Ketegangan India-Pakistan Berlanjut, Delhi-Islamabad Saling Ancam

NEW DELHI, JUMAT — Ketegangan berlanjut antara India dan Pakistan pascapembunuhan 26 turis di Pahalgam. Serangan itu membuat krisis antara kedua negara semakin dalam.  Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji akan memburu para pelaku sampai ke ujung dunia. Seiring itu, New Delhi juga menyelidiki potensi kelalaian dari aparat keamanan.

Di sisi lain, Pemerintah Pakistan memperingatkan setiap tindakan untuk menghentikan atau mengalihkan aliran air Sungai Indus dan anak-anak sungainya akan dianggap sebagai tindakan perang. Tindakan itu akan ditanggapi dengan kekuatan penuh.

Modi, dalam pernyataannya, Kamis (24/4/2025), mengatakan, pemerintah India tidak akan berhenti melakukan pengejaran hingga seluruh pelaku pembunuhan ditangkap dan dihukum.

”Saya katakan kepada seluruh dunia: India akan mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris dan pendukungnya,” kata Modi. ”Kami akan mengejar mereka sampai ke ujung Bumi.”

Modi memimpin hening cipta selama dua menit untuk mengenang mereka yang tewas. Dia juga kembali menegaskan bahwa India akan bertindak tegas terhadap para pelaku. ”Sekecil apa pun tanah yang dimiliki para teroris ini, sudah saatnya untuk menghancurkannya menjadi debu,” katanya.

Perlawanan Kashmir, mengaku bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Kelompok ini tidak dikenal sebelumnya. Sementara, polisi India menyatakan tiga orang bersenjata pelaku penyerangan adalah anggota kelompok Lashkar-i-Taiba (LET) yang bermarkas di Pakistan.

Dilansir BBC News, sekitar 1.500 orang warga di Kashmir ditahan dan dimintai keterangan terkait serangan tersebut. Polisi India juga telah menawarkan hadiah sebesar 2 juta rupee atau sekitar Rp 394 juta bagi siapa pun yang bisa memberikan informasi soal para pelaku pembunuhan.

Kota utama Kashmir, Srinagar, tampak tenang pada hari Kamis. Di perbatasan Attari-Wagah, warga Pakistan mulai pergi meninggalkan wilayah India. ”Kami hanya ingin pulang,” kata Mehnaz Begum, warga asal Kota Karachi, Pakistan.

Pernyataan keras Modi dinilai menjadi sinyal yang mengarah pada perburukan hubungan diplomatik India-Pakistan dan bisa menyulut perang. Kantor berita PTI melansir kabar bahwa Angkatan Darat dan Angkatan Laut India mulai melakukan latihan militer, Kamis (24/4/2025). Latihan ini dilaksanakan seusai Menteri Pertahanan India Rajnath Singh yang menyatakan akan melacak para pihak yang dianggap bersekongkol melakukan kejahatan di wilayah teritorial India.

Sejumlah tindakan diplomatik sudah dilakukan New Delhi, mulai dari pengurangan stafnya di Komisi Tinggi dan diplomat di Pakistan menjadi 30 orang dari sebelumnya 55 orang yang berlaku mulai 1 Mei. New Delhi juga telah menghentikan perjanjian pembagian air Sungai Indus dan telah berlaku efektif.

Perjanjian pembagian Air Sungai Indus antara India-Pakistan di tahun 1960 difasilitasi Bank Dunia memungkinkan kedua negara memanfaatkan air dari sungai utama di India itu untuk kehidupan warga India-Pakistan. Perjanjian ini mengatur pembagian pasokan air dari sistem Sungai Indus dan anak-anak sungainya. Berdasarkan perjanjian ini, India memiliki kendali atas sungai-sungai di timur Ravi, Sutlej, dan Beas, dan Pakistan menguasai sungai-sungai di barat Jhelum, Chenab, dan Indus yang mengalir melalui wilayah Kashmir.

Pemerintah Pakistan mengatakan bahwa perjanjian itu adalah perjanjian internasional yang mengikat dan tidak memuat ketentuan untuk penangguhan sepihak.

