Debat Pilgub Papua,  Benhur Janji Perbaiki Pelayanan Publik, Mathius Tawarkan Layanan ”Mobile”

JAYAPURA, KOMPAS — Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua kembali beradu gagasan perihal pelayanan publik dalam debat publik kedua. Calon gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano, menjanjikan pelayanan publik yang baik seperti saat ia menjabat Wali Kota Jayapura. Adapun cagub nomor urut 2, Mathius D Fakhiri, menjanjikan pelayanan publik yang mobile seperti di kepolisian.

Hal itu mengemuka dalam debat publik kedua Pemilihan Gubernur Papua di Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (8/11/2024). Pilgub Papua 2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai yang mendapat nomor urut 1 dan pasangan Mathius D Fakhiri-Aryoko Rumaropen dengan nomor urut 2.

Saat mendapat kesempatan menyampaikan gagasan, Benhur berjanji melanjutkan keberhasilan pelayanan publik saat ia menjabat Wali Kota Jayapura dua periode (2011-2016 dan 2017-2022).

Dia pun menyebut prestasi Kota Jayapura yang meraih penghargaan kota terbaik dalam pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail waktu penghargaan tersebut.

”Seperti itu, tata kelola pemerintahan itu cepat, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan di Papua,” kata Benhur.

Berdasarkan pengalamannya tersebut, Benhur ingin memperbaiki indeks pelayanan publik di Papua. Dia pun menyoroti jumlah aparatur sipil negara yang tinggi di Papua, tetapi tidak berkualitas dalam pelayanan publik.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2023, aspek institusi Provinsi Papua mendapatkan hasil penilaian kategori sangat buruk, yakni 0,16. Penilaian yang mencakup indikator indeks pelayanan publik, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, dan nilai pilar kapabilitas inovasi ini berada di bawah rata-rata nasional, yakni 0,20.

Sementara itu, Mathius menjanjikan pelayanan publik yang cepat serta menjangkau masyarakat hingga ke daerah pelosok. Mathius yang merupakan mantan Kepala Polda Papua menjanjikan pelayanan publik mobile atau keliling, seperti di kepolisian.

Dia mencontohkan, pelayanan surat izin mengemudi (SIM) secara mobile di kepolisian yang bisa direplikasi dalam pelayanan publik kepada pemerintahan. Bahkan, hal seperti ini juga bisa dilakukan dalam pelayanan dasar lain, seperti pelayanan kesehatan.

”Supaya layanan bisa cepat diterima oleh masyarakat. Masyarakat mudah mengakses sehingga tidak perlu ke mana-mana. Semua golongan belum tentu sama. Kita yang perlu datang ke sana,” ucap Mathius.

Dalam debat itu, kedua pasangan calon berulang kali mengingatkan koordinasi dan intervensi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam menangani persoalan-persoalan di Papua. Persoalan yang dimaksud berkaitan dengan angka pengangguran, kemiskinan, dan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Papua, pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka di Papua sebesar 6,48 persen, turun sebesar 0,43 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Adapun jumlah angkatan kerja Papua pada Agustus 2024 sebanyak 490.570 orang, naik 26.270 orang dibandingkan dengan Agustus 2023.

Sementara itu, persentase penduduk miskin di Papua pada Maret 2024 sebesar 17,26 persen atau sebanyak 152.910 orang. Persentase penduduk miskin perkotaan Papua pada Maret 2024 sebesar 6,33 persen, sementara persentase penduduk miskin perdesaan Papua pada Maret 2024 sebesar 33,67 persen.

Pada 2023, aspek institusi Provinsi Papua mendapatkan hasil penilaian kategori sangat buruk, yakni 0,16, berada di bawah rata-rata nasional, yakni 0,20.

Calon wakil gubernur nomor urut 1, Yermias Bisai, berjanji akan melanjutkan program seperti saat ia menjabat Bupati Waropen (2016-2021 dan 2021-2026) untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Papua. Saat menjabat bupati, dia mengaku mengalokasikan dana otonomi khusus kepada keluarga.

”(Alokasi tersebut) bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan. Dengan begitu, angka kemiskinan bisa membaik,” katanya.

Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 2, Aryoko Rumaropen, juga menyampaikan pandangan serupa perihal intervensi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dia juga menjanjikan kemitraan dengan multisektor untuk menyerap angkatan kerja yang ada.