Dewan Perdamaian, Wujud Kegagalan Reformasi PBB

Kemunculan Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden AS Donald Trump dikhawatirkan melemahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membuatnya tampak tidak relevan. Saat ini, Dewan Perdamaian dinilai telah menggeser peran PBB sebagai pengarah utama di Gaza.

”Pelemahan itu sudah terjadi,” kata Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Aleksius Jemadu, di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Sejak Dewan Perdamaian dibentuk, peran PBB di Gaza cenderung bergeser menjadi pemberi legitimasi dan pengawas formal. Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB memberi wewenang kepada Dewan Perdamaian sebagai administrasi transisional sementara di Gaza. Mandatnya dibatasi hingga 2027.

Mandatnya adalah menyiapkan kerangka serta mengoordinasikan pendanaan pembangunan kembali Gaza. Resolusi itu juga memberi otorisasi kepada Dewan Perdamaian untuk mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional sementara (International Stabilization Force/ISF).

Dewan Perdamaian wajib melapor kepada DK PBB setiap enam bulan. Dengan demikian, di atas kertas, PBB masih menjadi pengawas formal. Akan tetapi, sejauh ini, panggung pengaturan politik dan operasional transisi Gaza lebih banyak dikendalikan Dewan Perdamaian.

Peneliti Pusat Riset Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mario Surya Ramadhan, menyoroti, meski lahir dari Resolusi DK PBB 2803 tahun 2025, piagam Dewan Perdamaian memiliki celah. Tidak ada pasal yang menjelaskan koordinasi organisasi internasional itu dengan DK PBB.

”AS di bawah Presiden Donald Trump sudah meninggalkan dan mencabut dukungan finansial bagi banyak forum multilateral di bawah PBB. Saya lihat Trump menggunakan hegemoni AS dalam Dewan Perdamaian untuk menyelesaikan masalah dunia sesuai kepentingan AS atau Trump sendiri,” tutur Mario di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Mario menilai, kemunculan Dewan Perdamaian lebih sebagai alternatif dari mekanisme penyelesaian konflik DK PBB. Apalagi, PBB belakangan terus mendapat kritik lantaran gagal meredakan, bahkan menyelesaikan konflik di berbagai wilayah.

Penyelesaian konflik di Dewan Perdamaian mungkin saja bisa terwujud. ”Karena salah satu faktor organisasi internasional efektif adalah adanya kekuatan ekonomi yang mau menyediakan dukungan politik dan finansial,” ucap Mario.

Menteri Luar Negeri RI periode 2009-2014 Marty Natalegawa mengatakan, kehadiran Dewan Perdamaian tidak berarti organisasi bentukan Trump itu menjadi tandingan bagi PBB. Sebab, upaya mewujudkan perdamaian tidak hanya lewat satu jalur.

Misi perdamaian dan keamanan PBB pun berjalan dengan dukungan dan kerja sama berbagai lembaga, misalnya ASEAN, Uni Afrika, Uni Eropa, dan organisasi internasional atau kawasan lainnya.

”Indonesia selama ini berketetapan bahwa Dewan Perdamaian adalah bagian dari upaya yang berkaitan dengan DK PBB. Jadi, saya kira harus terus ditekankan jangan sampai Dewan Perdamaian itu menjadi lembaga terpisah,” kata Marty seusai berpidato dalam Diskusi Publik Women, Peace and Security After 25 Years, di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Menurut Marty, perbedaan jelas PBB dengan Dewan Perdamaian terlihat dalam struktur organisasi. Di Dewan Perdamaian, peran dari individu, yakni Trump, sebagai pemimpin sangat menonjol.

”Sifat khas Dewan Perdamaian adalah pribadi satu individu dominan dan bisa dikatakan supranasional. Formasi Dewan Perdamaian ini di luar kelaziman,” tutur Marty.

Bagi Aleksius, potensi penggerusan PBB muncul karena Dewan Perdamaian bisa meluas di luar Gaza. Trump pernah menyatakan Dewan Perdamaian bisa diperluas untuk menangani konflik lain di berbagai belahan dunia.

Piagam Dewan Perdamaian juga menyebutkan, organisasi ini memiliki wewenang untuk mengurusi berbagai konflik internasional, bukan hanya Gaza.

Aleksius menilai, kemunculan Dewan Perdamaian merupakan elemen baru dalam kebijakan luar negeri AS. Jika forum itu berhasil, dampaknya dapat menggeser peran mekanisme PBB dalam pengaturan konflik lainnya di belahan dunia lain.

”Kalau nanti, seandainya katakanlah Dewan Perdamaian ini berhasil, efek selanjutnya seakan-akan membuat PBB seperti menjadi tidak relevan. Dan, saya duga itu yang dimaui oleh AS dan sekutunya, Israel,” ujarnya.

