Dinilai Terlalu Liberal, Trump Segera Bubarkan Departemen Pendidikan

WASHINGTON DC, KAMIS — Janji kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membubarkan Departemen Pendidikan segera terealisasi. Bagi kaum konservatif, lembaga ini terlalu liberal. Namun, banyak pihak menentang rencana tersebut.

Menurut ringkasan Gedung Putih yang diperoleh Reuters, Trump akan menandatangani perintah eksekutif pembubaran departemen itu pada Kamis (20/3/2025) waktu setempat. Perintah ini memberikan sejumlah pengarahan kepada Menteri Pendidikan Linda McMahon.

”Untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna memfasilitasi penutupan Departemen Pendidikan dan mengembalikan kewenangan pendidikan ke negara bagian, sambil terus memastikan penyediaan layanan, program, serta manfaat yang efektif dan tanpa gangguan yang diandalkan oleh warga Amerika,” bunyi ringkasan itu.

Departemen Pendidikan mengawasi sekitar 100.000 sekolah negeri dan 34.000 sekolah swasta di AS. Sebanyak 85 persen pendanaan sekolah negeri berasal dari pemerintah negara bagian dan daerah. Jumlah pendanaan federal jauh lebih kecil.

Tugas utama departemen adalah mengawasi pengelolaan dana, termasuk pinjaman mahasiswa dan program bantuan. Besaran pinjaman mahasiswa saat ini senilai 1,6 triliun dollar AS. Program bantuan yang tersedia, antara lain, untuk makanan sekolah, guru anak kebutuhan khusus, program seni, dan infrastruktur. Selain itu, departemen mengawasi penegakan hak sipil.

Gedung Putih belum menjelaskan departemen mana yang akan menggantikan fungsi Departemen Pendidikan atau tidak sama sekali. Pada sidang konfirmasi, McMahon akan mempertahankan pendanaan untuk sekolah berpenghasilan rendah dan murid miskin.

”Sasaran administrasi adalah Departemen Pendidikan yang berfungsi lebih baik,” ujarnya.

Partai Republik telah berniat menutup Departemen Pendidikan selama beberapa dekade. Sejak periode pertama menjabat (2017-2021), Trump juga berulang kali menyerukan penghapusan Departemen Pendidikan walau tidak dilakukan Kongres.

Menurut Trump, departemen itu boros dan tercemar oleh ideologi liberal. Ide penutupan itu semakin populer belakangan di kelompok orangtua konservatif.

Karena itu, ringkasan Gedung Putih turut mencantumkan larangan pemberian dana sisa pada program atau kegiatan apa pun yang menerapkan inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) atau ideologi jender. Inisiatif ini adalah program pemerintahan Presiden Joe Biden.

Pada saat yang sama, Trump mendesak Departemen Pendidikan untuk mempromosikan beberapa agendanya. Ia memerintahkan Kantor Hak Sipil untuk memprioritaskan pengaduan antisemitisme.

Berbekal ancaman dana pendidikan federal, Trump juga menyuruh Kantor Hak Sipil memeriksa sekolah dan perguruan tinggi yang membangkang perintahnya. Ia mengeluarkan larangan terkait atlet transjender berpartisipasi dalam olahraga perempuan, aktivisme pro-Palestina, dan program keberagaman.

Pada Rabu (19/3/2025), Gedung Putih menangguhkan pendanaan untuk University of Pennsylvania sebesar 175 juta dollar AS. Pemerintah menekan agar kampus ini mengikuti kebijakan soal olahraga bagi kaum transjender.

Berbagai pihak menentang keras rencana Trump. Mereka berpendapat, Partai Republik berusaha mendorong pendidikan yang berorientasi laba.

”Ini adalah hari yang suram bagi jutaan anak Amerika yang bergantung pada pendanaan federal untuk pendidikan berkualitas, termasuk mereka yang tinggal di komunitas miskin dan perdesaan dengan orangtua yang memilih Trump,” kata Derrick Johnson, Presiden Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna (NAACP), kelompok hak sipil terkemuka.

Presiden National Parents Union, Keri Rodrigues, menuturkan, fungsi departemen itu adalah menjamin setiap anak dari berbagai latar belakang mendapat akses pendidikan. Pembubaran akan berdampak secara tidak proporsional pada komunitas rentan. 

”Menghapusnya akan membatalkan kemajuan yang telah dicapai selama beberapa dekade, meninggalkan banyak anak di belakang sistem pendidikan yang secara historis telah gagal melindungi kelompok yang paling terpinggirkan,” ujar Rodrigues dilansir dari NBC News.

Pekan lalu, kelompok 21 Jaksa Agung dari Demokrat mengajukan gugatan hukum di pengadilan Federal Boston, Massachusetts. Mereka berpendapat, rencana pembubaran Departemen Pendidikan sekaligus PHK pegawai melanggar hukum.

Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan pemecatan lebih dari 1.300 pegawai Departemen Pendidikan. Pemutusan hubungan kerja itu menyisakan 2.183 pegawai. Saat Trump menjabat Januari 2025, jumlah pegawai masih 4.133 orang.

Apabila Departemen Pendidikan betul bubar, ini akan menjadi lembaga setingkat kabinet pertama yang ditutup Trump. Namun, Trump harus melewati sejumlah prosedur.

Pada dasarnya, ia membutuhkan UU persetujuan dari Kongres. Tetapi, kemungkinan itu sulit. Partai Republik memang memegang mayoritas dengan 53 kursi diikuti oleh 45 kursi oleh Demokrat dan 2 kursi oleh independen.

Hanya saja, UU pembubaran lembaga akan membutuhkan 60 suara agar lolos. Sejauh ini, Senat Demokrat tidak memberikan tanda akan mendukung rencana Trump.

”Dampak dari kampanye tebang-bakar Trump dan (Elon) Musk akan terasa di seluruh negara bagian—oleh para siswa dan keluarga yang menderita karena kehilangan staf departemen yang bekerja untuk memastikan hak-hak berdasarkan hukum federal,” kata Senator Patty Murray dari Demokrat. Musk adalah pemimpin bersama Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE)

Bahkan, beberapa sekutu Trump meragukan keberhasilan menutup Departemen Pendidikan tanpa persetujuan Kongres. Pada 2023, DPR pernah mempertimbangkan amendemen penutupan departemen itu. Namun, 60 anggota Partai Republik justru bergabung dengan Partai Demokrat untuk menolak.

Walau tidak mampu menutup Departemen Pendidikan tanpa Kongres, Trump tampaknya tetap bisa membuat pegawai departemen mustahil bekerja. Ini sudah dia lakukan pada USAID, Lembaga Pembangunan Internasional AS. (AP/Reuters)