Diplomasi Segala Arah untuk Bertahan

Indonesia memandang dunia dengan kaca mata realis pragmatis yang mensyaratkan bertahan dengan segala cara. Wujudnya antara lain lewat diplomasi segala arah .

Tatanan global diwarnai kepentingan nasional yang sempit malah mengalahkan keamanan bersama. Hukum internasional yang selama ini menjadi pagar stabilitas dunia, sering disalahgunakan.

"Tata kelola global yang dibentuk untuk mengelola krisis, semakin kesulitan mengejar realita yang terjadi. Sejumlah negara kunci juga menarik diri dari tanggung jawab tata kelola dunia, ” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM), Rabu (14/1/2026).

Dunia, lanjut Sugiono, sedang keras, kompetitif dan semakin tidak terprediksi. "Oleh karena itu, diplomasi kita harus dibangun atas kesiapsiagaan, kewaspadaan dan realisme. Kita harus mampu memiliki kemampuan menahan tekanan, mengelola risiko, beradaptasi, untuk bangkit lebih kuat,” lanjutnya.

Ia juga mengatakan, diplomasi harus berangkat dari kebutuhan rakyat. Diplomasi juga berangkat dari kepentingan nasional serta dari kewajiban negara untuk hadir dan melindungi. Diplomasi jadi instrumen negara memastikan rakyat aman, sejahtera dan terlindungi, di tengah dunia yang semakin tidak menentu.

Gagasan pokok PPTM 2026 sulit dipisahkan dari pemikiran Amitav Acharya dan John Mearsheimer. Acharya, dosen pada American University di Washington DC, menggaungkan konsep multiplex world order yang disebut Sugiono berlaku saat ini.

Sementara Mearsheimer, pengajar Chicago University, dikenal penganjur neorealisme ofensif. Dalam artikel di Foreign Affairs pada Oktober 2021, ia menyebut hubungan antarnegara bersifat anarki.

Oleh karena itu, ia menganjurkan negara menjadi aktor berkuasa, hegemonik, dan memastikan tak ada kekuatan besar lain mendominasi kawasan mereka. Pada Oktober 2024, cara pandang itu dibagikannya dalam pembekalan calon anggota Kabinet Merah Putih.

Kepala Departemen Hubungan Internasional pada CSIS, Lina Alexandra, menyoroti fakta isu pertahanan dan ketahanan paling utama di bahas dalam PPTM 2026. Selain diplomasi, yang disebut 36 kali, kata ”bertahan”, ”pertahanan”, dan ”keamanan” paling banyak disebut dalam PPTM 2026.

Sebaliknya, ASEAN dibahas belakangan dan isinya daftar harapan. Bukan capaian dan hal yang dapat dilajukan Indonesia. ASEAN dan Asia Tenggara hanya disebut 13 kali sepanjang PPTM 2026.

Ia juga menyoroti, capaian diplomasi RI 2025 belum signifikan. ”Banyak peluang bisa diambil bila peran diplomasi dijalankan dengan fokus dan prioritas jelas,” ujarnya, Kamis (15/1/2026), di Jakarta.

Bagi Dewi Fortuna Anwar, PPTM yang menekankan pada ketahanan nasional merupakan pilihan tepat dalam situasi global saat ini. Sementara dalam sejumlah kesempatan lain, Profesor riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu kerap menyoroti pragmatisme politik luar negeri (Polugri) RI.

Ia menyebut, Prabowo Subianto kembali mempraktikkan diplomasi ke segala arah. Seperti dulu dipraktikkan Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak dilantik, Prabowo mendatangi 27 negara. Ia juga rajin hadir di berbagai forum global. Kehadiran itu, kata Dewi, fokus pada interaksi global untuk menampilkan dirinya dan Indonesia.

Dosen pada Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, mengatakan bahwa diplomasi presiden telah kembali di era Prabowo, dan Indonesia ingin dilihat oleh para pemain global lainnya. Ia merujuk fakta, Joko Widodo nyaris tak pernah hadir di forum global. Urusan diplomasi sepenuhnya diserahkan ke Retno Marsudi, Menlu RI 2014-2024.

