Diplomasi Prabowo: Redefinisi Politik Bebas Aktif?

Langsung tancap gas. Belum sebulan dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto langsung melakukan lawatan ke luar negeri secara maraton selama 16 hari.

Seolah berburu kepentingan bilateral di empat negara—China, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Emirat Arab (UEA)—sekaligus urusan multilateral di KTT APEC (Peru) dan KTT G20 (Brasil). Bukan suatu kebetulan jika urutan negara yang dikunjungi dimulai dari China. Selain karena dekat secara geografis, China juga memang negara yang belakangan (di era Presiden Joko Widodo) merupakan ”tulang punggung” pembangunan di Indonesia.

Walau demikian, profil Prabowo sangat berbeda dari presiden sebelumnya bagi lensa dan perspektif politik China.

Jika Jokowi (di masa jabatan pertama) amat jelas bagian dari barisan Soekarnoisme yang sangat dihormati di China, maka China perlu lensa superskeptik untuk memahami model kepemimpinan Prabowo—sebagai salah satu tokoh Orde Baru (yang sangat anti-China).

Kenyataannya, di semua jamuan kenegaraan di China, Prabowo mampu mengorkestrasi semua peluang hingga memperoleh kesepakatan investasi di berbagai bidang senilai sekitar Rp 160 triliun.

Kepribadian yang ”semringah” didukung kemampuan bahasa Inggris dan Mandarin memadai membuat semua peluang seolah mudah dikunyah. Maklum, Prabowo pernah mengenyam pendidikan SD di Hong Kong sekitar dua tahun selama ikut orangtuanya hidup di pelarian di era Orde Lama.

Di sisi lain, keceriaan Prabowo dalam bermandarin-ria rupanya dimanfaatkan pihak China untuk ”menyelipkan” beberapa kosakata dalam pernyataan bersama (joint statement) yang belakangan menjadi bahan sorotan berbagai pihak.

Pada satu pasal dalam pernyataan itu tersurat bahwa RI bersepakat akan melakukan kolaborasi joint development di wilayah yang tumpang tindih antara RRC dan RI. Secara tersirat China ingin mendapatkan legitimasi RI terkait sebagian wilayah yang mereka klaim dengan sembilan garis putus-putus di Laut China Selatan (kini menjadi 10 garis putus-putus).

Padahal, menurut kita, dari perspektif mana pun wilayah klaim tumpang tindih itu tidak ada. Persoalannya, China sudah mengantongi pernyataan resmi walau Presiden Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa untuk yang berurusan dengan kedaulatan tak ada kompromi.

Maksudnya, kedaulatan negara harus menjadi prioritas. Kesepakatan bersama itu poin utamanya adalah kesepakatan bekerja sama (bukan bersaing, apalagi berkonfrontasi).

Dua langkah cerdik di lawatan dua negara pertama yang sedang bersaing sengit itu memudahkan orkestrasi pada kunjungan di negara berikutnya.

Sejauh ini belum ada klarifikasi memuaskan dari Kementerian Luar Negeri RI terkait overlapping claim ini. Bagi diplomat, dalam hal lawatan luar negeri ini, Presiden Prabowo adalah diplomat. Bahkan, beberapa kalangan melihat di lawatan kali ini Prabowo tak hanya berperan sebagai presiden, tetapi juga sebagai menlu.

Tafsir kalimat tersurat boleh dan bisa ”dilipat sedemikian rupa” sesuai kepentingan yang memaknainya. Dalam konteks ini rupanya Prabowo ingin meredefinisi prinsip politik luar negeri RI yang bebas aktif. Dari yang semula dimaknai sebagai eksklusif, dianggap harus menjauhi dua karang; disesuaikan ke arah inklusif, menjadi melangkah di antara dua karang.

Apa pun pemikiran kita terhadap China, kita perlu berlaku kolaboratif, apalagi dengan komitmen investasi Rp 160 triliun dan kesepakatan bantuan untuk penyediaan makan siang gratis selama lima tahun ke depan.

Walau diplomasi merupakan panggung ”bersilat lidah”, setiap diplomat tahu dan menyadari indikasi sifat ini. Pragmatisme Indonesia pada lawatan ke China ini wajar dan masuk akal bagi kepentingan Indonesia, tetapi tidak demikian dengan kacamata AS sebagai negara tujuan berikutnya dari lawatan besar ini.

Apalagi sebentar lagi AS dipimpin kembali oleh Trump yang proteksionis. Rupanya presiden kita menyadari, penampilannya di China cenderung membuat kecemburuan pada AS. Maklum, AS dan China dalam kondisi perang dingin (baca: perang dagang). Yang dilakukan oleh Prabowo adalah lebih dulu menelepon Trump (sebelum bertemu Joe Biden), menyampaikan selamat atas terpilihnya kembali sebagai presiden AS.

Dan, yang paling penting adalah kesempatan untuk menyampaikan bahwa dirinya merupakan presiden terpilih RI ”didikan Amerika”. Maklum, Prabowo salah satu tokoh penting di zaman Orde Baru ketika Indonesia menjadi tulang punggung AS di Asia Tenggara dalam politik luar negeri (containment policy) melawan komunis di Asia.

Reputasi militer Prabowo mereknya adalah Amerika, bukan China, bukan juga Rusia. Dalam hal ini, ia seperti ingin menyatakan bahwa China is OK, apalagi Amerika. Itulah sebabnya AS bahkan menyepakati investasi senilai Rp 318 triliun, hampir dua kali lipat dari jumlah yang didapat dari China.

Seolah-olah AS lupa atas kekecewaannya lantaran dua minggu sebelumnya Menlu RI Sugiono menghadiri KTT BRICS dan menyatakan RI ingin menjadi negara mitra BRICS yang anti-dollar AS itu. Politik bebas aktif makin jelas berbentuk pragmatis daripada paranoia terhadap kompetisi.

Dua langkah cerdik di lawatan dua negara pertama yang sedang bersaing sengit itu memudahkan orkestrasi pada kunjungan di negara berikutnya. Di KTT G20 Brasil, di samping turut memanfaatkan tema utama dalam menciptakan dunia yang adil dan berkesinambungan, delegasi RI juga memperoleh kesepakatan investasi multilateral sebesar Rp 44 triliun.

Di KTT APEC yang diikuti 22 negara itu, delegasi berhasil mengamankan 70 persen keberlangsungan ekspor ke negara-negara APEC. Selanjutnya, di Inggris mendapat komitmen Rp 135 triliun, dari UEA mendapat jaminan hubungan baik seperti yang terjadi selama ini.

Semoga politik luar negeri bebas aktif ini segera direkonstruksi lebih jelas dengan rencana aksi yang lebih operasional dan strategis.

Tulus Warsito Guru Besar (Emeritus) Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta