Global SWF (2025), sampai Januari 2025 diperkirakan dana kelolaan yang dihimpun oleh semua SWF di seluruh dunia telah mencapai sekitar 13 triliun dollar AS (sekitar Rp 210.000 triliun), suatu jumlah yang luar biasa.

Dana kelolaan seluruh SWF secara global tersebut memang masih di bawah nilai aset seluruh bank sentral di dunia yang mencapai 16,9 triliun dollar AS, ataupun dana kelolaan dari dana pensiun global sebesar 25 triliun dollar AS.

Menurut Visual Capitalist (13/2/2025), SWF terbesar saat ini adalah Norway Government Pension Fund Global dengan dana kelolaan sebesar 1,7 triliun dollar AS, diikuti oleh China Investment Corporation 1,3 triliun dollar AS, dan Abu Dhabi Investment Authority 1,1 triliun dollar AS.

Hampir semua SWF yang beroperasi saat ini telah berinvestasi di berbagai sektor, antara lain perdagangan, infrastruktur, transportasi, energi, industri keuangan, dan kesehatan. Tujuan investasi mereka sangat jelas, yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, di mana keuntungan tersebut nantinya akan dikembalikan kepada pemerintah sebagai pemilik.

Berdirinya Danantara menjadi sebuah barometer baru pemerintah ataupun rakyat Indonesia karena Danantara ini bukan semata-mata menjadi lembaga investasi, melainkan juga menjadi lembaga yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Tentunya hasil investasi dan dana kelolaan Danantara itu nantinya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat, sebagai sumber pembiayaan di luar APBN. Sebelumnya, di era pemerintahan Joko Widodo, juga telah mendirikan Indonesia Investment Authority (INA), sebuah lembaga semacam SWF juga.

Walaupun sama-sama menyandang status SWF, keduanya berbeda karena cakupan peran dan tugas dari Danantara lebih luas. Danantara bukan hanya melakukan investasi, melainkan juga mengelola portofolio aset kekayaan negara dalam bentuk BUMN.

Saat ini, Danantara memang hanya akan mengelola tujuh BUMN, tetapi nantinya semua BUMN akan berada di bawah naungan Danantara. Tujuh BUMN yang ada di bawah Danantara saat ini memiliki anak perusahaan yang relatif banyak, seperti Mandiri, BRI, dan Pertamina, sehingga pengelolaan portofolio kegiatan usahanya bukan hanya tujuh, melainkan sekitar 50 entitas.

Bisa kita bayangkan betapa banyaknya entitas yang nantinya akan dikelola Danantara jika seluruh BUMN beserta anak cucunya telah bergabung.

Para pengamat ekonomi menilai salah satu alasan fundamental berdirinya Danantara adalah, Pemerintah Indonesia belum memiliki mesin investasi yang mampu menghasilkan cuan dalam jumlah besar. Hanya sektor swasta yang selama ini memiliki mesin cuan investasi dengan portofolio dana kelolaan di berbagai bidang di mancanegara.

Indonesia yang memiliki kekayaan besar dalam berbagai bentuk sumber daya, perlu dikelola dan dioptimalkan secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Sayangnya, selama ini belum ada lembaga pemerintah yang melakukan fungsi investasi ini dengan cakupan yang besar dan luas. Dengan bergabungnya semua BUMN di bawah naungan Danantara, diharapkan BUMN itu bukan hanya menghasilkan keuntungan, melainkan juga tumbuh dan berkembang, mampu bersaing di pasar global.

Danantara dapat menginvestasikan keuntungan yang diperolehnya di bidang-bidang usaha di dalam negeri yang selama ini menjadi prioritas pemerintah, seperti hilirisasi sumber daya alam, energi baru terbarukan, produksi pangan, dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

Pintu terbuka lebar bagi Danantara untuk melakukan kegiatan investasi dengan berekspansi ke pasar luar negeri, dengan membeli atau menjadi pemegang saham di berbagai korporasi atau perusahaan multinasional besar dan strategis. Ekspansi investasi di luar negeri bukan hanya memberikan keuntungan finansial, melainkan juga pengalaman terkait dengan potensi pengembangan bisnis global yang bisa diadopsi atau dibangun di Indonesia.

Selain itu, sumber daya manusia Indonesia dapat memperoleh pengalaman profesionalitas saat menjadi CEO, direksi, ataupun pengurus korporasi luar negeri itu.

Lahirnya Danantara sebagai salah satu SWF terbesar di dunia dengan nilai awal dana kelolaan 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.500 triliun), perlu didukung dengan strategi pengelolaan portofolio yang tepat.

Strategi pertama, bagaimana mengelola ratusan BUMN beserta anak dan cucunya yang nantinya akan berada di bawah naungannya. Pengelolaan ratusan BUMN itu, termasuk di dalamnya pengelolaan aset, investasi, dan kinerjanya.

Dalam jangka panjang tetap dipertahankan semua, atau yang tak memiliki prospek dan kinerja bagus akan dipoles atau bahkan dijual? Strategi mengelola portofolio aset ke dalam ini sangat penting guna memastikan semua BUMN yang dikelola Danantara berkinerja bagus, makin tumbuh dan berkembang.

Strategi kedua adalah bagaimana melakukan investasi atas suntikan modal pemerintah dalam bentuk uang tunai. Peran dari chief investment officer (CIO) menjadi sangat penting untuk membuat strategi yang tepat, paling tidak meliputi tujuan investasi, prospek jangka panjang, potensi keuntungan, risk tolerance, dan kemudahan regulasi.

