Deflasi Tahunan Bisa Jadi Sinyal Kontraksi Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS — Terjadinya deflasi bulanan dan tahunan menjelang Ramadhan merupakan sebuah anomali yang memberikan sinyal bahwa ekonomi tengah terkontraksi akibat melemahnya daya beli konsumen. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja menjadi salah satu faktor utama pendorong turunnya harga secara berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi tahunan pada Februari 2025 tercatat 0,09 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Deflasi merupakan penurunan tingkat harga barang dan jasa secara umum serta berkelanjutan dalam periode waktu tertentu.

BPS mencatat, terakhir kali deflasi tahunan terjadi adalah 25 tahun lalu atau pada pergantian milenium alias tahun 2000.

Selain deflasi tahunan, deflasi secara bulanan juga terjadi pada Februari 2025, sebesar 0,48 persen. Kondisi ini menjadi anomali mengingat pada tahun ini, Ramadhan sudah dimulai sejak 1 Maret 2025. Secara historis, dari tahun ke tahun, konsumsi masyarakat meningkat menjelang Ramadhan.

Sebagai perbandingan, tahun lalu saat Ramadhan dimulai pada 11 Maret 2024, BPS mencatat tingkat inflasi bulanan 0,37 persen pada Februari 2024. Jika daya beli masyarakat sedang baik, tingginya tingkat permintaan akan mengerek naik harga barang dan jasa.

Dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas, Selasa (11/3/2025), Ketua Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyebut, terjadinya deflasi secara tahunan pada Februari 2025 sebagian besar dipengaruhi oleh program diskon tarif listrik 50 persen pada Januari dan Februari 2025.

”Diskon tarif listrik yang diberikan akan menyebabkan angka inflasi yang rendah dalam beberapa bulan ke depan. Program ini merupakan bagian dari serangkaian paket kebijakan stimulus ekonomi yang diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ucap Febrio.

Namun, pengamat ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, punya pandangan berbeda. Menurut dia, tanpa adanya diskon tarif listrik sekalipun, secara nominal angka inflasi tahunan akan tetap di titik terendah.

Pasalnya, deflasi tahunan saat ini turut mencakup deflasi bulanan yang terjadi selama lima bulan beruntun 2024 sejak Mei (0,03 persen), Juni (0,08 persen), Juli (0,18 persen), Agustus (0,03 persen), dan September (0,12 persen).

Adanya penurunan harga barang dan jasa terjadi secara umum, tidak hanya terhadap barang-barang yang harganya diatur pemerintah, tetapi juga barang yang harganya terbentuk akibat mekanisme pasar.

”Kondisi yang melatarbelakangi deflasi selama satu tahun terakhir adalah daya beli masyarakat yang masih rendah karena pendapatan yang terbatas,” ujarnya.

Secara konkret, kelesuan muncul, antara lain, karena penyusutan jumlah lapangan pekerjaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2024 meningkat 20,21 persen dibandingkan dengan 2023. Adapun pada dua bulan pertama 2025, fenomena PHK masih berlangsung di berbagai industri padat karya.

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo Irhamna, menilai, penyebab mendasar deflasi tahunan adalah lemahnya permintaan agregat, mulai dari daya beli masyarakat rendah, konsumsi rumah tangga yang melambat, hingga tertekannya sektor informal dan UMKM.

Di sisi lain, target tinggi pembukaan lapangan pekerjaan terkendala kurang nyamannya iklim usaha bagi korporasi, salah satunya karena pemerintah kian agresif memburu pajak. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, kualitas pelayanan publik untuk industri merosot, terlihat dari rumit dan berbelitnya perizinan usaha.

”Rekomendasi kebijakan jangka pendek yang dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat melalui perbaikan politik anggaran perlu fokus khusus pada tiga kelompok, yaitu CPNS (calon pegawai negeri sipil) yang pengangkatannya ditunda, pekerja yang di-PHK, dan keluarga miskin,” ujarnya.

Agar tidak menambah beban pelemahan daya beli, para CPNS yang pengangkatannya ditunda bisa disalurkan ke BUMN dengan kontrak sementara, mengingat perusahaan negara juga telah merencanakan rekrutmen bersama.

”Program ini bisa segera diintegrasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional BUMN sambil memberikan pendapatan yang stabil bagi calon pegawai tersebut,” ujarnya.

Selain itu, anggaran untuk program subsidi yang selama ini targetnya kurang tepat sasaran juga dapat dialihkan untuk mendanai program penyerapan tenaga kerja dan bantuan sosial. Kebijakan fiskal juga perlu dipastikan mendorong penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli, sejalan dengan kebijakan moneter yang menjaga stabilitas harga dan likuiditas pasar.

Ariyo menambahkan, dalam situasi deflasi saat ini, masyarakat kelas menengah berada dalam posisi yang unik. Di satu sisi, mereka masih memiliki daya beli yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kelompok rentan.

Namun, di sisi lain, ketidakpastian ekonomi dan lemahnya permintaan agregat dapat membuat kelas menengah semakin enggan berbelanja. ”Keengganan ini yang justru memperburuk perlambatan ekonomi,” ujarnya.

Terdapat sejumlah langkah strategis yang bisa diambil oleh masyarakat kelas menengah, di antaranya mengalihkan sebagian tabungan ke investasi yang lebih produktif, seperti reksadana atau obligasi ritel negara. Di samping itu, kelas menengah juga dapat mendiversifikasi sumber pendapatan lewat pekerjaan sampingan atau membangun bisnis skala rumahan.

Sementara dalam melakukan konsumsi, masyarakat kelas menengah dapat berperan besar dalam menggerakkan ekonomi dengan lebih banyak membeli produk dalam negeri dan menggunakan jasa UMKM. ”Ini tidak hanya membantu mempertahankan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi domestik,” ujarnya.