Demokrasi dan Korupsi

Ribuan pengunjuk rasa, Minggu (21/9/2025), berkumpul dalam dua aksi besar di Manila dan Quezon City untuk menuntut pertanggungjawaban atas skandal korupsi terbesar dalam sejarah Filipina. Aksi melibatkan berbagai kelompok, termasuk organisasi Kristen dan Muslim, serikat buruh, kelompok progresif lainnya, serta keluarga dan individu yang menuntut tindakan hukum tegas terkait proyek pengendalian banjir miliaran peso yang ternyata tidak berwujud alias hanya dijadikan bancakan.

Penetapan tanggal 21 September untuk berunjuk rasa bertepatan dengan peringatan ke-53 penerapan darurat militer oleh mendiang diktator Ferdinand Marcos Sr. Aksi tersebut ingin secara simbolis menghubungkan penyalahgunaan kekuasaan pada masa lalu dengan korupsi masa kini. Selama unjuk rasa, demonstran minta semua pihak yang terlibat dalam skandal proyek pengendalian banjir dipenjara. Kasus ini memicu Ketua DPR, yang merupakan sepupu Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, Martin Romualdez, mundur. Warga Filipina pantas marah. Selama beberapa minggu mereka kebanjiran, padahal proyek pengendalian banjir miliaran peso seharusnya dapat mencegahnya.

Bersama Nepal, Filipina menerapkan demokrasi. Perbedaannya, Filipina memakai sistem pemerintahan presidensial: ada dua pemilu terpisah untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan (seperti Indonesia). Namun, intinya keduanya sama-sama menggunakan pemilihan reguler guna memastikan sirkulasi elite. Apa daya, demokrasi tak selalu berjalan seiring dengan pemerintahan yang bersih. Ada jurang besar di antara keduanya.

Itulah sebabnya rakyat harus selalu waspada dan kritis. Jangan ragu menggelar demonstrasi damai, menyuarakan suara kritis, guna memastikan pemerintahan dan parlemen yang terbentuk dari hasil pemilu tidak melupakan ”kontrak politik” mereka. Rakyat memilih elite agar bangsa sejahtera dan uang negara tidak dikantongi untuk keperluan pribadi. Maka, demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu reguler, tetapi juga harus ada kebebasan berpendapat. Melalui dimensi kebebasan ini, jalannya pemerintahan bisa dikoreksi sehingga kekeliruan tidak membesar dan kian sulit diatasi.

Korupsi merupakan musuh utama demokrasi karena membuat rakyat kehilangan kepercayaan kepada komponen institusi demokrasi: pemilu reguler, kebebasan berpendapat, diskusi publik, dan sebagainya. ”Buat apa pemilu apabila orang yang terpilih korupsi,” demikian lebih kurang kata orang tentang pemerintahan demokratis yang korup.

Singkat kata, jangan ragu menghukum pejabat korup. Demonstrasi besar di Filipina dan apa yang terjadi di Nepal mengingatkan kita: demokrasi tak boleh memberi tempat bagi pejabat gila kuasa dan kekayaan.