Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Agrinas menunda rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India. Alasannya, menunggu pendapat Presiden Subianto.
23 Feb 2026 16:27 WIB · Ekonomi & Bisnis
DOKUMENTASI DPR
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan telah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar rencana impor 105.000 mobil pikap dari India ditunda. Posisi Presiden Prabowo Subianto yang masih di luar negeri menjadi salah satu pertimbangan.
”Jadi, rencana untuk impor 105.000 mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Detail rencana impor kendaraan niaga untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Merah Putih, Dasco melanjutkan, akan dibahas setelah Presiden kembali ke Indonesia.
”Dan, tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” katanya tegas.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/02/21/05c883a2224003d7b212354f8731f4f4-PHOTO_2026_02_21_06_35_16_2.jpeg)
Terkait pernyataan Dasco tersebut, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, saat dihubungi, menyatakan akan mengikuti arahan dan instruksi jika memang impor pikap dari India harus ditunda.
”Kami ikutin, manut saja. Apa pun keputusannya. Kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat,” kata Joao.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) berencana mengimpor 105.000 pikap dan truk dari India. Itu terdiri dari 35.000 mobil pikap (4x4) dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors. Sisanya berupa 35.000 unit mobil pikap (4x4) produksi Mahindra & Mahindra Ltd.
Alasan sebagaimana disebutkan Joao pada kesempatan sebelumnya, keputusan impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk operasionalisasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didasarkan pada faktor harga, spesifikasi kendaraan, serta efisiensi anggaran pemerintah.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/07/21/c061705114327ffb80e7579c91737c60-20250721BAH20.jpg)
Terkait harga, Joao mengatakan, kendaraan dari India relatif lebih murah dibandingkan dengan kendaraan yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini menjadi pertimbangan utama saat memutuskan mengimpor.
”Kalaupun beli di pasaran, mobil di pasaran (dalam negeri) juga kekurangan. Lalu, harga (mobil India) hampir Rp 50 juta lebih murah dari produk yang selama ini beredar di Indonesia,” ujar Joao kepada Kompas, Minggu (22/2/2026).
Harga kendaraan produksi dalam negeri ini menjadi perhatian Joao. Menurut dia, produksi dalam negeri khusus kendaraan niaga atau mobil dengan spesifikasi 4x4 seharusnya bisa lebih murah.
”Tidak hanya untuk institusi, tetapi untuk masyarakat di daerah. Mobil pikap ini, kan, untuk operasionalnya petani, operasionalnya pengusaha (kecil), untuk UMKM,” katanya.
Penulis:
Aguido Adri, Nikolaus HarbowoEditor:
FX Laksana Agung SaputraPenyelaras Bahasa:
Didik Durianto