Depresiasi Rupiah Picu Risiko Ekonomi Biaya Tinggi

JAKARTA, KOMPAS — Depresiasi rupiah berisiko memicu ekonomi berbiaya tinggi, terutama bagi dunia usaha yang masih bergantung impor, pembiayaan eksternal, dan arus modal asing. Di sisi lain, konflik di Timur Tengah turut menekan biaya produksi dan permintaan pasar.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (12/5/2026) ditutup di level Rp 17.514 per dolar AS, melemah 99 poin dibanding penutupan hari lalu. Angka ini kembali mencatatkan pelemahan terdalam sepanjang sejarah.

Adapun tren pelemahan nilai tukar yang terus mencatatkan rekor baru ini terjadi sejak rupiah menembus level Rp 17.000 pada awal April 2026. Kini, pelemahan nilai tukar rupiah telah mencapai 5 persen secara tahun kalender berjalan (year to date).

Data Trading Economics menunjukkan, rupiah merupakan mata uang di kawasan Asia Tenggara yang mengalami depresiasi terdalam secara tahun kalender berjalan. Beberapa kurs yang juga terdepresiasi, antara lain, dong Vietnam (0,15 persen), baht Thailand (2,89 persen), dan peso Filipina (3,04 persen).

Sebaliknya, terdapat beberapa mata uang yang justru tercatat mengalami apresiasi secara tahun kalender berjalan, yakni dolar Singapura (1,03 persen), dolar Brunei Darussalam (1,01 persen), serta ringgit Malaysia (3,06 persen).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menyampaikan, nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga mencatatkan level depresiasi terdalam sepanjang sejarah sangat menekan psikologi pelaku usaha dan menjadi alarm yang perlu diwaspadai.

”Pelemahan nilai rupiah ini akan memengaruhi cash flow dan biaya operasional atau produksi karena kenaikan ini akan mengerek kenaikan bahan baku import dan logistik,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.

Bahkan, apabila pelemahan nilai tukar ini terus berlanjut, daya tahan pelaku usaha akan semakin terbatas dan dikhawatirkan memicu penyesuaian harga hingga ke level konsumen. Kondisi tersebut dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan inflasi.

Jika pelemahan nilai tukar ini berkepanjangan, dikawatirkan omzet pelaku usaha semakin tertekan dan akhirnya melakukan rasionalisasi pekerja.

Menurut Sarman, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berisiko semakin tertekan akibat kenaikan harga bahan baku, logistik, dan distribusi. Pada saat yang sama, keputusan untuk menaikkan harga berisiko menekan kinerja penjualan.

Berbagai risiko tersebut pun telah terefleksi dalam Hasil Survei Penjualan Eceran yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI). Meski Indeks Harga Penjualan Riil (IPR) pada Maret 2026 tumbuh 3,4 persen secara tahunan, penjualan eceran diperkirakan turun 1,91 persen secara tahunan pada April 2026.

Penurunan ini utamanya pada Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi, Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Bahkan, responden yang notabene dari dunia usaha memperkirakan penjualan eceran dalam 3-6 bulan mendatang masih dalam tren penurunan.

Masih merujuk survei dari BI, tekanan inflasi dalam 3-6 bulan (Juni dan September 2026) ke depan diperkirakan meningkat. Peningkatan ini utamanya diorong oleh ekspektasi harga umum seiring dengan kenaikan harga bahan baku.

Sebagai mitigasi, Sarman melanjutkan, dunia usaha menempuh langkah-langkah inovasi melalui penghematan biaya operasional atau produksi, mencari bahan baku berbasis lokal, serta mengurangi ukuran produk tanpa menaikkan harga.

”Jika pelemahan nilai tukar ini berkepanjangan, dikawatirkan omzet pelaku usaha semakin tertekan dan akhirnya melakukan rasionalisasi pekerja. Tentu ini sesuatu yang kita hindari. Kita mendukung penuh berbagai upaya pemerintah agar penguatan nilai tukar rupiah ini segera terjadi,” tuturnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak nyata bagi dunia usaha. Tekanan ini terutama dirasakan oleh industri manufaktur dan industri padat karya.

Adapun kedua industri tersebut mengalami tekanan paling besar lantaran memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor, energi, serta komponen produksi berbasis dolar AS. Sektor manufaktur menjadi salah satu yang paling merasakan tekanan tersebut.

