Di KTT BRICS, Presiden Prabowo Suarakan Peran RI sebagai Pembangun Jembatan Isu Global

RIO DE JANEIRO, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu dari sejumlah kepala negara yang hadir dalam pembukaan Konferensı Tingkat Tinggi BRICS Brasil 2025 di Rio de Janeiro, Minggu (6/7/2025) pagi waktu setempat.

Dalam forum multilateral bertema ”Penguatan Kerja Sama Global South untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan” itu, Indonesia menyuarakan sikap dan posisi Indonesia sebagai pembangun jembatan dalam berbagai isu global dan upaya kolektif untuk mewujudkan kerja sama yang lebih adil dan inklusif.

Presiden Prabowo tiba di Museum Seni Modern (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Brasil 2025, Minggu pukul 10.52 waktu setempat.

Presiden yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memasuki ruangan KTT untuk bertemu dengan kepala negara dan delegasi dari negara-negara anggota BRICS. 

BRICS merupakan organisasi kerja sama antarnegara yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan China pada 2009, lalu disusul Afrika Selatan setahun setelahnya. Kini, BRICS beranggotakan 11 negara, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Dari 11 negara anggota BRICS, setidaknya ada tiga kepala negara yang hadir, yakni Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Presiden Prabowo Subianto. Negara-negara lain, di antaranya China, India, Mesir, dan Etiopia, diwakili oleh perdana menteri masing-masing, sedangkan Uni Emirat Arab dihadiri oleh putra mahkota. Adapun Rusia, Arab Saudi, dan Iran diwakili menteri luar negeri.

Selain dihadiri negara-negara anggota, KTT Ke-17 BRICS juga dihadiri oleh para kepala negara dan kepala pemerintahan negara mitra BRICS, antara lain Belarus, Bolivia, Kuba, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Uruguay. Selain itu, hadir pula pimpinan dari sejumlah organisasi Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Jelang penyelenggaraan KTT BRICS, pengamanan di pusat kota Rio de Janeiro diperketat. Seluruh kawasan Copacabana, tempat MAM dan beberapa hotel tempat para kepala negara dan delegasi menginap, dijaga oleh tentara bersenjata lengkap dan menggunakan kendaraan taktis. Kendaraan pribadi dan transportasi umum dibatasi hanya bisa melewati satu jalur, begitu juga para pejalan kaki.

Nuansa penyambutan juga terasa di sejumlah ruas jalan. Bendera negara-negara anggota BRICS dikibarkan di beberapa tempat publik, seperti hotel dan perkantoran. Baliho bertuliskan selamat datang dengan 11 bahasa setiap negara anggota juga dipasang di kawasan Copacabana.

Pada hari pertama, KTT BRICS dibuka dengan upacara pembukaan serta foto bersama yang diikuti oleh kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota.

Setelahnya, agenda dilanjutkan dengan sesi pleno ”Perdamaian dan Keamanan serta Reformasi Tata Kelola Global” dan ”Penguatan Multilateralisme, Hubungan Ekonomi-Keuangan, dan Kecerdasan Buatan”.

Rangkaian acara ditutup dengan resepsi resmi oleh Presiden Brasil dan Ibu Negara Brasil Nyonya Tanja Lula da Silva untuk kepala negara, kepala pemerintahan, dan pimpinan organisasi internasional yang diselenggarakan secara tertutup.

Dalam sesi pleno pertama tentang ”Perdamaian dan Keamanan serta Reformasi Tata Kelola Global”, setiap kepala negara dan kepala pemerintahan berkesempatan berpidato secara bergantian. Presiden Prabowo berada di urutan keenam setelah Brasil, India, Rusia, Afrika Selatan, dan China. Setelah Indonesia, sesi dilanjutkan dengan pidato dari Etiopia, Mesir, Uni Emirat Arab, Iran, dan laporan dari pejabat tinggi Brasil.

Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui keterangan resmi menjelaskan, dalam kehadiran perdananya ke KTT BRICS, Presiden Prabowo akan menyuarakan sikap dan posisi Indonesia sebagai pembangun jembatan (bridge builder) dalam berbagai isu global. Gagasan itu juga akan disampaikan dalam konteks upaya kolektif membangun dunia yang lebih adil dan inklusif di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu. 

”Sebagai negara yang tergabung dalam Global South sekaligus anggota G20, Indonesia akan memanfaatkan forum BRICS sebagai platform untuk memperjuangkan kerja sama global yang lebih adil dan inklusif serta memajukan kepentingan nasional dalam berbagai bidang ekonomi, keuangan, pendidikan, dan teknologi,” tulis Kementerian Luar Negeri.

Dihubungi terpisah, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Ahmad Khoirul Umam mengatakan, KTT BRICS kali ini, khususnya pada sesi pleno ”Perdamaian dan Keamanan serta Reformasi Tata Kelola Global”, merupakan momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan peran sebagai pembangun jembatan di tengah tatanan internasional yang semakin terfragmentasi.

Menurut dia, Indonesia perlu mendorong reformasi tata kelola global di lingkup multilateralisme PBB yang hingga saat ini masih didominasi oleh hak veto warisan Perang Dunia II. Sebab, mekanisme veto itu sering berujung pada kebuntuan karena kepentingan sempit negara-negara besar yang saling menyandera, lalu gagal menghadirkan stabilitas keamanan global. 

”Indonesia bisa tampil menyuarakan multilateralisme yang lebih egaliter, adil, dan tidak bersifat unilateralis agar dunia punya mekanisme resolusi konflik yang lebih efektif dan inklusif,” kata Umam.

Ia melanjutkan, ide reformasi tata kelola global itu mencuat dalam forum BRICS sebelumnya. Saat itu, BRICS melihat, dibutuhkan soliditas suara di antara negara-negara anggota agar lebih berpengaruh saat menyampaikan pandangannya.

”Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diharapkan mampu tampil optimal untuk menjadi aktor global yang mampu membuka ruang dialog di antara sekian banyak kebuntuan komunikasi politik internasional, di antara aktor-aktor global, yang berujung pada perang dan ketegangan di sejumlah kawasan,” ujar Umam. 

Peran Indonesia sebagai pembangun jembatan pun krusial karena beberapa agenda besar, seperti menghentikan perang Iran-Israel, manuver Israel di Gaza, dan membuka ruang dialog perdamaian antara Rusia dan Ukraina, harus dilaksanakan. Langkah tersebut diyakini akan sangat berliku, melelahkan, dan membutuhkan waktu panjang. Namun, itu semua harus tetap dilakukan.