Demo Desak Reformasi Total DPR, Kreator Konten Turut Turun ke Jalan

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR/DPD di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Senin (1/9/2025) siang. Para pengunjuk rasa menuntut reformasi total terhadap DPR. Mereka juga mendesak agar gerbang DPR dibuka dan para anggota Dewan segera menemui demonstran untuk berdialog.

Pantauan Kompas, sekitar pukul 15.20 WIB, ratusan peserta aksi dari sejumlah kelompok, baik mahasiswa maupun masyarakat sipil, berdatangan ke depan Gedung DPR/MPR/DPD. Aparat keamanan juga berjaga di antara kerumunan massa.

Peserta aksi yang hadir, antara lain, berasal dari Aliansi BEM Nusantara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Indonesia, serta Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). 

Mereka mengibarkan bendera kelompok masing-masing. Peserta aksi juga membawa poster. Beberapa di antaranya bertuliskan ”Kurangi Menteri dan Wamen”, ”Kembalikan TNI ke Barak”, dan ”DPR jangan nantang rakyat”. Pengunjuk rasa juga mendesak agar RUU Perampasan Aset segera dituntaskan oleh DPR.

Peserta aksi membawa empat mobil komando. Para orator menyuarakan tuntutan mereka melalui mobil komando masing-masing. Dalam orasi itu, mereka menolak segala bentuk tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR dan menuntut reformasi total di lembaga legislatif tersebut.

”Katanya DPR rumah rakyat? Tapi, kami disambut beton,” teriak salah seorang orator di atas mobil komando.

Sejumlah kreator konten juga terlihat turut serta dalam aksi itu. Mereka di antaranya Ferry Irwandi, Ge Pamungkas, serta kakak-beradik Jovial dan Andovi Da Lopez. Para kreator konten itu membawa poster bertuliskan ”17+8 tuntutan rakyat, transparansi, reformasi, dan empati”.

Ferry Irwandi dari atas mobil komando bahkan meminta gerbang Gedung DPR dibuka. Ia juga mendesak anggota Dewan menemui massa aksi sekaligus mengingatkan para demonstran agar tidak terprovokasi demi menjaga aksi berlangsung damai.

Sementara itu, Jovial dan Andovi Da Lopez membacakan isi tuntutan mereka. Poin-poin utama dari ”17+8 tuntutan rakyat” antara lain tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.

Kemudian, bentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus secara transparan.

Lalu, bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). Mereka juga meminta Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk dengan melibatkan KPK.

Total ada 25 tuntutan yang harus segera dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah.

Sementara itu, Ge Pamungkas menjelaskan alasannya ikut dalam aksi kali ini. Ia mengaku sangat tidak puas dengan kebijakan pemerintah dan kinerja para anggota DPR. Ia resah melihat pajak yang tinggi untuk rakyat, sementara penghasilan pejabat justru semakin besar. Ia juga menyoroti polemik tunjangan perumahan bagi anggota DPR.

”Kami juga meminta agar ada permohonan maaf langsung dari Ahmad Sahroni,” katanya.

Ia juga menuntut transparansi kebijakan mengenai tunjangan perumahan dan mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan oleh DPR dan pemerintah.

Peserta aksi lainnya, Fajar Try Suari F, menilai kinerja para anggota DPR selama ini belum berdampak langsung bagi masyarakat. Padahal, penghasilan anggota Dewan terus meningkat tanpa ada penjelasan yang transparan kepada publik. 

”Dari dulu kami mengharapkan transparansi dan keterbukaan dari DPR. Selama ini, informasi mengenai tunjangan Dewan sangat minim,” ujar Fajar.

Fajar berharap aspirasi mereka didengar dan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR. Mereka berharap DPR bisa membuka ruang dialog dengan mahasiswa untuk membahas tuntutan yang disampaikan.

”Kami menuntut transparansi total terhadap seluruh tunjangan yang diterima anggota Dewan. Angka tunjangan itu cukup besar dan dihitung per bulan. Kami ingin ada transparansi, relokasi, dan alokasi anggaran tersebut yang jelas ke mana saja,” ucapnya.