Kalau nanti, seandainya katakanlah Dewan Perdamaian ini berhasil, efek selanjutnya seakan-akan membuat PBB seperti menjadi tidak relevan. Dan, saya duga itu yang dimaui oleh AS dan sekutunya Israel.

Di sisi lain, Mario mengatakan, Dewan Perdamaian memiliki isu legitimasi. Sebagai organisasi internasional yang bertujuan mengakhiri konflik di dunia, anggotanya tidak sebanyak PBB.

Bahkan, Palestina yang menjadi alasan pembentukan pun tidak bergabung. Isu lainnya terkait keberlanjutan organisasi karena piagam Dewan Perdamaian secara resmi menyebutkan nama Trump sebagai ketua perdana.

”Nasib Dewan Perdamaian akan menjadi pertanyaan besar setelah Trump mengakhiri jabatan periode keduanya, serta jika Partai Republik kalah di Pilpres AS 2028. Dewan Perdamaian tidak akan berjalan jika tidak ada AS atau seberapa bersedia AS mau menangani konflik-konflik yang terjadi,” tutur Mario.

Aleksius mengatakan, PBB penting sebagai satu-satunya lembaga multilateralisme global, tempat hampir semua negara berdaulat menjadi anggota. Oleh karena itu, kewibawaan PBB harus tetap dijaga.

Ia menambahkan perlunya mengorganisasikan kekuatan moral baru untuk menjaga kewibawaan PBB. Gabungan kekuatan menengah (middle powers) dan Global South menjadi kekuatan yang saat ini paling mampu melakukannya.

”Kita tidak bisa berharap kepada negara-negara besar karena mereka saling bertikai. Kekuatan itu ada di kekuatan menengah,” katanya.

Indonesia, kata Aleksius, tetap dapat berperan sebagai kekuatan menengah dan Global South. Jika dihimpun, kekuatan menengah akan diperhitungkan. Di dalamnya antara lain ada Kanada, Brasil, Jepang, dan Australia.

”Indonesia capable untuk mengorganisasikan kekuatan moral baru itu. Indonesia sebagai salah satu kekuatan menengah yang, katakanlah, punya tradisi untuk kepemimpinan internasional, ya Asia Afrika, ASEAN, G20, harus mulai menyuarakan suara dari middle powers,” ujarnya.

Bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian tidak meniadakan politik luar negeri bebas aktif RI. Indonesia tetap memiliki kepentingan di Dewan Perdamaian karena Indonesia memperjuangkan solusi dua negara.

Namun, menurut dia, hal itu tidak boleh menjadi hambatan untuk tetap memperjuangkan sikap terhadap pihak-pihak yang ingin melemahkan PBB. ”Karena memang dari dulu kita menavigasi politik bebas aktif, kan, begitu. Kita bisa berhubungan dengan siapa pun, asal sesuai dengan kepentingan nasional kita, dengan China, dengan AS,” tutur Aleksius.

Di Dewan Perdamaian, Marty meyakini, sebagai negara yang selalu aktif dalam suatu organisasi, Indonesia akan bekerja keras untuk memastikan suaranya betul-betul didengar. ”Karena tentunya kita semua menginginkan agar keadaan Palestina membaik dan visi solusi dua negara tercapai,” katanya.

Marty menilai, kehadiran Dewan Perdamaian sebetulnya buah dari belum adanya hasil konkret dari upaya reformasi PBB. Oleh sebab itu, kehadiran lembaga itu seharusnya mendorong PBB untuk memperbaiki cara kerjanya.

”Sekali lagi, Dewan Perdamaian di luar lazimnya formasi organisasi internasional karena hak menentukan dipegang satu orang, sedangkan kita puluhan tahun melawan konsep hak veto dari negara P5 di PBB. Namun, Pemerintah Indonesia mungkin sudah mempertimbangkan hal ini dengan matang sebelum bergabung,” ujar Marty.

Menurut Mario, dengan situasi saat ini, akan sulit bagi PBB untuk melakukan reformasi.

Mario mengatakan, bergabungnya Indonesia dengan Dewan Perdamaian memberi AS posisi kepemimpinan yang dominan. Keputusan ini malah menunjukkan persetujuan terhadap struktur kekuasaan yang timpang dan melegitimasi hak veto untuk negara tertentu.

”Hak veto sering menjadi ganjalan penyelesaian konflik, termasuk pada isu Palestina. Saat ini, kita harus melihat dulu bagaimana Dewan Perdamaian menyelesaikan isu Palestina-Israel,” tutur Mario.