Serba-serbi Pemilu Australia, dari Nuklir hingga Sosis Demokrasi

Pemilihan umum di Australia dimulai pada Sabtu (3/5/2025). Isu ekonomi dan energi terbarukan menjadi perhatian sebanyak 18 juta warga yang akan memilih partai politik untuk mengisi parlemen dan kemudian perdana menteri.

Tempat-tempat pemungutan suara di antero Australia buka dari pukul 08.00 sampai dengan 18.00 waktu setempat. Dua partai politik terbesar di Australia bersaing. Partai Buruh yang berhaluan kiri, dengan petahana Perdana Menteri Anthony Albanese berasal dari partai ini.

Lawannya adalah Partai Liberal-Nasional yang berhaluan tengah-kanan. Di posisi pemimpin adalah Peter Dutton, menteri pertahanan di era PM Scott Morrison (2018-2022). 

Keduanya berasal dari latar belakang keluarga kelas pekerja. Albanese dibesarkan oleh ibu tunggal. Ayahnya imigran dari Italia dan berpisah dengan ibunya ketika Albanese masih balita.

Ibunya bekerja sebagai tukang bersih-bersih dan kemudian menjadi penyandang disabilitas akibat mengidap atritis rematik. Albanese sejak remaja sudah menjadi kader Partai Buruh. Ia memgambil berbagai pekerjaan sambilan untuk membiayai kuliahnya di Jurusan Ekonomi Universitas Sydney.

Sementara itu, Peter Dutton adalah anak buruh bangunan. Sama seperti Albanese, ia juga bekerja sambilan untuk membiayai pendidikannya dan menjadi kader Partai Liberal sejak remaja. Partai ini kemudian bergabung dengan Partai Nasional menjadi Partai Liberal-Nasional dengan pandangan konservatif.

Dutton bergabung dengan kepolisian Queensland. Setelah beberapa tahun, ia juga berkuliah dan mengambil jurusan bisnis. Butuh sepuluh tahun baginya untuk lulus di tengah kesibukannya sebagai aparat penegak hukum.

Dalam pemilu ini, para pemilih, terutama pemilih muda, mengkhawatirkan dampak tarif impor yang dijatuhkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada inflasi dan resesi. Salah satu dampaknya ialah mandeknya transisi ke energi terbarukan.

Gara-gara isu ini, para pengamat politik memperkirakan, baik dari Partai Buruh maupun Liberal-Nasional tidak akan bisa memenangi mayoritas 150 kursi di parlemen. Dukungan untuk para calon independen yang memperjuangkan isu lingkungan dan kesetaraan menguat dan menarik suara mayoritas dari kedua partai besar tersebut.

Albanese menjanjikan membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Ia menargetkan Australia bisa niremisi per 2050.

Sebaliknya, Dutton ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Australia kaya akan uranium yang menurut dia mubazir jika tidak dimanfaatkan. Lagi pula, negara-negara Eropa juga banyak yang mengembangkan PLTN, antara lain Perancis dan Inggris.

”Energi nuklir lebih murah dan stabil karena tidak tergantung pada perubahan alam,” kata Dutton.

Dave Sweeney, ahli nuklir di Yayasan Konservasi Australia, menilai ini gagasan yang buruk. Negera tersebut sudah setengah jalan menuju energi terbarukan. Membangun PLTN berarti kembali ke titik nol.

Negara-negara lain memiliki PLTN sejak tahun 1950-an dan mereka memutakhirkan teknologi yang sudah ada. ”Mereka sudah di tahap mengembangkan, bukan membangun dari awal. Kalau Australia membangun PLTN, waktunya akan lama sekali,” kata Sweeney.

Albanese juga tidak luput dari kritik. Para pemilih muda menilai pemerintahan dia kurang tangkas memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap yang memakai batubara. ”Kapan Anda akan mendengar kami?” seru anak-anak muda dalam kampanye Albanese.

Kepada CNN, dosen komunikasi politik Universitas La Trobe, Andrea Carson, mengatakan, isu kampanye sangat dipengaruhi media sosial. Isu lingkungan adalah yang paling populer karena dampaknya ke mana-mana.

Namun, perang narasi di media sosial ini tidak disertai cek fakta. Peraturan di Australia mengenai media sosial belum mengikat untuk menghadirkan data dan sumber-sumber terverifikasi terkait kampanye politik.

Selain isu lingkungan dan resesi akibat tarif Trump, pemilu di Australia juga diwarnai semangat kekeluargaan. Sesuai tradisi, pada pemilu kali ini juga ada ”sosis demokrasi”.

Tidak jelas asal-usul kegiatan dan istilah ini. Akan tetapi, di Australia, setiap pemilu selalu ada sukarelawan yang membuka kios hotdog, yaitu sosis panggang yang diletakkan di atas roti putih dan dilumuri saus serta bumbu-bumbu lain.

Alex Dawson, Juru Bicara Sosis Demokrasi, mengatakan, sejak beberapa pekan menjelang pemilu, mereka sudah menginformasikan letak kios-kios hotdog tersebut. Tidak semua tempat pemungutan suara menyediakan sosis demokrasi. Informasinya bisa diperoleh dari laman democracysausage.org.

Sosis ini tersedia mulai dari sosis babi, sosis halal, sosis bebas gluten, sampai sosis vegetarian. Mereka juga menyediakan kopi dan kue sebagai pelengkap hidangan. Menilik data 2022, dari 7.000 TPS di Australia, sebanyak 2.200 menyediakan sosis demokrasi.

”Kami ingin pemilu ini menjadi ajang merayakan semangat kekeluargaan masyarakat Australia,” ujar Dawson.

Tradisi masak-masak pemilu ini menurut buku From Secret Ballot to Democracy Sausage karya dosen politik Universitas La Trobe, Judith Brett, dimulai tahun 1920. Awalnya, disediakan kue-kue basah dan kering di TPS.

”Niatnya sebagai penarik minat masyarakat untuk mempraktikkan hak suara mereka,” tulis Brett.

Pada tahun 1980-an muncul teknologi alat pemanggang listrik portabel. Mulai ada jualan hotdog dengan harga murah di sejumlah TPS. Akhirnya, tren sosis demokrasi ini melejit. Apalagi, di Australia, pemilu selalu dilangsungkan pada Sabtu atau Minggu.

Suasana TPS dibuat menyerupai tempat piknik. Warga yang sudah memberi suara kemudian membeli sosis dan duduk-duduk sambil mengobrol dengan warga lain. Semangat kerukunan antarwarga terlihat di sini.

”Sosis ini juga simbol latar belakang masyarakat Australia. Kami keturunan para pekerja yang bisa menggapai sukses dengan bekerja keras,” kata Brett.

Tidak hanya warga, para politikus yang baru memberi suara juga tidak sungkan untuk jajan sosis. Padahal, sosis dikategorikan sebagai produk olahan daging termurah karena dibuat dari jeroan, tetelan, dan sisa-sisa daging yang tidak dikonsumsi utuh. (AP/AFP)