Dari Eropa, Ukraina, hingga Semenanjung Korea dan Trump yang Transaksional

Donald Trump kembali. Isu itu dipastikan akan menjadi pembicaraan utama para pemimpin negara-negara Eropa saat bertemu di Budapest, Hongaria, dua hari ke depan. Walau memberi selamat, banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran para pemimpin Eropa, mulai dari persoalan militer dan pertahanan, ekonomi, hingga soal migran.

Jika dipersempit, permasalahan-permasalahan yang muncul di antaranya dukungan Amerika Serikat terhadap perang di Ukraina, komitmen AS terhadap Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), hingga prospek kenaikan tarif atas barang-barang yang mereka ekspor ke AS.

Tak hanya itu, beberapa pejabat Uni Eropa (UE) khawatir pada tuan rumah, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban. Meski negara ini adalah anggota UE, seringkali sikapnya berlawanan dengan sikap mayoritas negara Eropa yang pada umumnya adalah Eropa barat. Orban diketahui sebagai salah satu pemimpin UE yang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Orban beberapa kali melakukan muhibah ke Moskwa dan Georgia.

Kemenangan Trump juga membuat Orban gembira. Bahkan, dia berencana membuka sebotol champagne jika Trump menang. Tidak jelas apakah rencana itu akan diwujudkannya. Termasuk potensi melakukan telewicara di tengah pertemuan pemimpin Eropa dengan pemenang pemilihan presiden AS, Trump.

Sejumlah analis menilai, kemenangan Trump menjadi dilema bagi Uni Eropa. Perancis dan Jerman, dua kekuatan utama Uni Eropa itu, berada dalam posisi sulit. Presiden Perancis Emmanuel Macron kehilangan sebagian kekuasaannya setelah kalah dalam pemilu di awal tahun ini.

Hubungan Macron dan Trump juga mengalami pasang surut. Sempat menyebut Trump sebagai seorang teman dan bahkan mengundangnya untuk makan malam di Menara Eiffel, perbedaan pandangan mengenai sejumlah hal membuat ketegangan antara Macron, UE, dan Trump terlihat jelas. Bahkan, Reuters dalam laporannya menyebut Macron pernah menyebut Trump ”seperti sosis: lebih baik tidak menjelaskan apa yang terkandung di dalamnya”. Itu dilakukan Macron saat melakukan telewicara dengan sejumlah pemimpin Eropa.

Seorang diplomat Eropa kepada Reuters, Rabu (6/11/2024), mengatakan, ”Anda membutuhkan Perancis dan Jerman untuk menggerakkan Eropa. Akan tetapi, Perancis dengan Macron dan Jerman dengan Scholz, itu akan sulit.” Mengomentari komentar Macron yang memuji kerja sama baiknya dengan Trump, diplomat itu menambahkan, ”Sepertinya saya tidak mengingatnya seperti itu.”

Sementara bagi Jerman, kemenangan Trump menguak kembali kenangan pahit masa jabatan pertamanya, dari tahun 2017-2021. Kenangan itu masih sangat jelas bagi Berlin ketika Trump meragukan keberadaan NATO dan mengancam akan menarik pasukan AS dari Jerman. Trump mengkritik Jerman dan anggota NATO lainnya karena mendapat keuntungan dari payung keamanan yang diberikan tanpa memberikan kontribusi yang cukup untuk pertahanan mereka sendiri.

Trump dan penasihat keamanannya pernah mengancam akan mengurangi pasukan AS yang ditempatkan di negara-negara anggota NATO jika negara tersebut tidak menyisihkan anggaran 2 persen dari nilai produk domestik brutonya (PDB) untuk belanja militer. Dari 30-an negara anggota NATO, baru sepertiga yang bisa memenuhi syarat tersebut, terutama negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia (Kompas.id, 14 Februari 2024).

Tak hanya itu, Trump juga bisa menjadi mimpi buruk bagi industri Jerman. Selama kampanye, Trump mengatakan bahwa dia akan menaikkan tarif bea masuk hingga 60 persen untuk produk-produk asal China dan 20 persen untuk produk impor dari beragam belahan dunia. Ini artinya, produk asal Jerman juga akan jauh lebih mahal ketika memasuki pasar AS.

”Industri otomotif dan farmasi akan sangat terpukul. ”Ini akan menjadi beban berat bagi industri ekspor Jerman,” kata Henning Hoff, anggota Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, dikutip dari laman Deutsche Welle (DW).

Akibatnya, banyak perusahaan manufaktur Jerman khawatir. Survei yang dilakukan Institut Riset Ekonomi (IFO) dua minggu sebelum pemilihan, sebanyak 44 persen perusahaan mengaku khawatir efek buruk kepresidenan Trump. Hanya 5 persen yang mengantisipasinya dan 51 persen berharap tidak ada perbedaan kebijakan ekonomi antara pemerintahan Joe Biden-Kamala Harris dan Trump. Sebuah studi IFO sebelumnya memperkirakan bahwa ekspor Jerman ke AS akan turun hampir 15 persen sebagai akibat dari tarif yang direncanakan Trump saja.

Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengucapkan selamat kepada Trump. Namun, ia menegaskan bahwa menghindari perang dagang akan menjadi kepentingan AS dan Eropa. ”Jutaan pekerjaan dan miliaran dollar AS dalam perdagangan dan investasi di setiap sisi Atlantik bergantung pada dinamisme dan stabilitas hubungan ekonomi kita,” katanya.

Kekhawatiran lain adalah soal perang di Ukraina. Pemerintahan Biden-Harris bersama-sama NATO adalah pendukung utama Ukraina dan pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky menghadapi invasi Rusia.

Pemerintah AS merupakan pendonor utama bagi militer Ukraina. Data Departemen Pertahanan AS per akhir September, jumlah bantuan AS mencapai 62 miliar dollar AS. Akan tetapi, angka yang disodorkan Council of Foreign Relation menyebut jumlah bantuan itu lebih besar lagi, mencapai 175 miliar dollar AS.

Trump sendiri adalah pengkritik kebijakan Biden terhadap Ukraina. Selama kampanye, dia menjanjikan akan mendorong berakhirnya perang dengan cepat meski tidak menjelaskan caranya.

Saat bertemu Zelenskyy pada akhir Septemper lalu, dengan diplomatis Trump menyebut dia memiliki keinginan yang sama dengan mantan komedian itu. Trump mengatakan, jika memenangi pemilihan nanti, dirinya siap menjembatani kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina. Modalnya adalah hubungan baiknya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

”Dan, saya pikir jika kami menang, kami akan menyelesaikannya dengan sangat cepat,” kata Trump. Akan tetapi, sekali lagi, Trump tidak menjelaskan cara tercepatnya untuk menghentikan perang.

Royal United Services Institute, sebuah lembaga kebijakan atau think tank, dikutip dari laman The New York Times, menyebut adanya potensi terjadinya kesepakatan damai yang tidak menguntungkan Ukraina. ”Keinginannya untuk kesepakatan—dan mungkin yang cepat—bukan pertanda baik bagi dukungan AS yang berkelanjutan,” tulis lembaga tersebut.

Situasi yang kompleks juga dihadapi oleh Korea Selatan. Kantor berita Korsel, Yonhap, melaporkan, Presiden Korsel Yoon Seuk Yeol sudah melakukan pembicaraan dengan Trump.

Wakil Penasihat Keamanan Nasional Utama Kim Tae-hyo, Kamis (7/11/2024), mengatakan, selain masalah ekonomi, pembicaraan keduanya juga menyinggung masalah keamanan di Semenanjung Korea, khususnya perkembangan teknologi nuklir dan pengiriman pasukan Pyongyang ke Ukraina. Kim menyebut mereka prihatin atas isu tersebut.

Yoon berharap bila masa jabatan pertama Trump meletakkan dasar hubungan trilateral Korsel-AS-Jepang, masa jabatan kedua akan semakin memantapkannya, termasuk potensi perlucutan senjata nuklir Korut.

Akan tetapi, harapan itu dinilai terlalu tinggi oleh beberapa analis Seoul. Mereka menduga, yang mungkin terjadi adalah pengakuan AS terhadap Pyongyang sebagai negara nuklir baru. Perlucutan senjata adalah jalan panjang yang harus ditempuh berikutnya.

”Harga negosiasi dengan Korut telah meningkat. Sementara tampaknya sulit bagi AS untuk fokus pada isu nuklir Korut karena mereka juga memiliki agenda yang mendesak,” sebut Institut Korea untuk Penyatuan Nasional dalam publikasi terbarunya.

Nam Sung Wook, Direktur Institut Konvergensi Unifikasi Nasional Universitas Korea, mengatakan, Trump dan lingkaran dekatnya cukup puas dengan status quo tersebut.

Posisi itu tentu menjadi tidak mudah bagi Seoul. Apalagi, Korsel dan AS baru saja menandatangani perjanjian pembagiaan pembiayaan pertahanan, Senin (4/11/2024), sehari sebelum pemungutan suara pilpres AS dimulai.

Kesepakatan yang dikenal sebagai  Perjanjian Tindakan Khusus (SMA) yang baru menetapkan Seoul akan membayar ”biaya keamanan” sebesar 1,52 triliun won atau sekitar 1,19 miliar dollar AS di tahun 2026. Angka ini naik 8,3 persen dari sebelumnya, yakni 1,4 triliun won. Perjanjian ini sendiri berlaku hingga tahun 2030 mendatang.

Langkah tersebut dianggap sebagai upaya Seoul mengamankan kesepakatan baru sebelum Trump kembali ke Gedung Putih. Sebelumnya, Trump menuntut kenaikan biaya keamanan besar, mencapai 50 miliar dollar AS, di masa jabatannya. Seperti halnya negara-negara Eropa, dia menyebut sekutu-sekutunya itu sebagai penumpang gelap kekuatan militer AS.

Selama kampanye tahun ini, Trump menggambarkan Korsel sebagai negara yang ”sangat kaya” dan ”mesin uang”, yang menunjukkan bahwa AS dapat menarik pasukannya dari Korsel jika Seoul tidak memberikan lebih banyak kontribusi finansial untuk mendukung mereka. (AFP/Reuters)