Di PBB, Gelombang Besar Dukungan Berlayar untuk Palestina

NEW YORK, KOMPAS — Penindasan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur kian mengkhawatirkan. Namun, gelombang besar dukungan dari negara-negara sahabat memberikan secercah harapan.

Seruan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, menghentikan kekerasan dan pembunuhan warga tidak berdosa, serta mewujudkan solusi dua negara kembali berkumandang di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9/2026). Di sana, 193 negara sedang berkumpul untuk mengadakan Sidang Majelis Umum PBB ke-81

Sejak hari pertama sidang, Selasa (22/9/2026), dukungan untuk Palestina sudah disampaikan pada pidato pembukaan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres. Pernyataan serupa berlanjut ke hari-hari berikutnya dari pemimpin di Afrika, Karibia, Timur Tengah, Eropa, Asia, hingga Australia.

”Saya menegaskan kembali seruan Guyana untuk solusi yang adil dan langgeng terhadap krisis di Timur Tengah. Solusi yang mengakhiri penderitaan warga sipil dan mengakui hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta mendapatkan tanah air. Saya menegaskan kembali dukungan untuk solusi dua negara,” kata Presiden Guyana Mohamed Irfaan Ali, Kamis.

Presiden Senegal Bassirou Diomaye Diakhar Faye melanjutkan, tidak ada negara, perdamaian, dan keamanan yang berkelanjutan tanpa solusi dua negara. ”Palestina, dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota, dan Israel. Keduanya dapat hidup berdampingan dengan garis perbatasan yang diakui secara internasional,” ujarnya.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan, negaranya mengambil keputusan untuk bergabung dengan mitra lain untuk mengakui negara Palestina, tahun lalu. Keputusan ini didorong oleh tekad untuk mencoba mengakhiri siklus kekerasan yang telah merenggut terlalu banyak nyawa orang tak bersalah.

”Kami tahu satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian dan keamanan di Palestina, Israel, dan Timur Tengah adalah solusi dua negara. Rakyat Israel dan Palestina dapat membesarkan anak-anak dalam kebebasan dan keamanan. Kami akan terus menentang tindakan yang merusak prospek perdamaian, termasuk permukiman ilegal di Tepi Barat,” ujar Albanese.

Sepanjang Kamis, seruan-seruan yang sama juga keluar dari Barbados, Kuwait, Yaman, Ghana, dan Somalia. Negara Komoro, Hongaria, Gambia, Irlandia, Austria, sekaligus Portugal juga tidak tinggal diam.

Menguatnya dukungan internasional terjadi ketika Palestina memanggil aksi nyata dari lebih banyak negara untuk menindak aksi ilegal Israel. Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan seruan tersebut lewat pesan video dalam Sidang Majelis Umum PBB, Kamis. Selama dua tahun berturut-turut, AS menolak visa Abbas sehingga ia tidak bisa mengikuti sidang secara langsung.

Abbas mengatakan, Palestina sedang menghadapi salah satu masa paling berbahaya dalam sejarah. Padahal, rakyat Palestina sudah puluhan tahun merasakan ketidakadilan, pendudukan, kekerasan, perampasan hak dasar, dan genosida oleh Israel.

”Kami telah lama memperingatkan komunitas internasional, melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melalui Dewan Keamanan, bahwa kebijakan Israel yang melanggar hukum internasional akan menghancurkan solusi dua negara. Inilah yang sedang terjadi sekarang,” kata Abbas.

Menurut dia, apa yang terjadi di Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur bukan insiden terisolasi. Israel menerapkan skema kolonialisme yang bertujuan untuk mempersulit kehidupan warga Palestina di tanah air sehingga memaksa mereka pergi.

”Kami memperingatkan Anda hari ini, jangan biarkan Nakba lain terjadi. Jangan biarkan pembantaian massal seperti yang terjadi pada tahun 1948 terjadi lagi,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Abbas meminta masyarakat internasional meningkatkan tekanan terhadap ancaman bahaya tersebut, termasuk dengan mendorong solusi dua negara berdasarkan legitimasi internasional. ”Berapa lama lagi beberapa negara akan terus bungkam mengenai Israel, atau memasok senjata yang digunakan Israel untuk melawan rakyat kami?” ujarnya.

Abbas meyakinkan, Otoritas Palestina menyambut baik rencana perdamaian berisi 20 poin usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Palestina turut mengapresiasi inisiatif Arab Saudi dan Perancis yang melahirkan Deklarasi New York.

Dalam sidang hari Kamis, tidak hanya Palestina, Israel juga mendapat kesempatan berpidato pada hari yang sama. Kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat penolakan keras. Ketika ia berjalan ke podium, sorakan, cemoohan, dan aksi keluar ruangan massal berlangsung sehingga sebagian besar kursi kosong. Delegasi dari Indonesia juga keluar.

Selama Sidang Majelis Umum PBB, sejumlah pertemuan dan diskusi terkait situasi di Gaza, Tepi Barat, dampak perang, dan solusi dua negara telah berlangsung. Belum sampai sepekan, setidaknya ada lebih dari empat pertemuan tentang isu-isu tersebut yang dibahas berbagai negara di dalam ataupun di luar markas PBB.

Negara-negara Kelompok Delapan (Group of Eight), misalnya, bertemu di New York pada Senin (21/9/2026). Kelompok negara Arab dan Islam tersebut menyoroti tentang belum ada perubahan nyata agar situasi rakyat Palestina di Jalur Gaza membaik setelah ada kesepakatan antara Hamas dan Israel, tahun lalu.

Pada Kamis, Aliansi Global Tingkat Menteri untuk Solusi Dua Negara digelar. Banyak negara dan organisasi terlibat dalam berbagai perbincangan tersebut. Beberapa di antaranya Arab Saudi, Perancis, Indonesia, Norwegia, Jepang, Inggris, dan masih banyak lagi.

”Arab Saudi bakal terus bekerja secara tegas untuk menerapkan solusi dua negara dan mewujudkannya menjadi kenyataan. Kerajaan akan tetap teguh dalam upayanya untuk mencapai penyelesaian yang adil dan perdamaian yang lebih realistis,” kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan.

Media TRT mencatat, solusi dua negara membayangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967. Wilayah Palestina akan mencakup Tepi Barat dan Gaza, dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota sesuai dengan resolusi PBB yang relevan.

Menlu Inggris Edward Miliband menambahkan, upaya mewujudkan solusi dua negara hancur di lapangan. Masalah terbaru bisa terlihat pada proyek E1 dari Israel, yaitu rencana pembangunan perumahan di koridor timur Tepi Barat.

”Ada dua hal yang bisa kita lakukan saat ini. Pertama, kejelasan moral tentang apa yang sedang terjadi. Jika kita diam dan menghindari kebenaran, maka kita tidak dapat berharap untuk membuat kemajuan. Kedua, tekanan politik pada pemerintah Israel sangat penting untuk membuat perbedaan,” imbuh Miliband.

Miliband melanjutkan, dunia, khususnya Israel, seharusnya merasa malu dengan situasi kemanusiaan di Gaza karena memblokir bantuan kemanusiaan. ”Mari kita berpikir dengan sangat keras tentang apa yang dapat kita lakukan sehingga kita tidak bertemu lagi dalam setahun ke depan dengan lebih banyak penderitaan pada rakyat Gaza dan Tepi Barat,” tutupnya. (AP)