Desa Membawa Harapan, Kota Memerlukan Perhatian

Penurunan tingkat kemiskinan nasional dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,47 persen pada Maret 2025 mencerminkan geliat pemulihan di perdesaan. Namun, di tengah harapan yang tumbuh di desa, kota masih bergulat dengan realitas yang tak mudah, yakni tingkat kemiskinan yang meningkat.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Jumat (25/7/2025), pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau menurun 0,21 juta orang dibandingkan September 2024. Secara persentase, tingkat kemiskinan nasional adalah 8,47 persen pada Maret 2025 atau menurun 0,1 persen dibandingkan September 2024.

Apabila diurai (pada Maret 2025), masih ada disparitas tingkat kemiskinan antara perdesaan yang sebesar 11,03 persen dan perkotaan yang 6,73 persen. Kendati lebih tinggi, tingkat kemiskinan di desa pada Maret 2025 menurun 0,31 persen poin dibandingkan September 2024. Sementara di perkotaan naik 0,07 persen poin.

Salah satu pendorong penurunan kemiskinan di perdesaan adalah nilai tukar petani (NTP) yang sebesar 123,45 pada Maret 2025. NTP tersebut menunjukkan harga yang diterima petani lebih tinggi daripada yang dibayar petani. Artinya, ada peningkatan daya tukar petani.

”Meskipun ada kenaikan harga pangan nasional, (masyarakat) desa sering kali memiliki akses ke pangan dan produksi lokal. (Mereka) dapat mengamankan konsumsi minimumnya,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Jumat.

Ia menambahkan, pendorong lain yang menurunkan tingkat kemiskinan di perdesaan adalah peningkatan jumlah tenaga kerja. Pada Februari 2024 ke Februari 2025, lapangan usaha perdagangan dan pertanian menjadi dua sektor tertinggi dalam peningkatan tenaga kerja di desa, masing-masing 0,9 juta dan 0,89 juta.

Peningkatan NTP tersebut memang tengah dirasakan petani dalam setahun terakhir. Salah satunya oleh Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Cirebon, Jawa barat, Kuryadi. Pada panen raya di wilayah utara Cirebon, April 2025 lalu, harga gabah kering panen (GKP) berkisar Rp 6.700-Rp 6.800 per kilogram (kg).

Angka tersebut di atas harga pembelian pemerintah (HPP) untuk GKP di tingkat petani, yakni Rp 6.500 per kg. Padahal, biasanya, harga gabah di petani turun tatkala panen raya tiba. ”Tapi, sekarang ini malah (harganya) bagus. Petani lagi senang,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (25/7/2025).

Ia mencontohkan, saat panen di Desa Mayung, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, April lalu, harga gabah sudah Rp 6.500-Rp 6.800 per kg. Bahkan, jika sudah sampai truk, harga GKP bisa Rp 7.100-Rp 7.200 per kg. Harga bisa lebih tinggi saat menjadi gabah kering giling (GKG).

Menurut Kuryadi, harga gabah di tingkat petani tinggi karena menjadi rebutan para tengkulak dan calon pembeli yang biasanya memiliki mesin panen (combine). ”Pemilik combine menawarkan harga gabah yang bagus, akhirnya tengkulak juga menawarga harga seperti itu,” ungkapnya.

Ketua KTNA Grobogan, Jawa tengah, Hardiono, juga merasakan hal serupa, terutama setelah pemerintah menaikkan HPP gabah dan jagung pada awal 2025. Dampaknya langsung dirasakan perlahan sejak Februari 2025 karena para tengkulak tak lagi berani menurunkan harga gabah seenaknya.

”Alhamdulillah, dengan kenaikan HPP itu, petani ikut terangkat sejak awal tahun. Bahkan, saat ini, di panen raya musim tanam (MT) 2, harga GKP mencapai Rp 7.000-Rp 7.500 per kg. Juga ada dampak penyaluran pupuk yang sudah lebih baik,” ucap Hardiono.

Sementara itu, di sisi lain, melemahnya perekonomian di perkotaan dirasakan antara lain oleh Sukardi (56), juru parkir salah satu restoran cepat saji di Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam enam bulan terakhir, pendapatan hariannya menurun karena jumlah kendaraan yang parkir semakin berkurang.