Menurut redaktur Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Katrin Büchenbacher, Prabowo berusaha menghapus kesan Indonesia kurang berperan dibandingkan negara di kawasan. Dalam Sidang Majelis Umum PBB 2025, Prabowo dinilai NZZ, media konservatif di Swiss, menyentak dunia kala menyatakan akan mengirim 20.000 tentara ke Gaza. Sentakan lanjutannya, Indonesia akan memborong persenjataan dari China sembari tetap mempertahankan pembelian dari Barat.

Di berbagai forum lain, Prabowo menegaskan hasrat Indonesia lebih terlibat. Caranya, menguatkan reputasi dan pengaruh politik sebagai kekuatan menengah.

Dengan cara itu, menurut NZZ, Prabowo berharap Indonesia diperhatikan. Lalu, pada akhirnya, Indonesia mendapat kucuran investasi, keragaman relasi diplomatik dan ekonomi, serta kemandirian dari mitra ekonomi tradisional.

Sementara daftar kunjungan menunjukkan Prabowo membangun keseimbangan pragmatis ke Barat sekaligus kecenderungan ke Timur. Sejak menang pemilu, Prabowo belum bertemu bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, Prabowo dijadwalkan ke AS pada akhir Januari 2026. Bersama Trump, ia akan meneken kesepakatan dagang RI-AS. Hingga Kamis (15/1), berbagai isu belum disepakati RI-AS.

Di sisi lain, Prabowo berulang kali bertemu bilateral dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Xi dan Putin menjadikan Prabowo tamu istimewa.

Kala diterima Putin pada Desember 2025, Prabowo membuat banyak orang terkesiap. Ia mengundang Putin, buron Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), ke Indonesia. Undangan yang membuat orang bertanya: seriuskah Indonesia dengan hukum internasional?

Pertanyaan soal hukum itu terlontar sejak Prabowo baru dilantik. Pada November 2024, Prabowo-Xi mendeklarasikan pembangunan bersama di Laut China Selatan. Deklarasi itu membingungkan regional dan global.

Lewat deklarasi itu, menurut Dewi, Indonesia seolah mengakui klaim China atas LCS. Padahal, selama bertahun-tahun, Jakarta menegaskan tidak pernah mengakui pernyataan Beijing bahwa China-Indonesia punya tumpang tindih klaim di LCS. Deklarasi membalikkan semua itu. Memang selepas keriuhan akibat deklarasi, Kemenlu RI berusaha menjelaskan tidak ada perubahan kebijakan RI soal LCS.

Jika kebijakan luar negeri berpusat pada visibilitas presiden, maka kebijakan tersebut akan rentan terhadap keunikan siapa pun yang menduduki jabatan tersebut.

Selepas deklarasi LCS, Prabowo membawa Indonesia bergabung dengan BRICS. Di era SBY dan Joko Widodo, Indonesia terus mengulur waktu memenuhi undangan bergabung dengan BRICS.

Hal lain, Prabowo menambahnya dengan memilih ke Rusia alih-alih memenuhi undangan G-7 di Kanada. Alasannya, sejak lama Putin mengirim utusan pribadi untuk mengantar undangan. Sementara Perdana Menteri Kanada Mark Carney, tuan rumah G-7, mengirim undangan belakangan.

Bukan cuma itu, Prabowo tetap terbang ke China kala Indonesia diguncang protes besar di ujung Agustus 2025. Di sana, ia berfoto bersama Xi, Putin, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Adegan yang membangkitkan kenangan atas Poros Jakarta-Beijing-Pyongyang dan kini ditambah Moskwa. Blok Timur sepenuhnya.

Memang, Prabowo juga bertandang ke Uni Eropa dan Inggris. Selain membeli persenjataan dari Perancis, RI akan membeli 1.000 kapal ikan dari Inggris.

