Di Balik Keinginan Trump Merelokasi Warga Gaza

Belum sepekan dilantik sebagai presiden Amerika Serikat untuk periode kedua (2025-2029), Donald Trump melontarkan isu kontroversial terkait Timur Tengah, yaitu program relokasi warga Jalur Gaza (sekitar 2,3 juta jiwa) ke Mesir dan Jordania. Pada Senin (27/1/2025), Trump kembali menyampaikan keinginannya memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke tempat yang lebih aman, seperti Mesir dan Jordania.

Sebelumnya, keinginan tersebut telah diungkapkan Trump pada Sabtu (25/1/2025). Situs AS, Axios, mengutip pernyataan Trump yang menyebutkan, Trump telah berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Jordania Abdullah II perihal ide memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir dan Jordania itu.

Pernyataan Trump hingga dua kali dalam sepekan tentang isu pemindahan rakyat Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir dan Jordania menunjukkan bahwa Trump cukup serius dalam isu pemindahan rakyat Palestina dari Jalur Gaza tersebut. Keseriusan Trump ini menunjukkan, sangat mungkin ada semacam transaksi rahasia antara Trump dan Netanyahu dalam kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza yang mulai berlaku sejak 19 Januari 2025.

Transaksi rahasia tersebut dalam bentuk Israel menerima gencatan senjata di Jalur Gaza dengan imbalan Trump akan berusaha bisa dilakukan pemindahan rakyat Palestina dari Jalur Gaza, baik secara keseluruhan maupun sebagian saja, ke Mesir dan Jordania atau negara lain.

Transaksi rahasia itu yang membuat Netanyahu segera menerima gencatan senjata, padahal sebelumnya ia menolak keras.

Mesir maupun Jordania telah sama-sama menolak keras ide memindahkan warga Jalur Gaza ke Mesir dan Jordania atau negara lain.

Kementerian Luar Negeri Mesir, Minggu (26/12025), menegaskan, Mesir menolak upaya merampas hak-hak rakyat Palestina baik lewat cara pembangunan permukiman Yahudi atau menganeksasi tanah Palestina atau mengosongkan tanah dari pemiliknya lewat pemindahan atau mendorong rakyat Palestina meninggalkan kampung halamannya.

Menteri Luar Negeri Jordania Ayman Safadi pada hari yang sama juga menegaskan, Jordania menolak upaya merelokasi rakyat Palestina dari Jalur Gaza.

Sebelum melontarkan isu memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir dan Jordania, salah satu orang di lingkaran pemerintahan Trump sempat mengangkat isu memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia. Pemerintah Indonesia pun menolak keras ide Trump tersebut.

Isu memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir dan Jordania tentu lebih viral dan mendapat reaksi luas daripada isu memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia. Secara geografis, Mesir dan Jordania berbatasan langsung dengan Jalur Gaza dan Israel. Pemindahan ke dua negara itu jauh lebih memungkinkan dibandingkan dengan proses pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia.

Selain itu, secara politik isu pemindahan warga Palestina ke Mesir dan Jordania bukan isu baru, melainkan isu lama yang sering didengungkan para pemimpin Israel. Bahkan, konsep lama solusi Israel atas isu negara Palestina adalah negara Palestina harus berada di tepi timur Sungai Jordan, yakni wilayah negara Jordania saat ini.

Israel punya proyek lama, yaitu berdirinya negara Palestina di Gurun Sinai, Mesir.

Israel juga punya proyek lama, yaitu berdirinya negara Palestina di Gurun Sinai, Mesir. Karena itu, apa yang diembuskan Trump tentang isu pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir dan Jordania sesungguhnya secara politik adalah proyek lama Israel.

Israel sendiri segera setelah meletus perang Gaza pada 7 Oktober 2023 sudah mengumandangkan tentang isu pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Gurun Sinai, Mesir. Pada saat itu, bocor dokumen Kementerian Intelijen Israel bertanggal 13 Oktober 2023 yang menegaskan bahwa tujuan operasi militer Israel di Jalur Gaza adalah menduduki Jalur Gaza dan memindahkan rakyat Palestina dari Jalur Gaza ke Gurun Sinai.

Ada juga hasil kajian lembaga riset yang dibentuk oleh Utusan Khusus Netanyahu ke dunia Arab, Meir Ben-Shabbat. Hasil kajian tersebut menegaskan, keharusan ada pemindahaan warga Jalur Gaza ke Mesir dan Jordania.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir adalah dua menteri garis keras Israel yang sering mengumandangkan isu relokasi warga Jalur Gaza ke Mesir dan Jordania.

Maka pada 21 Oktober 2023, Mesir menggelar konferensi internasional dalam upaya mencari solusi Palestina. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dalam sambutan pada forum konferensi tersebut memperingatkan Israel agar tidak mencari solusi Palestina dengan merugikan orang lain.

Pernyataan Sisi tersebut dimaksudkan agar Israel tidak memaksakan solusi Palestina dalam bentuk memindahkan rakyat Palestina dari Jalur Gaza ke Gurun Sinai, Mesir, yang akan sangat merugikan Mesir. Mesir, Jordania, Palestina, dan dunia Arab menolak keras ide pemindahan rakyat Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir dan Jordania karena sangat khawatir akan terulangnya petaka 1948.

Pada perang Arab-Israel tahun 1948, sebanyak 750.000 warga Palestina terpaksa mengungsi ke negara Arab tetangga, seperti Jordania, Lebanon, dan Suriah. Para pengungsi Palestina itu sampai sekarang tidak bisa pulang lagi ke kampung halamannya.

Maka dunia Arab dan Palestina khawatir, jika ide Trump itu dituruti, rakyat Palestina yang pindah ke Gurun Sinai dan Jordania, tidak bisa pulang lagi ke Jalur Gaza. Terjadilah petaka (Nakba) kedua setelah petaka pertama tahun 1948.

Kekhawatiran itu sangat beralasan, mengingat Israel sejak tahun 1967 (pasca-perang Arab-Israel tahun 1967) sudah punya program ingin mengosongkan Jalur Gaza dari penduduknya dan memindahkan penduduk Jalur Gaza ke Gurun Sinai dan Jordania. Adalah PM Israel Levi Eshkol dan Menteri Pertahanan Israel Moshe Dayan yang pertama kali melontarkan ide tersebut.

Hal itu yang membuat Palestina, Mesir, Jordania, dunia Arab dan PBB, serta Eropa, seperti Inggris, Spanyol, dan Jerman menolak ide kontroversial Trump itu.

___________

Musthafa Abd Rahman, wartawan Kompas 1991-2022