Dicurigai Terkait Relokasi Palestina, Pengakuan Israel atas Somaliland Tuai Kecaman dan Sorakan

HARGEISA, SENIN — Pengakuan Israel terhadap Somaliland dicurigai terkait dengan upaya memuluskan agenda Tel Aviv menggusur paksa warga Palestina. Pengakuan itu memicu perayaan di Somaliland sekaligus kecaman internasional. Kelompok Houthi di Yaman memberikan peringatan keras.

Israel menjadi negara pertama yang mengakui Republik Somaliland sebagai negara merdeka dan berdaulat, Jumat (26/12/2025). Pengakuan ini disambut perayaan ribuan warga di sejumlah kota di Somaliland pada Minggu (28/12/2025) waktu setempat atau Senin (29/12/2025) waktu Indonesia.

Di ibu kota Hargeisa, massa memadati stadion besar. Banyak orang mengenakan warna bendera Somaliland hijau, putih, dan merah. ”Kemenangan bagi Somaliland!” seru massa.

Perayaan serupa berlangsung di kota Burao di wilayah tengah serta Gebiley di bagian timur. Seorang warga Hargeisa, Jama Suleyman, menyebut pengakuan itu sebagai pengesahan atas eksistensi politik Somaliland yang selama ini terisolasi. ”Kami menyambut setiap negara yang mengakui keberadaan kami,” ujarnya.

Langkah Israel dinilai berpotensi mengubah dinamika geopolitik di kawasan Tanduk Afrika dan Laut Merah. Pengakuan tersebut dicurigai terkait dengan kepentingan strategis Israel untuk memperluas pengaruh di jalur pelayaran Laut Merah dan Teluk Aden. Hal ini akan memperkuat posisi Israel dalam menghadapi kelompok Houthi di Yaman di tengah ketegangan regional pascaperang Gaza.

Akan tetapi, dalam sebuah pernyataan bersama, lebih dari 20 negara bersama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menolak pengakuan Israel itu. Mereka menyebutnya memiliki dampak serius terhadap perdamaian dan keamanan di Tanduk Afrika dan Laut Merah serta perdamaian dan keamanan internasional secara keseluruhan.

Kelompok itu juga menegaskan penolakan terhadap setiap upaya yang mengaitkannya dengan rencana pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka. Penegasan ini merujuk pada kekhawatiran bahwa pengakuan atas Somaliland dapat dikaitkan dengan skema relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza.

Awal tahun 2025, pejabat AS dan Israel pernah menyampaikan mendekati Somaliland terkait dengan kemungkinan menampung warga Palestina dari Gaza. AS kemudian meninggalkan rencana tersebut. Pada Sabtu, Departemen Luar Negeri AS menegaskan, Washington tetap mengakui keutuhan wilayah Somalia, termasuk wilayah Somaliland.

Pemerintah Somaliland berupaya menepis kekhawatiran bahwa pengakuan Israel akan memicu konflik. Dalam rapat umum di Hargeisa, Menteri Urusan Kepresidenan Somaliland Khadar Hussein Abdi menyatakan bahwa kerja sama dengan Israel tidak akan membawa kekerasan.

”Pengakuan dan kedatangan Israel tidak akan menciptakan kekerasan, tidak akan membawa konflik, dan tidak akan membahayakan siapa pun,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Somaliland akan bekerja sama dengan Israel untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan produksi pertanian, dan mengelola sumber daya air.

Kami menyambut setiap negara yang mengakui keberadaan kami.

Kementerian Luar Negeri Somaliland menyatakannya sebagai keputusan bersejarah. ”Perayaan massal sedang berlangsung di Hargeisa dan di sejumlah kota di Republik Somaliland, ketika warga dengan bangga berkumpul untuk memperingati keputusan bersejarah Pemerintah Israel,” cuitnya di media sosial X.

Pada Jumat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, dan Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi menandatangani deklarasi bersama pengakuan timbal balik. Netanyahu mengatakan negaranya akan menjalin kerja sama di bidang pertanian, kesehatan, teknologi, dan ekonomi.

Netanyahu juga mengucapkan selamat kepada Abdullahi. Ia memuji kepemimpinannya serta mengundang untuk melakukan kunjungan resmi ke Israel.

