Ekonom Minta Prabowo Pangkas Anggaran MBG dan Koperasi Merah Putih

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah ekonom meminta pemerintah menghemat belanja negara dengan menghemat anggaran sejumlah program dengan dana besar. Program yang dimaksud adalah Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan pembelian alat utama sistem persenjataan bidang pertahanan.

Pengajar ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, Sabtu (14/3/2026), di Jakarta, menilai kondisi fiskal Indonesia sesungguhnya jauh dari menggembirakan kendati fundamental ekonominya relatif memadai. Masalah fiskal ini terkait dengan debt service ratio yang tinggi dengan 47 persen penerimaan negara digunakan untuk bunga dan pokok utang.

”Ini salah satu yang tertinggi di kawasan. Jadi, rasio utang terhadap PDB kita masih rendah, tetapi kemampuan membayar utang kita masih rendah akibat belum berhasil mengonversi PDB menjadi penerimaan negara,” tuturnya.

Masalah lainnya adalah defisit fiskal berpotensi melebar, bahkan bisa menembus 4 persen. Ketika defisit melebar, Wijayanto mempertanyakan siapa yang akan mau menyerap surat utang yang diterbitkan untuk menutup fefisit. Akhir-akhir ini saja, bid coverage ratio penerbitan SBN terus turun dari empat kali pada 2025 menjadi 1,3 kali pada awal 2026.

Ada pula masalah kualitas belanja yang buruk dan tidak produktif secara ekonomi, misalnya belanja alokasi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun pada 2026, Koperasi Merah Putih senilai Rp 90 triliun di triwulan I-2026, dan belanja alutsista senilai Rp 187 triliun.

Oleh karena itu, jika pelonggaran defisit jadi pilihan melalui modifikasi Undang-Undang APBN, Wijayanto menilai, harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, menganggap remeh situasi bisa membawa Indonesia semakin terjebak dalam jebakan utang yang semakin dalam.

Masalah fiskal bertransmisi menjadi masalah moneter yang sangat berisiko menimbulkan krisis rupiah.

Selain itu, pelonggaran defisit akan diterima dengan baik oleh pasar dan lembaga pemeringkat, jika diikuti oleh pengurangan belanja MBG, Koperasi Merah Putih, dan alutsista. ”Jika tidak, kita akan dianggap main-main dengan disiplin fiskal. Akibatnya, investor dan rating agency akan menghukum kita,” katanya.

Rentetannya, surat utang tidak laku di mata investor dan rupiah akan mengalami depresiasi tajam. Masalah fiskal bertransmisi menjadi masalah moneter yang sangat berisiko menimbulkan krisis rupiah.

Pengajar ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Kiki Verico, menilai pilihan untuk tidak memperlebar defisit APBN lebih baik. Pelebaran defisit akan semakin menurunkan peringkat investasi Indonesia.

Pelebaran defisit akan menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak disiplin dalam mengelola APBN. Dengan kata lain, boros. Semakin turun peringkat investasi dari lembaga-lembaga pemeringkat, semakin enggan investasi masuk ke Indonesia.

Imbasnya, masyarakat akan semakin sulit memperoleh pekerjaaan tetap.

Imbasnya, masyarakat akan semakin sulit memperoleh pekerjaaan tetap. Dampak berikutnya adalah penerimaan negara dari Pajak Penghasilan akan semakin turun.

Kiki berpendapat, perlu ada langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk merespons tekanan fiskal, misalnya mendorong kerja dari rumah, kerja daring dan luring, serta mendorong orang untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi tetapi memilih transportasi umum.

Pemerintah, Kiki menekankan, juga semestinya memangkas belanja yang sangat boros, di antaranya belanja program MBG dan Koperasi Merah Putih.

”Bukan sekadar berapa persen defisitnya, melainkan yang dilihat (oleh lembaga pemeringkat investasi) kan kompetensi dan langkah apa yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.

Terkait energi, Kiki menambahkan, para menteri juga harus betul-betul menghitung kebutuhan bahan bakar minyak. Sebab, kenaikan harga minyak bukan hanya berimbas pada pengeluaran pemerintah, melainkan juga pada biaya logistik beragam komoditas bahan pokok dan pengangkutan bahan baku produksi.

”Bagaimana supaya barang harga tidak melonjak, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan lainnya perlu memetakan kebutuhan bahan bakar minyak. Sebab, ini tidak hanya berkaitan dengan government, tetapi juga konsumsi,” kata Kiki.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menganggap klaim pemerintah dan skenario fiskal yang disiapkan kontradiktif. ”Kalau ekonomi cukup kuat, kenapa defisit APBN harus dilebarkan. Ini berarti ada masalah dalam penerimaan pajak, penerimaan negara, selain itu masalah di spending, belanja,” katanya.

Faisal mengimbau perlunya sense of crisis untuk menghemat pengeluaran yang kurang perlu guna menghindari pelebaran defisit sampai melebihi 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebab, pelonggaran defisit akan memperburuk persepsi para investor dan pelaku usaha terhadap tata kelola APBN yang sudah mendapat nilai buruk.

”Kalau defisit dilebarkan, bukan akan memulihkan kepercayaan, melainkan akan makin merusak. Beda dengan saat pandemi Covid-19, saat itu semua negara pun mengalami pandemi dan melonggarkan defisit anggarannya,” katanya.

Faisal juga menyarankan agar pemerintah menghemat anggaran yang memakan banyak alokasi dana, seperti MBG dan Koperasi Merah Putih. MBG, misalnya, bisa dilanjutkan tetapi dengan sasaran yang lebih fokus hanya pada siswa miskin.

”Apalagi, evaluasi implementasinya menunjukkan banyak kebocoran dan ketidakefisienan dalam program ini. Semestinya, anggaran MBG bisa ditekan,” katanya.

Langkah lain adalah penghematan BBM atau memastikan subsidi BBM betul-betul hanya untuk golongan rentan, transportasi publik, dan kendaraan roda dua. Langkah ini layak dipertimbangkan selain menerapkan kerja dari rumah. 

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memaparkan tiga skenario fiskal akibat kombinasi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2APBN) 2026. Tekanan utama adalah kenaikan harga minyak dunia.

Tekanan ini memicu dua tekanan lainnya. Tekanan akibat depresiasi rupiah dan tekanan akibat naiknya imbal hasil surat berhaga negara (SBN).

Dalam asumsi awal, APBN 2026 menargetkan defisit senilai Rp 689 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB. Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 membatasi defisit fiskal maksimal 3 persen terhadap PDB.

Namun, dalam tiga skenario mutakhir, defisit berisiko melebar hingga 3,18 persen sampai 4,04 persen terhadap PDB. Perubahan ini akibat perubahan asumsi makro, terutama akibat kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah.