Demokratisasi Beasiswa Luar Negeri

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie memicu pro-kontra saat memaparkan strategi meraih beasiswa di luar negeri di Instagram Live. Paparan ini juga tayang di Youtube Kemendiktisaintek dengan judul—konon diubah setelah ada kritik—”Strategi masuk PTLN: Pembekalan calon peserta studi LN, penerima BIM”.

Beasiswa Indonesia Maju (BIM) merupakan program beasiswa dari Pusat Prestasi Nasional. Sebagian netizen ”gerah”, menganggap Stella mempromosikan kampus tertentu di luar negeri (LN). Sebagian lagi membela, termasuk Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar Simatupang, dan menilai pembekalan itu wajar. 

Stella berpengalaman meraih beasiswa dan dapat menginspirasi mereka yang bermimpi kuliah di LN. Memburu beasiswa LN kini memang semakin populer, dan ”pemburu”-nya—kerap disebut ”pejuang beasiswa”—jumlahnya semakin banyak. Mengapa beasiswa studi lanjut LN kini semakin populer? Bagaimana ia memberi manfaat bagi lulusan dan dampaknya untuk Indonesia?

Sejak Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)—Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola dana abadi—menawarkan berbagai program beasiswa pada 2012, masyarakat umum lebih berani bermimpi untuk studi lanjut ke LN. Tanpa beasiswa, studi lanjut di LN, terutama kampus unggulan di negara maju, bagi mayoritas masyarakat adalah mission impossible. 

Sebagai gambaran, menyelesaikan studi doktoral di Universitas Cambridge Inggris selama 3 tahun 6 bulan, misalnya, menelan biaya setara Rp 3,5 miliar-Rp 4 miliar. Tak heran, pejuang beasiswa jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023-2024, ada 30.000-40.000 per tahun yang melamar beasiswa LPDP, dengan 21 persen untuk studi S-3 dan 73 persen untuk studi S-2.

Mengacu data seleksi tahap II 2024, yang lolos di kampus LN (jenjang S-2 dan S-3) sebesar 44 persen. Sebelum era LPDP ini, penawaran beasiswa LN relatif terbatas bagi kalangan akademisi dan aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintah tertentu. Biasanya memanfaatkan hibah negara asing, seperti Inggris, Belanda, Australia, dan Jepang, atau lembaga keuangan dunia, seperti Bank Dunia.

Dirjen Dikti pernah ambisius menargetkan membiayai 5.000 dosen lewat dana APBN pada 2008. Hingga program ini berakhir pada 2019 (sebelum akhirnya dilebur ke LPDP), pemerintah cuma berhasil meluluskan 3.323 orang master dan doktor.

Meski tren animo beasiswa LN meningkat, Indonesia masih membutuhkan demokratisasi beasiswa luar negeri, yakni akses yang lebih luas melalui peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat. Kini, semakin banyak individu (biasanya para awardee) dan lembaga yang menawarkan jasa pelatihan persiapan meraih beasiswa LN. Terutama untuk studi lanjut.

Namun, negara, lewat Kemendiktisaintek dan juga perguruan tinggi, harusnya terlibat lebih jauh. Bakat-bakat terbaik bangsa ini perlu memaksimalkan potensinya pada kampus-kampus hebat di negara maju. Bagian berikut menjelaskan urgensinya bagi Indonesia.

Dari sisi kuantitas, jumlah sarjana S-2 dan S-3 Indonesia masih sangat kecil, yakni kurang dari 0,5 persen dari penduduk. Di negara maju seperti Inggris, misalnya, proporsinya sudah 30 persen. Bahkan jumlah dosen kita yang S-3 pun baru kisaran 7,5 persen dari total 348.000 yang terdaftar di perguruan tinggi.