Manuver lain yang disesalkan banyak pihak adalah Indonesia tak lagi menunjukkan kepemimpinan di ASEAN. Padahal, selama ini, modal Indonesia bermanuver di panggung global adalah status sebagai pemimpin tradisional Asia Tenggara. Indonesia bukan cuma mewakili 270 warganya, melainkan hingga 650 juta warga Asia Tenggara.

Lina mengatakan, ambisi global RI tidak salah. Walakin, seharusnya ambisi itu dimulai dengan kepemimpinan di kawasan. RI setahun ini menghabiskan lebih banyak sumber daya diplomasi untuk hal di luar kawasan seperti BRICS, D8, hingga MIKTA. Sementara mekanisme kawasan seperti ASEAN dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP) kurang dioptimalkan.

Bagi Radityo, diplomasi era Prabowo mengesampingkan keahlian Kemenlu RI dan lebih menonjolkan improvisasi presiden. Diplomasi yang didorong kebutuhan menjadi viral dibandingkan dengan kelembagaan yang terukur.

Kehati-hatian berlapis yang biasanya diterapkan Kemenlu RI, terutama pada isu sensitif, tidak terlihat. Berulang kali, para pejabat Kemenlu harus mengklarifikasi kala pernyataan atau manuver Prabowo memicu pertanyaan di dalam dan luar negeri.

Sementara mantan Wamenlu RI Dino Patti Djalal mempertanyakan Sugiono yang nyaris tak pernah menghadiri forum-forum polugri di Indonesia. Nyaris tak pernah pula menyampaikan: apa sebenarnya arah kebijakan luar negeri RI?

Sampai sebelum pandemi Covid-19, para kepala perwakilan RI secara berkala mendapat pengarahan tahunan dari presiden dan menlu. Kini, menurut Dino, para duta besar RI yang sedang pulang ke Indonesia kerap kesulitan menemui menlu. Sebagian komunitas sarjana dan peneliti isu kebijakan luar negeri RI lebih sulit lagi berkomunikasi dengan Sugiono.

Di laman resmi Kemenlu, memang kerap ditampilkan kegiatan Menlu dan Kemenlu. Laman dan akun media sosial Menlu RI dan Kemenlu RI antara lain menampilkan pertemuan atau lawatan para pejabat Kemenlu RI ke berbagai lembaga kajian dan perguruan tinggi di Indonesia. ”Politik luar negeri tidak cukup dari laman internet dan Instagram. Menteri harus berbicara," kata Dewi.

Di PPTM, Sugiono telah menyebut polugri dimulai dari dalam negeri. Sementara Dino mengatakan, polugri tidak berjalan tanpa didukung publik. Untuk itu, perlu interaksi Menlu dan Kemenlu RI dengan publik.

Menlu, kata Dewi dan Dino, memang pembantu presiden. Walakin, tak berarti semua urusan diplomasi diserahkan kepada presiden. Justru Menlu perlu secara berkala menyampaikan arah polugri RI.

Indonesia, kata Radityo, perlu mengembalikan keseimbangan diplomasi kepresidenan dengan diplomasi kelembagaan. Presiden memang wajar memainkan peran utama di forum internasional. Walakin, tak berarti Kemenlu dikesampingkan dalam praktik polugri.

”Jika kebijakan luar negeri berpusat pada visibilitas presiden, maka kebijakan tersebut akan rentan terhadap keunikan siapa pun yang menduduki jabatan tersebut. Memperkuat budaya institusional di dalam Kemenlu, lembaga-lembaga terkait ASEAN, dan aparat keamanan nasional akan memastikan bahwa diplomasi Indonesia tetap konsisten, terlepas dari perubahan kepemimpinan. Institusionalisasi ini sangat penting jika Indonesia ingin mempertahankan kredibilitasnya sebagai kekuatan menengah," kata Radityo.

Hal lain yang perlu diingat, omnibus law yang pernah digadang menyelesaikan berbagai hal ternyata tidak kunjung berfungsi. Maka, perlu bertanya, apakah omni direction foreign policy alias polugri ke segala arah akan berfungsi?