Dari Trauma Kolektif ke Ketahanan Sosial Bencana Sumatera

Hingga 6 Januari 2026, BNPB mencatat 1.178 jiwa meninggal akibat bencana Sumatera. Angka ini bukan sekadar statistik korban bencana, melainkan penanda skala tragedi yang telah melampaui peristiwa individual dan berubah menjadi pengalaman sosial kolektif.

Dilihat dari distribusi, tampak sejumlah wilayah menjadi kantong-kantong yang menanggung banyaknya korban jiwa. Aceh Utara (229 jiwa), Agam (194 jiwa), dan Tapanuli Tengah (128 jiwa) menjadi tiga kabupaten dengan jumlah korban meninggal tertinggi.

Di wilayah ini, secara khusus, dan secara umum di wilayah lain yang terdampak, kematian akibat bencana bukan peristiwa tunggal. Kematian menjadi peristiwa berulang, berdekatan, dan sering kali disaksikan bersama. Kondisi ini memicu krisis kemanusiaan dalam rupa duka massal.

Dalam waktu relatif singkat, bencana di Sumatera tidak hanya merenggut nyawa, tetapi memutus keberlangsungan hidup ribuan keluarga. Tak hanya itu, rasa aman komunitas, luka batin, serta trauma yang tak tampak dalam grafik angka mengguncang kehidupan warga.

Kembali pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana Sumatera berdampak terhadap 53 kabupaten/kota. Jumlah rumah rusak mencapai 175.000 dengan 53.000 di antaranya rusak parah. Akibatnya, 242.000 orang terpaksa mengungsi.

Situasi ini memunculkan kehancuran ruang hidup dalam skala luas. Rumah, sebagai simbol dan rasa aman, menjadi titik rapuh bencana. Artinya, masyarakat tidak hanya kehilangan aset material, tetapi juga stabilitas dan kepastian hidup.

Dalam kondisi demikian, bencana tidak hanya berhenti pada fase tanggap darurat. Bencana berlanjut menjadi trauma kolektif, yakni ketakutan yang diwariskan, kecemasan terus-menerus, serta ingatan bersama tentang rasa kehilangan.

Trauma kolektif merujuk pada luka batin yang dialami secara bersama oleh suatu kelompok. Ini terjadi akibat peristiwa ekstrem yang mengguncang fondasi kehidupan sosial.

Sosiolog Jeffrey Alexander dalam bukunya Cultural Trauma and Collective Identity menjelaskan, trauma kolektif muncul tatkala suatu kelompok merasakan peristiwa tertentu merusak secara permanen identitas dan rasa aman mereka sebagai sebuah komunitas.

Dalam konteks bencana Sumatera dengan lebih dari seribu korban jiwa, trauma tidak berhenti pada individu yang kehilangan, tetapi sangat mungkin terinternalisasi sebagai ingatan sosial bersama tentang kematian, ketidakberdayaan, dan kerentanan hidup.

Salah satu ciri utama kolektif, menurut sosiolog Anthony Giddens, adalah hilangnya rasa aman atas keberadaan diri. Keruntuhan ini ditandai dengan rasa gagal yang dialami manusia untuk memahami, memprediksi, dan mempercayai bahwa dunia yang ditinggalinya aman.

Ketika hujan berubah menjadi banjir bandang, tanah tiba-tiba longsor, dan rumah yang ambruk melukai, masyarakat hidup dalam ketakutan ekstrem. Situasi inilah yang berpotensi melahirkan trauma kolektif bukan hanya sebagai ingatan masa lalu, melainkan juga sebagai ketakutan yang terus hidup, bahkan ketika fase darurat berakhir.

Kendati dialami secara kolektif, trauma tidak terdistribusi secara merata. Sejumlah penelitian kesehatan mental pascabencana menunjukkan bahwa anak-anak, perempuan, kelompok lansia, serta warga miskin mengalami beban trauma yang lebih berat dan lebih lama. Di sini pula tampak bahwa trauma kolektif beririsan langsung dengan ketimpangan sosial.

Risiko trauma kolektif akhirnya menantang cara negara dan masyarakat untuk memahami pemulihan pascabencana. Apabila pemulihan melulu diukur lewat jumlah rumah yang dibangun kembali atau bantuan logistik yang tersalurkan, luka sosial akan tertinggal.

Secara lengkap, pemulihan yang lengkap memerlukan pendekatan yang menggabungkan kesehatan mental, rekonstruksi sosial, dan pengakuan atas penderitaan bersama.

Bagaimana trauma kolektif diatasi tentu menjadi pertanyaan krusial. Namun, pendekatan apa yang perlu diambil pun menentukan langkah kebijakan. Salah satu paradigma penting adalah mengarahkan trauma kolektif menuju ke ketahanan sosial.

Ketahanan sosial bukan berarti ketiadaan trauma, melainkan kemampuan komunitas untuk tetap berfungsi, beradaptasi, dan memulihkan makna hidup setelah mengalami luka bersama.

Dalam konteks pascabencana, ketahanan sosial justru lahir dari pengakuan atas trauma, bukan terus-menerus menyangkalnya.

Dalam hal ini tentu negara memiliki peran krusial. Akan tetapi, ketahanan sosial lahir dari praktik gotong royong, mulai dari berbagi makanan, menampung pengungsi, menjaga anak bersama, hingga membangun dapur umum.

Praktik semacam ini tidak serta-merta menghapus trauma, tetapi dapat mencegah trauma kolektif berubah menjadi perpecahan sosial.

Pemulihan sosial pun tidak selalu terjadi lewat peristiwa besar dan seremonial. Sebaliknya, pemulihan utama adalah mewujudkan kembalinya kehidupan keseharian, yakni memasak, bekerja, bercengkerama, dan segala bentuk rutinitas harian seperti biasa.

Dengan demikian, ketahanan sosial merupakan jawaban terhadap trauma kolektif. Luka tidak serta-merta dapat dihapus, tetapi kita dapat mencegah luka ini menghancurkan masa depan bersama. Pemulihan pascabencana pun menuntut pembangunan kembali relasi, kepercayaan, dan kemampuan hidup bersama. (LITBANG KOMPAS)