Ashok Malik, mantan penasihat kebijakan di Kementerian Luar Negeri India mengatakan, sejumlah tindakan diplomatik India terhadap Pakistan mencerminkan tingginya kemarahan New Delhi atas peristiwa itu pada negara tetangganya itu. Dia juga menilai, para pengambil kebijakan memandang opsi tindakan milier adalah sebuah hal yang layak untuk dilaksanakan. ”Para ahli strategi militer (India) percaya bahwa ada ruang untuk tindakan konvensional kinetik di bawah payung nuklir. Ruang itu tidak tak terbatas, tetapi juga tidak kecil,” katanya.

Praveen Donthi, analis senior di International Crisis Group, mengatakan situasi itu hanya bisa diselesaikan melalui pembicaraan dan tindakan yang keras. ”Tekanan publik yang sangat besar pada pemerintahan Modi untuk membalas dengan kuat. Sebentar lagi, tidak akan ada pilihan yang tersisa kecuali New Delhi mulai berupaya mengatasi akar kerusuhan politik di Kashmir,” kata Donthi.

Dilansir dari laporan India Today, Pemerintah India mengadakan pertemuan tertutup membahas situasi keamanan di Pahalgam dan perbatasan India-Pakistan pascaserangan mematikan terhadap 26 turis. Selain membahas tindakan lanjutan, rapat tersebut juga membahas soal potensi kelalaian keamanan dalam peristiwa tersebut.

Sejumlah pemimpin oposisi, termasuk Rahul Gandhi, mendukung segala tindakan yang akan diambil pemerintah untuk menangani peristiwa tersebut. Akan tetapi, pada saat yang sama, mereka juga mengingatkan potensi kelalaian keamanan di wilayah tersebut yang berakibat pada tewasnya puluhan turis.

Sumber, dilansir dari India Today, menyebutkan, sejumlah pemimpin partai oposisi mengajukan tentang pengamanan dan protokol keamanan di wilayah Pahalgam, yang pada bulan Mei-Agustus akan menjadi tuan rumah peristiwa keagamaan.

Menteri Persatuan Kiren Rijiju tidak memberi penjelasan tentang potensi kelalaian pengamanan di wilayah tersebut. Dia hanya mengatakan, pertemuan berakhir dengan catatan positif.

Islamabad juga melakukan sejumlah tindakan balasan atas keputusan India. Pemerintah Pakistan mengusir diplomat dan penasihat militer India, membatalkan visa bagi warga India, kecuali peziarah Sikh, dan menutup perbatasan utama dengan India.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi militer, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat Asim Munir. Dalam pernyataan seusai pertemuan, Pemerintah Pakistan menyebut setiap tindakan dan ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan rakyat Pakistan akan ditanggapi dengan tindakan balasan yang tegas.

Islamabad juga menyatakan bahwa tidak ada bukti jelas yang disodorkan New Delhi soal kemungkinan keterlibatan Pakistan atau warganya dalam serangan di Pahalgam. ”Dengan tidak adanya penyelidikan yang kredibel dan bukti yang dapat diverifikasi, upaya untuk menghubungkan serangan Pahalgam dengan Pakistan adalah hal yang sembrono, tanpa rasionalitas dan logika kekalahan,” katanya.

Wakil PM Pakistan Mohammad Ishaq Dar, dilansir dari laporan APP Pakistan menyatakan Pakistan tetap menjaga komitmen perdamaiannya dengan India dan stabilitas di kawasan. Akan tetapi, dia menyatakan bahwa tindakan agresi akan menghadapi perlawanan balik yang setimpal.

Dar juga menyebutkan bahwa pengurangan korps diplomatik India bukan disebabkan penarikan oleh New Delhi, melainkan ditetapkan dalam status persona non grata. ”Pakistan telah menyatakan Penasihat Pertahanan, Angkatan Laut, dan Udara India yang ditempatkan di Islamabad sebagai persona non grata. Para pejabat ini harus meninggalkan negara itu paling lambat 30 April. Kekuatan Komisi Tinggi India di Islamabad akan dikurangi menjadi 30 diplomat dan staf,” katanya.

Dar juga menuding bahwa peristiwa di Pahalgam tidak lain adalah permainan India sendiri dan menggunakannya sebagai pembenar tindakan keras terhadap Kashmir.

”India memiliki sejarah panjang dalam menggunakan bendera palsu dan permainan menyalahkan untuk membenarkan kebijakan agresif,” kata Dar. Dia menyatakan, Pakistan memiliki bukti kredibel tentang keterlibatan orang asing yang memasuki Kashmir yang dikuasai India, dengan dukungan badan intelijen India. (AP/AFP/Reuters)