Aturan Devisa Hasil Ekspor Direvisi, Perbankan Siap-siap Kebanjiran Likuiditas

JAKARTA, KOMPAS — Selain menambah ketahanan ekonomi domestik, revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA diharapkan dapat memperkuat industri perbankan nasional. Pemerintah menargetkan devisa yang masuk ke dalam sistem keuangan domestik mencapai 90 miliar dollar AS.

Pemerintah akan merevisi ketentuan mengenai DHE SDA, dari sebelumnya wajib disimpan 30 persen selama tiga bulan menjadi 100 persen selama setahun. Peraturan lama tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, retensi 100 persen DHE SDA selama setahun dapat memperkuat stabilitas makroekonomi domestik. Selain mengurangi tekanan nilai tukar rupiah, bertambahnya pasokan valuta asing di pasar domestik akan menambah likuiditas di sektor perbankan.

”Dengan penempatan DHE dalam instrumen keuangan domestik, perbankan dapat memiliki likuiditas lebih untuk disalurkan ke sektor produktif, yang dapat meningkatkan pertumbuhan kredit dan investasi,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), likuiditas industri perbankan pada November 2024 tetap memadai, ditandai dengan rasio alat likuid per noncore deposit (AL/NCD) dan alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK), masing-masing sebesar 112,94 persen dan 25,57 persen. Capaian ini masih di atas ambang batas minimum, masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Josua menambahkan, estimasi penguatan nilai tukar dari penukaran DHE ke rupiah akan bergantung pada kepatuhan eksportir dan implementasi kebijakan DHE SDA. Berdasarkan pola sebelumnya saat aliran masuk valuta asing (valas) meningkat, realisasi retensi DHE SDA sebesar 90 miliar dollar AS dapat memperkuat nilai tukar 2-4 persen dalam jangka pendek.

Selain itu, penukaran DHE ke rupiah untuk kebutuhan operasional perusahaan juga dapat mendorong aktivitas perekonomian domestik. Apabila potensi DHE SDA yang mencapai 90 miliar dollar AS benar-benar disimpan dan dikonversi, terdapat tambahan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,5-1 persen.

”Implementasi kebijakan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat oleh Bank Indonesia dan OJK. Kebijakan ini harus diikuti oleh reformasi investasi untuk mendorong penggunaan devisa dalam negeri, seperti pengembangan infrastruktur, hilirisasi, atau sektor manufaktur,” tutur Josua.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, revisi aturan DHE SDA sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD), yang mengamanatkan semua SDA dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi, kinerja ekspor yang mencatatkan tren positif selama 55 bulan tidak linear dengan peningkatan cadangan devisa.  

Di sisi lain, perekonomian domestik masih menghadapi ketidakpastian global ditandai dengan fluktuasi mata uang terhadap dollar AS. Oleh sebab itu, pemerintah merevisi aturan DHE SDA guna meningkatkan ketahanan ekonomi domestik.

”Kita harus punya resiliensi sendiri. Untuk resilien, kita tidak bisa melulu bergantung pada operasi pasar yang bisa memakan biaya, menaikkan tingkat suku bunga, dan membuat likuiditas di pasar menjadi kering,” tuturnya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Bayangkan, 90 miliar dollar AS yang awalnya berserakan di beberapa negara, kini semua harus masuk di perbankan nasional.

Implementasi kebijakan DHE SDA baru tersebut diharapkan dapat mendatangkan tambahan devisa sebesar 90 miliar dollar AS. Di sisi lain, pemerintah turut memberikan berbagai fasilitas investasi perusahaan di sektor SDA, seperti tax holiday.

Menurut Airlangga, hasil ekspor yang masuk ke dalam negeri akan meningkatkan cadangan devisa sekaligus memperkuat perbankan nasional. Manfaat utama yang akan dirasakan dari penguatan DHE SDA tersebut ialah pertukaran valuta asing yang masuk ke sistem keuangan domestik.

”Bayangkan, 90 miliar dollar AS yang awalnya berserakan di beberapa negara, kini semua harus masuk di perbankan nasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, BI siap mendukung program pemerintah Astacita, salah satunya dalam hal mengoptimalkan DHE SDA. Dukungan tersebut, antara lain, membuat instrumen deposito valas yang dapat dipindahkan ke BI dengan bunga menarik serta menyediakan lindung nilai (hedging) melalui foreign exchange swap.

Lebih lanjut, BI sedang mempersiapkan dua instrumen baru, yakni Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUKBI). Dua instrumen tersebut dapat menjadi instrumen bagi para eksportir untuk memarkirkan devisanya.

”Para eksportir yang memasukkan devisa ekspornya dalam rekening khusus bisa menempatkan tidak hanya dalam deposito, tetapi juga dalam SVBI dan SUKBI. Ini yang terus diperdagangkan di pasar sekunder,” kata Perry dalam Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2024, secara hibrida, Rabu (22/1/2025).

Revisi kebijakan DHE SDA menuai sambutan positif dari para pelaku industri perbankan. Meski belum tahu secara pasti teknis pelaksanaan dari DHE SDA, para bankir berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F Haryn menyampaikan, BCA senantiasa mencermati dan mendukung kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan terkait penyesuaian penempatan DHE SDA pada Maret 2025.

”Sejak 2023, BCA telah menjadi bank perantara untuk transaksi penempatan term deposit operasi pasar terbuka konvensional DHE SDA mata uang dollar AS kepada Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen kami mendukung kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Hera menambahkan, likuiditas valas BCA masih memadai dengan DPK valas per Desember 2024 mencapai Rp 74,8 triliun. Secara keseluruhan, DPK BCA tumbuh 2,9 persen secara tahunan menjadi Rp 1.134 triliun, dengan kontribusi utama berasal dari dana murah yang mencapai Rp 924 triliun.

Senada, Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Novita Widya Anggraini turut menyambut baik kebijakan pemerintah terkait penempatan DHE SDA, dari 30 persen menjadi 100 persen dengan jangka waktu setahun. 

”Kami menyambut positif adanya kebijakan pemerintah untuk DHE, dari sebelumnya 30 persen menjadi 100 persen akan berdampak positif terhadap likuiditas perbankan,” tuturnya dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan 2024, secara daring, Rabu (22/1/2025).

Hingga Desember 2024, posisi DHE yang tercatat di BNI sekitar 1,3 miliar dollar AS atau 13 persen dari DPK valas. Revisi kebijakan DHE SDA diharapkan dapat meningkatkan DPK valas perbankan sehingga berdampak positif dengan menjaga biaya dana lebih efisien.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Perbanas sekaligus Presiden Direktur Super Bank Indonesia Tigor M Siahaan menyampaikan, pelaku perbankan secara umum masih menunggu detail implikasi revisi aturan DHE SDA. Di sisi lain, pemerintah sebaiknya tetap mempertimbangkan kondisi dari pelaku usaha, khususnya kebutuhan modal kerja.

”Kami setuju penguatan dari efektivitas (DHE SDA) diperlukan, ada banyak opsinya. Kami juga sedang mempelajari dampaknya akan seperti apa, kendala-kendala lain yang mungkin ada, tetapi berbeda, apakah bisa dengan konversi atau harus retensi, sedang kami bicarakan,” tuturnya di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, pihaknya masih mempelajari ketentuan baru terkait penempatan DHE SDA. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat menambah likuiditas perbankan, sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Nanti lihat bagaimana, karena itu kan semua disimpan dalam bank,” ujarnya saat ditemui di Jakarta.