Dekat Pusat Pemerintahan, Sekolah di Bogor Terabaikan

Tak perlu jauh melihat ketimpangan pendidikan di Indonesia. Masih di kawasan Jabodetabek, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan negeri ini, masih ada infrastruktur sekolah yang memprihatinkan.

Selama bertahun-tahun pelajar Sekolah Dasar Negeri Leuwibatu 02 dan SDN Leuwibatu 03, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, harus belajar dalam keterbatasan dengan kondisi bangunan sekolah yang rusak.

Jika ditarik lurus, kedua sekolah yang berada di Kabupaten Bogor bagian barat ini hanya berjarak sekitar 21 kilometer (km) dari Istana Bogor, 64 km dari Istana Negara, dan 40 km dari kantor Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong. Namun, jarak ke pusat kekuasaan yang relatif tidak jauh itu tidak jadi jaminan sekolah diperhatikan dan kondisinya lebih baik.

Pada Rabu (18/12/2024) sekitar pukul 09.30 WIB, para pelajar kedua sekolah yang berdampingan itu sibuk membersihkan seluruh ruangan kelas.

Saat para pelajar menyapu, tampak tumpukan debu yang tebal di lantai. Untuk mengurangi debu itu, para pelajar kemudian menyiram lantai keramik yang sudah banyak retakan. Air yang membasuh lantai itu tampak coklat kehitaman.

Dalam pengawasan para guru, siswa-siswi sekolah itu tampak ceria, tertawa, dan saling membantu agar ruangan kelas mereka menjadi bersih.

Namun, di balik keceriaan mereka, ada ancaman yang suatu saat mengintai, seperti atap plafon runtuh dan bocor saat hujan. Selain itu, ancaman kesehatan mengancam para pelajar karena kondisi kelas yang selalu berdebu.

Di sisi lain, kondisi saat para siswa belajar di kelas juga memprihatinkan. Mereka harus berbagi bangku dan meja yang sudah rusak. Bahkan, karena kekurangan kursi dan bangku, mereka terpaksa belajar di lantai.

Tak hanya kekurangan fasilitas pendukung belajar, kedua sekolah itu kekurangan ruang kelas. SDN Leuwibatu 03 yang memiliki total 170 pelajar, misalnya, hanya memiliki empat ruang kelas.

”Kami harus menyiasati agar hak belajar anak-anak kami tidak hilang. Kekurangan ruang. Akhirnya, tidak semua (siswa) bisa masuk pagi pukul 07.00 (WIB). Ruang kelas berbagi,” ujar Djoko, guru SDN Leuwibatu 03.

Dari empat kelas itu, kata Djoko, hanya kelas I dan kelas VI yang secara penuh bisa menggunakan kelas dari pagi hingga hingga akhir jam pelajaran. Sementara untuk kelas II dan kelas III, proses belajar hanya dari pukul 07.00-09.30 WIB, sedangkan kelas IV dan kelas V belajar pukul 10.00-13.00 WIB.

”Kami maunya ada kelas di atas pukul 13.00 untuk menyiasati kekurangan kelas, tetapi itu susah terlaksana karena di Bogor sini anak-anak lanjut sekolah agama setelah sekolah (formal),” kata Djoko.

Kepala SDN Leuwibatu 03 Dimyati mengatakan, kekurangan ruang kelas hingga fasilitas pendukung lainnya sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada 2019. Bahkan, sebelum dirinya menjabat kepala sekolah di situ, guru dan kepala sekolah terdahulu juga telah menyampaikan hal serupa.

SDN Leuwibatu 02 tak beda jauh dengan SDN Leuwibatu 03. Sekolah ini hanya memiliki lima ruang kelas dengan total 160 pelajar. Kepala SDN Leuwibatu 02 Sudrajat menuturkan, kelas III terpaksa mengalah masuk kelas dan belajar pukul 10.00-13.00 WIB. Ruang kelas, yang bisa digunakan untuk belajar secara penuh, digunakan oleh siswa kelas I, II, IV, V, dan VI.

Dimyati dan Sudrajat menilai, kekurangan kelas ini menyebabkan pembelajaran menjadi tidak efektif karena ada pelajar yang tidak mendapatkan materi secara utuh.

”Ini menjadi tantangan bagi para guru (bagaimana) agar anak-anak bisa belajar dengan baik dan semua mata pelajaran bisa tersampaikan dengan baik pula. Kondisi yang tidak mudah, tetapi tetap harus dijalani,” ujar Dimyati.

”Anak-anak kita, mereka masa depan kita. Mereka tetap harus mendapatkan pendidikan yang layak, salah satunya dengan fasilitas yang baik pula,” kata Sudrajat, sembari menunjuk salah satu bangunan sekolah yang sudah rata dengan tanah karena tak kunjung diperbaiki.

Harapan untuk perbaikan sekolah dan segala sarana pendukung juga diutarakan oleh salah satu orangtua pelajar. Fitriani (30), misalnya, merasa pemerintah pusat dan daerah abai dengan kondisi kedua sekolah tersebut.

Sikap abai itu telah mengorbankan pendidikan para pelajar. Pemerintah dinilai tidak hadir untuk mengatasi masalah pendidikan di depan mata.

”Tidak ada orangtua yang tak ingin anaknya mendapatkan pendidikan layak dan baik. Saya sangat berharap entah pemerintah atau pihak lainnya mau membantu sekolah di sini. Bangunan bagus, ruang kelas banyak, dan fasilitas lengkap,” tutur Fitriani.

Sementara itu, Mudri (53) dari komite wali murid mengatakan, dirinya dan para orangtua sudah sering menyampaikan keinginan kepada pihak sekolah agar sekolah segera diperbaiki. Jangan sampai bangunan roboh dan memakan korban.

Di saat pemerintah sibuk dan ramai membicarakan program Makan Bergizi Gratis, kurikulum, dan wacana tentang Indonesia Emas 2045, masih ada sekolah yang tidak layak, bahkan di dekat pusat kekuasaan.

”Kami mau yang terbaik diberikan kepada para pelajar. Pembangunan sekolah ini penting jika ingin masa depan anak-anak cerah. Semangat belajar anak-anak dan dedikasi luar biasa guru jangan dihambat dengan kurangnya fasilitas ini,” kata Mudri.

Ketimpangan infrastruktur dan akses pendidikan yang belum merata masih dirasakan di Kabupaten Bogor yang tak jauh dari pusat pemerintahan.