Biasanya, dalam sehari, pendapatan kotornya sebesar Rp 200.000. ”Tapi dalam enam bulan ini, lumayan terasa, hanya dapat sekitar Rp 150.000 sehari. Sebagian dari jumlah itu, kan, harus disetor. Saya juga enggak tahu kenapa hariannya makin berkurang,” ujar Sukardi.

Sementara itu, Mahrus Ali Wafa (34), pemangkas rambut di Bogor, Jawa Barat, menuturkan, pendapatan hariannya, yang sebesar Rp 100.000-Rp 200.000 per hari, naik-turun. ”Kadang terdorong juga momentum seperti anak-anak mau masuk sekolah. Saya, sih, berharap ekonomi terus membaik,” katanya.

Ateng mengatakan, meningkatnya tingkat kemiskinan di perkotaan terdorong beberapa hal. Salah satunya jumlah setengah pengangguran di perkotaan yang meningkat 0,64 juta jiwa pada periode Agustus 2024-Februari 2025. Setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah 35 jam per pekan dan masih mencari pekerjaan lain.

Faktor lainnya, kata Ateng, adalah naiknya harga komoditas pangan seperti minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih. ”Penduduk kota bergantung pada harga pasar, karena sebagian besar tidak memproduksi sendiri. Jadi, harga akan berpengaruh terhadap daya beli, terutama yang miskin atau rentan miskin,” ucapnya.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada laki-laki di kota yang meningkat. Sebagian besar laki-laki merupakan ujung tombak keluarga sehingga tingkat pengangguran terbuka pada laki-laki berpengaruh pada meningkatnya tingkat kemiskinan di perkotaan.

Belakangan ini juga marak fenomena rombongan jarang beli (rojali). Sebutan itu merujuk kepada kelompok orang yang berkunjung ke pusat perbelanjaan, tetapi jarang atau tidak berbelanja.

Menurut Ateng, fenomena rojali belum tentu mencerminkan kemiskinan. Namun, relevan sebagai gejala sosial.

”Bisa jadi tekanan ekonomi, terutama untuk yang rentan. Ini menjadi sinyal bagi pembuat kebijakan, agar tak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga ketahanan konsumsi serta stabilitas ekonomi rumah tangga pada kelas menengah bawah. Tapi kami memang belum survei ke arah rojali,” katanya.

Sementara itu, Garis Kemiskinan (GK) nasional pada Maret 2025 adalah Rp 609.160 per kapita per bulan. Angka tersebut naik dari September 2024 yang sebesar Rp 595.242 per kapita per buan.

Pada tingkat rumah tangga, GK Nasional adalah Rp 2.875.235 per rumah tangga miskin per bulan atau naik dari September 2024 yang Rp 2.803.590. Pada Maret 2025, secara rata-rata, satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,72 anggota rumah tangga.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Amirullah Setya Hardi, menduga, menurunnya tingkat kemiskinan di perdesaan dan meningkatnya tingkat kemiskinan di perkotaan ada kaitannya dengan migrasi. Misalnya, warga yang kesulitan mencari kerja di kota kemudian kembali ke desa.

Sementara di desa, pemerintah aktif menggencarkan program ketahanan pangan ataupun bantuan lain seperti bantuan sosial. ”Sebab, orang pasti akan bergerak ke mana peluang ekonomi itu ada. Jadi, turunnya kemiskinan bisa jadi tak sepenuhnya karena kemampuan ekonomi kuat, tetapi ada faktor-faktor lain,” katanya.

Sementara itu, terkait peningkatan kemiskinan di perkotaan, Amirullah menilai hal itu tak terlepas dari kelompok kelas menengah yang rentan. Ada kecenderungan, ketika satu waktu seseorang berada di posisi tinggi, maka selanjutnya enggan turun. Artinya, ia akan sebisa mungkin mempertahankan tingkat konsumsi terakhirnya. Apabila kondisi keuangannya menurun, meminjam uang menjadi pilihan.