Sementara itu, program studi pascasarjana di Indonesia sangat kurang, yakni hanya 11 persen untuk S-2 dan sekitar 3 persen untuk S-3. Tambahan master dan doktor lulusan LN, apabila ia dosen, akan dapat meningkatkan mutu program studi asalnya dan dapat membina dosen muda. Harus diakui, kampus-kampus di negara maju mutunya rata-rata di atas kampus-kampus terbaik di Indonesia.

Negara, lewat Kemendiktisaintek dan juga perguruan tinggi, harusnya terlibat lebih jauh. Bakat-bakat terbaik bangsa ini perlu memaksimalkan potensinya pada kampus-kampus hebat di negara maju.

Universitas unggul di negara maju memiliki kualitas yang jauh melampaui kampus terbaik di Indonesia. Ini masuk akal. Universitas Cambridge di Inggris sudah berdiri pada abad ke-12. Pada abad ke-15, ketika tradisi ilmiah bangkit subur, kampus-kampus di Eropa sudah sibuk mengintegrasikan riset empirik untuk menjadi landasan pengembangan berbagai ilmu.

Akhir abad ke-18, sudah ada 150-an universitas di berbagai penjuru Eropa (Riddle, 1993). Beralih ke Australia, yang lebih ”muda” seperti Universitas Melbourne, berdiri pada 1858—hampir 100 tahun sebelum Universitas Indonesia hadir pada 1950-an.

Jadi yang ditawarkan dan dilakukan oleh kampus-kampus unggul ini memang maju dan kadang belum pernah terbayangkan oleh pelajar dari Indonesia. Sebuah ”kemewahan” untuk memuaskan dahaga belajar karena semua yang dibutuhkan relatif tersedia. Tak berlebihan apabila ada yang sebut, ”yang membatasi belajar hanya imajinasi dan keingintahuan”. Ilmu dan praktik yang diperoleh di sana, hampir pasti memberikan lompatan kapasitas bagi lulusan.

Sejatinya, bukan hanya kedalaman ilmu dan praktik di laboratorium canggih yang diperoleh dengan studi lanjut di kampus unggul LN. Melainkan juga pengalaman yang membangun kapasitas dan berbagai kecakapan hidup; pengelolaan diri, kepemimpinan, jejaring sosial—yang membuat potensi kesuksesan karier lulusan meningkat.

Wawasan atas praktik-praktik terbaik akan membuat horison berpikir mereka menjadi luas. Misalnya soal efisiennya layanan publik, institusi yang kuat, disiplin, dan budaya yang maju. Hal-hal yang memungkinkan lulusan berdampak saat kembali ke Indonesia.

Dengan ilmu, pengalaman, dan kapasitas yang meningkat drastis, lulusan beasiswa LN berpotensi menjadi agen perubahan dan akhirnya pemimpin yang andal di berbagai ranah. Inilah peran yang harus dimainkan lulusan beasiswa LN. Seperti kisah inspiratif Wan Gang, tokoh China yang menyelesaikan master pada 1985 dan doktornya pada 1991 di bidang teknik mesin di Jerman.

Sempat menyumbang temuan teknologi otomotif di sana, ia diminta kembali pulang ke negaranya. Wang Gang-lah yang menyarankan China menjadi ”hub” kendaraan listrik dunia. Pengaruhnya berlanjut dalam berbagai kebijakan kendaraan listrik, termasuk saat menjadi menteri sains dan teknologi. Dampaknya, kini China memimpin dunia industri kendaraan mobil listrik dan produk ikutannya.

Demokratisasi beasiswa LN perlu didorong lebih jauh. LPDP, Kemendiktisaintek, perguruan tinggi, ataupun instansi relevan lainnya perlu merancang program yang memungkinkan lebih banyak para pejuang beasiswa meraih mimpinya studi lanjut di LN. Bukan hanya jumlah dan variasi beasiswanya, kesadaran dan sekaligus persiapan juga agar mampu bersaing dan lolos lewat lubang jarum seleksi.

M Taufiq Amir, Ketua Program Studi Manajemen dan Guru Besar Kepemimpinan Positif Universitas Bakrie