Danantara, Solusi atau Ilusi

Semenjak Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Danantara (Daya Anagata Nusantara) pada 24 Februari 2025, banyak terjadi silang pendapat di masyarakat.

Pada umumnya, masyarakat menilai kehadiran Danantara sangat positif, yang diharapkan bisa menjadi tulang punggung (back bone) penggerak roda ekonomi nasional di luar pendanaan dari APBN.

Namun, banyak pula masyarakat awam yang skeptis mengingat selama ini kasus korupsi sering terjadi di tubuh BUMN. Korupsi hampir merata di BUMN kita, seperti di Garuda dan Krakatau Steel, serta beberapa BUMN Karya, seperti PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT Nindya Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan korupsi di PT Timah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun.

Yang paling spektakuler dengan nilai korupsi yang tak terkira besarnya adalah skandal korupsi pengadaan BBM di PT Pertamina. Diduga korupsi terjadi sejak tahun 2018 sampai 2023 (lima tahun) dengan nilai kerugian negara diperkirakan sebesar 1 kuadriliun rupiah atau Rp 1.000 triliun.

Ada beberapa BUMN yang dikelola oleh Danantara, yaitu bank Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara), seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI; di luar bank ada PT Pertamina, PT Telkom, PLN, dan MIND ID (Mining Industry Indonesia) yang beranggotakan beberapa perusahaan tambang, seperti PT Antam, PT Bukit Asam, PT Freeport, PT Inalum, dan PT Timah.

Dengan latar belakang tersebut, Danantara memikul beban tanggung jawab yang sangat berat sehingga perlu pengawasan yang intensif dan terus-menerus dari Presiden Prabowo dan perlu sikap yang berani dan tegas dalam menegakkan manajemen Danantara.

Untuk itu, hal pertama, saya berharap Presiden Prabowo dapat membersihkan superholding itu dari para penggarong yang bercokol di dalamnya. Kedua, harus segera dibentuk atau diwujudkan BUMN yang transparan, akuntabel, kredibel, efisien, dan profesional untuk terciptanya good corporate governance (GCG) pada seluruh BUMN.

Ketiga, lakukan audit menyeluruh dan serempak terhadap BUMN yang dikelola oleh Danantara untuk mengetahui posisi keuangan dan aset setidaknya per Desember tahun 2024.

Demikian titip pesan dan harapan saya kepada Presiden Prabowo yang saya banggakan.

SUPRAYITNO

Tlogomukti Timur, Semarang