Netanyahu menegaskan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan semangat Abraham Accords yang dimediasi pemerintahan Trump pada 2020. Perjanjian ini menjadi kerangka normalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab, dimulai dari Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Abdullahi menyatakan wilayahnya siap bergabung dengan Abraham Accords. Ia menyebutnya sebagai sebuah langkah menuju perdamaian regional dan global. Ia juga menyebutnya kemitraan strategis. Abdullahi menegaskan komitmen membangun kemitraan, meningkatkan kemakmuran bersama, dan mendorong stabilitas di seluruh Timur Tengah dan Afrika.

Pemerintah Somalia mengecam pengakuan Israel sebagai langkah melawan hukum dan serangan terhadap kedaulatannya. ”Pemerintah federal bertekad menempuh semua langkah diplomatik, politik, dan hukum yang diperlukan, sesuai dengan hukum internasional, untuk membela kedaulatan, persatuan, dan batas-batas wilayah yang diakui secara internasional,” demikian pernyataan resmi Kantor Perdana Menteri Somalia.

Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud, dalam unggahan di X, menyebut langkah Israel sebagai agresi ilegal dan bertentangan dengan aturan hukum dan diplomatik. Dalam sidang darurat parlemen Somalia, Mohamud menyatakan pengakuan Israel setara dengan agresi terhadap kedaulatan, kemerdekaan, keutuhan wilayah, dan persatuan rakyat Republik Somalia.

Menurut Mohamud, pelanggaran Netanyahu dan upayanya untuk memecah belah Republik Federal Somalia merupakan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas dunia serta kawasan.

Pada Maret 2025, Somalia dan Somaliland sama-sama membantah menerima proposal dari AS atau Israel untuk menerima warga Palestina dari Gaza. Pemerintah Somalia menyatakan menolak secara tegas rencana tersebut.

”Somalia tidak akan pernah menerima rakyat Palestina diusir secara paksa dari tanah mereka yang sah ke tempat yang jauh, baik itu Somalia maupun wilayah lain,” ujar Mohamud dalam sidang parlemen Somalia saat itu.

Pemimpin kelompok Houthi di Yaman, Abdulmalik al-Houthi, mengancam setiap keberadaan Israel di Somaliland. Pengakuan Israel dia sebut sikap bermusuhan yang menargetkan Somalia, Yaman, Laut Merah, dan negara-negara di sepanjang kedua pesisir Laut Merah.

”Setiap keberadaan Israel di Somaliland akan dianggap sebagai target militer bagi angkatan bersenjata kami, karena hal itu merupakan agresi terhadap Somalia dan Yaman, serta ancaman terhadap keamanan kawasan,” katanya.

Somaliland memproklamasikan pemisahan diri pada 1991 saat perang saudara berkecamuk di Somalia. Sejak itu, Somaliland mendorong pengakuan internasional. Wilayah bekas protektorat Inggris itu memiliki pemerintahan sendiri, mata uang, paspor, dan angkatan bersenjata sendiri. Somaliland relatif lebih stabil dibandingkan Somalia yang kerap mengalami serangan kelompok Al-Shabaab di Mogadishu.

Posisinya di Teluk Aden berhadapan langsung dengan wilayah Houthi di Yaman dan bertetangga dengan Djibouti, negara kecil yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat, China, Perancis, dan sejumlah negara lain. Posisi ini menambah sensitivitas geopolitik pengakuan Israel terhadap Somaliland di tengah rivalitas global di kawasan Laut Merah.

Israel berulang kali menyerang Houthi di Yaman setelah perang Gaza pecah pada Oktober 2023, sebagai respons atas serangan Houthi ke wilayah Israel yang diklaim sebagai solidaritas bagi warga Palestina di Jalur Gaza.

Gelombang penolakan pengakuan Israel terus membesar. Uni Eropa mendesak agar kedaulatan dan persatuan Somalia dihormati serta menyerukan dialog antara Mogadishu dan Somaliland. Mesir menegaskan dukungan penuh terhadap keutuhan wilayah Somalia. Sikap serupa disampaikan Uni Afrika.

Kecaman juga datang dari Nigeria, Suriah, enam negara Dewan Kerja Sama Teluk, dan blok regional Afrika Timur IGAD. Mereka menegaskan kedaulatan Somalia diakui berdasarkan hukum internasional dan pengakuan sepihak bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. (AFP/REUTERS/AP)