Tujuan investasi akan menjadi pintu pertama yang akan menentukan langkah-langkah proses investasi selanjutnya. Bukti empiris terkait keberhasilan dan kesuksesan investasi dari korporasi multinasional ternyata sangat ditentukan oleh tujuan investasinya.

Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pengalaman SWF negara lain sehingga membuka pandangan yang lebih luas mengenai keberhasilan ataupun kegagalan yang mereka hadapi. Kita ambil saja bagaimana cerita sukses Temasek, SWF Pemerintah Singapura, dalam berinvestasi di Indonesia.

Pada 2003, mereka menjadi pemegang saham pengendali Bank Danamon setelah Pemerintah Indonesia melepas 51 persen sahamnya dengan nilai Rp 3,08 triliun. Kemudian, Temasek melakukan akuisisi bertahap hingga sahamnya di Danamon mencapai 73,8 persen. Pada 2017-2018, Temasek menjual 40 persen sahamnya ke Bank of Tokyo Mitsubishi senilai Rp 33,05 triliun dan tahun 2019 menjual sisa 33,83 persen saham senilai Rp 34,2 triliun ke investor yang sama.

Bukan itu saja, Temasek juga sukses menjual 41 persen sahamnya di Indosat kepada Qatar Telecom dengan nilai Rp 16,8 triliun pada 2009. Padahal, mereka hanya bermodalkan uang Rp 5,62 triliun saat membelinya dari Pemerintah Indonesia pada 2002. Di sinilah kejelian Temasek, bisa memutar uangnya dengan cara cerdas, terukur, dan mendapat imbal hasil di atas 200 persen dalam waktu kurang dari 10 tahun.

Selanjutnya kita perlu juga belajar dari pengalaman berbeda yang dialami SWF Malaysia, Khazanah Nasional Berhad. Khazanah pada 2018 menginvestasikan 27 juta ringgit ke perusahaan ritel Malaysia, FashionValet, bersama-sama dengan Permodalan Nasional Berhad (PNB) yang menyuntikkan dana 20 juta ringgit. Sayang sekali, FashionValet merugi terus-menerus dan pada akhirnya, tahun 2023, baik Khazanah maupun PNB, menarik diri, dengan menjual saham-saham mereka yang nilai totalnya hanya sebesar 3,1 juta ringgit.

Kerugian tersebut bukan hanya kerugian Khazanah ataupun PNB yang sama-sama dimiliki Pemerintah Malaysia, melainkan juga kerugian yang harus ditanggung rakyat Malaysia.

Belajar dari kesuksesan dan kegagalan SWF Singapura dan Malaysia, bisa membuka wawasan kita, khususnya pengurus Danantara, bahwa pemilihan strategi bisnis yang tepat, jenis bisnis yang akan dimasuki, ataupun potensi risiko yang dihadapi menjadi aspek-aspek penting yang harus diperhatikan.

Jangan lupa bahwa tidak semua SWF yang berdiri di seluruh dunia sukses dan berhasil, ada juga ada SWF yang bangkrut dan harus ditutup. Contohnya antara lain SWF yang dimiliki oleh Pemerintah Brasil, Venezuela, Ekuador, Aljazair, dan Papua Niugini.

Belajar dari pengalaman SWF di negara-negara lain, ada beberapa faktor penentu kesuksesan yang bisa diadopsi oleh Danantara. Pertama, kelembagaan Danantara adalah sebuah badan usaha, yang bisa mencetak keuntungan besar ataupun kerugian, sehingga pengelolaan dana investasinya harus dilakukan secara pruden, terukur, dan terkontrol.

Kedua, selain mengelola BUMN, strategi investasi Danantara perlu ditujukan pada sektor usaha atau portofolio aset yang berkualitas, berkinerja bagus, dan memiliki nilai strategis guna mendapatkan hasil maksimal. Investasi yang dilakukan juga harus untuk kepentingan jangka panjang, berkelanjutan, dan bukan untuk tujuan spekulatif.

Ketiga, dalam menentukan strategi investasi tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan politik kelompok tertentu sehingga menguntungkan kelompok tersebut. Oleh karena itu, strategi investasinya harus benar-benar transparan dan melihat aspek bisnis secara murni.

Keempat, potensi risiko yang dihadapi SWF relatif besar karena dana kelolaannya juga sangat besar sehingga aspek manajemen risiko menjadi benteng pertahanan terdepan untuk mengamankan kelangsungan usaha SWF. Salah satu risiko yang dihadapi SWF adalah investment risk, yaitu risiko kerugian sebagai akibat dari gagalnya sektor usaha atau portofolio aset yang dikelola sehingga target imbal hasil tak terpenuhi.

Kelima, perlunya literasi dan edukasi ke masyarakat luas mengenai seluk-beluk Danantara. Tujuannya, agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai Danantara. Literasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan transparansi kepada publik sehingga tidak ada lagi penolakan terhadap Danantara.

Pemahaman masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan besar dari publik terhadap Danantara sehingga tidak ada penolakan terhadap kehadirannya. Munculnya isu penarikan dana masyarakat dari bank-bank BUMN yang merupakan bagian dari portofolio aset yang dikelola Danantara merupakan bukti masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait keberadaan Danantara.

Agus Sugiarto Kepala OJK Institute 2020-2024, Alumnus PPSA XXII Lemhannas RI