”Bagi industri tekstil, plastik, kimia, elektronik, hingga otomotif, kenaikan kurs berdampak langsung terhadap cost of goods sold (harga pokok penjualan) dan margin usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan, depresiasi nilai tukar rupiah dari kisaran Rp 16.800 hingga menyentuh sekitar Rp 17.400 per dolar AS secara umum telah meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor, terutama industri yang bergantung pada impor bahan baku.

Di sisi lain, dunia usaha turut menghadapi tekanan dari lonjakan harga energi dan bahan baku global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Kombinasi ini pun memicu inflasi bahan impor (imported inflation) dan kenaikan harga barang (cost-push pressure) yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha.

Anne menambahkan, dunia usaha Indonesia tidak tinggal diam. Banyak perusahaan bergerak cepat melakukan efisiensi, memperkuat sumber lokal, melakukan lindung nilai (hedging) valuta asing, meningkatkan produktivitas, hingga melakukan diversifikasi pasar ekspor guna menjaga daya saing.

Indonesia perlu memastikan bahwa setiap kebijakan domestik mampu menjaga iklim usaha tetap kondusif dan mendukung daya saing industri nasional.

Sementara itu, dunia usaha masih memiliki ekspektasi pertumbuhan terhadap prospek pasar di Indonesia. Apalagi, ekonomi nasional pada triwulan I-2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan, tertinggi lebih dari satu dekade terakhir.

”Indonesia perlu memastikan bahwa setiap kebijakan domestik mampu menjaga iklim usaha tetap kondusif dan mendukung daya saing industri nasional. Smart domestic policy menjadi sangat penting, terutama dengan melakukan benchmarking terhadap negara-negara kompetitor Indonesia,” tuturnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menegaskan, depresiasi rupiah di tengah konflik Timur Tengah menjadi tekanan serius bagi dunia usaha.

Kondisi ini juga membuat banyak pelaku usaha menghadapi tekanan ganda. Dunia usaha menghadapi kenaikan biaya produksi ketika daya beli masyarakat dan permintaan domestik belum sepenuhnya kuat.

”Jika tekanan global terus berlanjut dan harga minyak dunia naik, risiko imported inflation dan pelemahan margin usaha akan semakin besar, terutama bagi sektor manufaktur dan industri padat impor,” katanya.

Tidak berhenti di situ, dunia usaha juga menghadapi perlambatan investasi dan ekspansi. Dalam situasi nilai tukar yang berfluktuasi dan ketidakpastian geopolitik tinggi, pelaku usaha cenderung lebih defensif dengan menahan ekspansi, mengurangi kapasitas produksi, dan menempuh efisiensi tenaga kerja untuk menjaga likuiditas.

Jika kondisi tersebut berlangsung cukup lama, dampaknya akan menekan pertumbuhan ekonomi melalui pelemahan konsumsi, penurunan aktivitas industri, dan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di sektor padat karya yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya produksi.

Menurut Rizal, pemerintah dan otoritas terkait seyogianya berfokus untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat insentif, mempercepat substitusi impor, menjaga pasokan energi dan pangan, serta memastikan kebijakan fiskal-moneter tetap kredibel dan konsisten.

”Dalam situasi global yang penuh uncertainty seperti sekarang, pasar dan dunia usaha lebih membutuhkan kepastian arah kebijakan dibanding sekadar stimulus jangka pendek,” ujarnya.

BI memperkirakan tekanan yang bersifat musiman ini akan mereda sehingga nilai tukar rupiah bisa kembali ke level fundamentalnya.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menjelaskan, tekanan nilai tukar rupiah hari ini meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Situasi ini mendorong lonjakan harga minyak dan ketidakpastian global.

Di sisi lain, tekanan juga datang dari domestik seiring dengan meningkatnya kebutuhan dolar AS secara musiman. Kebutuhan ini meliputi pembayaran utang luar negeri, pembayaran dividen, serta kebutuhan untuk ibadah haji yang mendorong peningkatan permintaan dolar AS di pasar domestik.

”BI memperkirakan tekanan yang bersifat musiman ini akan mereda sehingga nilai tukar rupiah bisa kembali ke level fundamentalnya,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Ke depan, BI akan terus berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan intervensi baik di pasar spot, pasar dalam negeri (DNDF), maupun luar negeri (NDF), serta mengoptimalkan seluruh instrumen operasi moneter yang diharapkan dapat mengurangi tekanan rupiah.

Destry menambahkan, keyakinan investor asing terhadap aset portofolio terus membaik, tecermin dari aliran masuk (inflows) di pasar surat berharga negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) selama April 2026 mencapai Rp 61,6 triliun.