Desakan Reformasi PBB dan Harapan pada Kepemimpinan Dunia Tanpa Hegemoni

Di tengah situasi yang semakin tidak karuan, dunia membutuhkan kepemimpinan tanpa hegemoni. Ini kepemimpinan yang nyata dan memandu tindakan bersama dengan mendengarkan kepentingan semua pihak. Kepemimpinan yang juga memajukan kolaborasi dan harapan.

Ini salah satu tawaran yang diusulkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pidatonya pada sesi Debat Umum Sidang Ke-79 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9/2024).

Baca juga: Pidato Retno di PBB: Netanyahu Hanya Ingin Perang, Harus Bisa Kita Hentikan!

Soal bagaimana visi kepemimpinan global tanpa hegemoni diwujudkan, Indonesia mengusulkan tiga prioritas kunci. Ketiga prioritas itu adalah memajukan perdamaian melalui perdamaian yang inklusif, memastikan masa depan yang berketahanan dengan tercapainya kesejahteraan bersama, dan membangun jembatan guna memastikan kolaborasi global. Ini sudah dilakukan Indonesia melalui berbagai upaya diplomasinya.

Wujud konkret upaya mewujudkan kepemimpinan tanpa hegemoni itu, antara lain, melalui reformasi sistem dan lembaga multilateral. ”PBB, sebagai salah satu organisasi multilateral, termasuk yang perlu direformasi. Sistem multilateral harus direformasi,” kata Retno.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang diberi kesempatan berpidato urutan pertama setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, lebih eksplisit menyampaikan isu reformasi PBB. Ia menyebut reformasi PBB sudah mendesak lantaran PBB sudah tidak mampu menjalankan tugasnya mewakili komunitas internasional dan menghentikan perang.

Lula juga menyerukan revisi Piagam PBB guna merevitalisasi peran Majelis Umum PBB dalam mendorong perdamaian dan reformasi lembaga multilateral. Bidikan lain untuk direformasi adalah Dewan Keamanan (DK) PBB.

”Tiadanya perwakilan Amerika Latin dan Afrika di kursi anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah cerminan masa lalu kolonial yang tidak bisa diterima,” ujar Lula.

Reformasi PBB sudah mendesak lantaran PBB sudah tidak mampu menjalankan tugasnya mewakili komunitas internasional dan menghentikan perang.

Presiden Perancis Emmanuel Macron menyampaikan pandangan lain soal reformasi DK PBB. Dalam pidatonya, Rabu (25/9/2024), ia melontarkan usulan reformasi DK PBB dengan pembatasan hak veto dalam kasus-kasus pembunuhan massal. Usulan ini sepertinya ditujukan kepada Rusia.

DK PBB saat ini beranggotakan lima negara anggota tetap (AS, China, Inggris, Perancis, dan Rusia) serta 10 negara anggota tidak tetap yang dipilih secara rotasi mewakili kawasan. Lima negara anggota tetap DK PBB memiliki hak veto, yang kerap dikritik sebagai sumber masalah dan ganjalan bagi agenda-agenda perdamaian PBB. Hak veto AS, misalnya, kerap digunakan untuk menggagalkan resolusi-resolusi yang menekan Israel.

”Mandat DK PBB adalah menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian, bukan mempertahankan atau memperlama perang atau, lebih buruk lagi, membela pelaku tindak kekejaman itu,” papar Retno ketika menyerukan agar DK PBB bertindak tegas terhadap Israel atas berbagai tindak pelanggaran hukum-hukum internasional dan impunitas yang dinikmatinya.

”Tidak adanya tindakan (dari DK PBB) sama artinya dengan ikut terlibat (dalam tindak kekejaman tersebut),” kata Retno menegaskan.

Sidang Ke-79 Majelis Umum PBB sudah berakhir. Namun, berakhir dengan mengganjal gara-gara serangan Israel ke Lebanon. Juga karena belum adanya solusi jelas terkait isu Palestina, Lebanon-Israel, Ukraina-Rusia, Sudan, dan reformasi DK PBB. Selama sidang Majelis Umum PBB, konflik-konflik itu masih terus berlangsung. Seperti dua dunia berjalan pararel dan tidak nyambung.

Bahkan, saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di PBB, pada waktu yang sama Israel tengah menggempur Lebanon dan menewaskan pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah.

Baca juga: Hizbullah Konfirmasi Kematian Hassan Nasrallah

”Kita sudah punya komite kecil untuk menangani konflik di Timur Tengah, termasuk upaya evakuasi. Sejauh ini belum ada WNI yang jadi korban di Lebanon,” kata Retno, Sabtu (28/9/2024).

Selama sepekan terakhir, Indonesia selalu membawa isu Palestina dan reformasi DK PBB. Ini karena Indonesia tidak dapat tinggal diam melihat kekejaman demi kekejaman Israel yang terjadi setiap menit dan setiap detik terhadap bangsa Palestina.

”Saya desak kembali negara-negara anggota PBB untuk segera mengakui negara Palestina. Saya juga desak pentingnya implementasi dari solusi dua negara,” kata Retno dalam pidatonya.

Baca juga: Eropa, Arab, dan Negara-negara Muslim Bersatu Perkuat Palestina

Dukungan kepada Palestina sangat mewarnai diskusi selama satu minggu ini. Indonesia sangat aktif dalam gerakan dukungan terhadap Palestina. Indonesia, antara lain, masuk di dalam Contact Group Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang terdiri dari para menlu Arab Saudi, Turki, Mesir, Jordan, Palestina, Indonesia, Bahrain, dan Qatar.

Dalam pertemuan-pertemuan terkait Palestina, yang dibahas antara lain adalah cara menghentikan kekejaman Israel, cara mencapai gencatan senjata, peningkatan bantuan kemanusiaan, dan perlindungan keselamatan pekerja kemanusiaan.

Baca juga: Diplomasi Indonesia Sudah Maksimal

Pembahasan lebih rumit juga tentang implementasi solusi dua negara dan dorongan kepada negara anggota untuk segera mengakui Palestina. Indonesia tak hanya mendorong negara-negara OKI untuk segera memberikan pengakuan, tetapi juga negara-negara di Uni Eropa.

”Kita terus dorong lebih keras isu Palestina karena pada saat yang sama tensi dan konflik meluas di kawasan. Lebanon dijadikan Gaza baru oleh Israel,” kata Retno.

Kita terus dorong lebih keras isu Palestina karena pada saat yang sama tensi dan konflik meluas di kawasan. Lebanon dijadikan Gaza baru oleh Israel.

Indonesia dan berbagai negara pendukung Palestina mengingatkan agar jangan sampai situasi ini dianggap sebagai sesuatu yang normal. Berbagai pihak sudah melakukan segala daya maksimal. Kini, bola ada di tangan DK PBB, terutama para pemegang hak veto.

Reformasi DK PBB menjadi bagian dari upaya reformasi tata kelola global yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk masa Depan (Summit of the Future), tindak lanjut dari laporan Our Common Agenda yang dikeluarkan Sekjen PBB pada 2021. Indonesia memperjuangkan reformasi tata kelola global yang lebih inklusif dan adaptif. Reformasi ini harus mampu mendengar suara negara-negara berkembang dan menjawab kebutuhan mereka.

KTT untuk Masa Depan menghasilkan Pakta untuk Masa Depan yang memuat komitmen global guna memperkuat multilateralisme dan mempercepat realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ada dua dokumen lain, yakni Deklarasi Generasi Masa Depan dan Global Digital Compact, yang menggarisbawahi pentingnya memastikan hak-hak generasi mendatang, termasuk di bidang teknologi digital.

”Indonesia terlibat sangat aktif sejak awal 2024, mulai dari proses persiapan hingga negosiasi Pakta untuk Masa Depan,” kata Retno.

Ada beberapa kepentingan nasional Indonesia yang berhasil diperjuangkan masuk Pakta untuk Masa Depan. Poin-poinnya antara lain penguatan arsitektur perdamaian dan keamanan global, termasuk melalui peran penting Misi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.

Baca juga: Sidang Umum PBB Dibuka di Tengah Kecemasan ”Dunia Tak Berkelanjutan”

Selain itu, sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan nondiskriminatif. Kemudian, menghormati hak pembangunan seluruh negara, terutama negara-negara dari Selatan, serta mendorong akses terhadap teknologi digital yang setara dan aman.

”Indonesia berharap sistem multilateral dapat kembali menjadi mekanisme yang dipercaya dan efektif,” kata Retno.

Sidang Majelis Umum PBB adalah ajang diplomatik terbesar tahunan dan digelar setiap September yang diikuti para pemimpin dunia serta perwakilannya dari 193 negara anggota PBB. Direktur Eksekutif untuk Kebijakan Global dan Inisiatif Multilateral George Hampton menganalogikan PBB dengan mobil tua buatan tahun 1940-an.

PBB adalah sistem internasional yang dibangun tahun 1940-an dan harus menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di abad ke-21. ”Kalau Anda punya mobil tua tahun 1940 dan masih mau dipakai sampai sekarang, pasti akan berusaha membuatnya lebih kuat dan tahan lama, bukan?” ujar Hampton.

PBB adalah sistem internasional yang dibangun tahun 1940-an dan harus menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di abad ke-21.

Wakil Presiden untuk Strategi Anak dan Perempuan Michelle Milford Morse mengatakan, PBB adalah institusi yang unik dan kini berada di titik krusial, apakah masih bisa berfungsi dan menangani isu-isu penting dan genting.

Tahun ini, isu yang ditangani mulai dari permukaan air laut yang naik sampai dengan konflik dan reformasi. Semua masalah ini tak bisa diselesaikan sendirian.

”Kita tidak bisa memilih tetangga kita. Namun, ketika menghadapi masalah, kita mau tak mau harus bekerja sama dengan tetangga-tetangga kita. Sidang Majelis Umum PBB juga seperti itu. Kita semua tetangga yang berusaha menyelesaikan masalah bersama,” kata Wakil Presiden Strategi Kesehatan Global Ahmed Ogwell.

Meski banyak yang meragukan peran dan kemampuan PBB, para ahli tetap mengingatkan pentingnya peran PBB, khususnya dalam menyediakan bantuan kemanusiaan. Contohnya, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan telah menjangkau 128 juta orang yang membutuhkan dalam setahun. Program Pangan Dunia juga membantu 150 juta orang tiap tahun. Badan PBB yang menangani pengungsi, UNHCR, juga membantu pengungsi di 136 negara.

Baca juga: Menlu Retno di Sidang PBB: Jangan Biarkan Pakta Masa Depan Jadi Janji Kosong

”Setiap hari, di mana pun, PBB membantu menyelamatkan nyawa. Kita harus ingat, PBB itu bukan lembaga singular, melainkan terdiri dari berbagai badan dan organisasi. Sistem global yang saling terhubung. PBB mampu menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan kita, baik kita bisa melihatnya atau tidak,” tutur Direktur Eksekutif untuk Kebijakan Global dan Inisiatif Multilateral George Hampton.

Julie Garfieldt Kofoed, Direktur Senior untuk Inisiatif SDGs, mengingatkan agar PBB tidak statis. PBB sudah beradaptasi terus mengikuti zaman. Masih banyak orang percaya PBB masih berdaya. Apabila dunia masih percaya kepada masa depan kemanusiaan, PBB akan tetap dianggap penting.