Dirikan Prasasti Center for Policy Studies, Hashim: Ingatkan jika Pemerintah Salah

JAKARTA, KOMPAS — Jumlah lembaga kajian nonpemerintah bertambah setelah Prasasti Center for Policy Studies resmi diluncurkan. Sebagai lembaga yang mengamati kebijakan publik, lembaga ini diharapkan tetap terbuka dan mau mengkritisi kebijakan pemerintah berdasarkan data.

Prasasti Center for Policy Studies didirikan oleh sejumlah tokoh, di antaranya Hashim Djojohadikusumo dan Burhanuddin Abdullah. Meskipun berlatar belakang politik dari Partai Gerindra yang saat ini menjadi partai penguasa, kedua tokoh ini tetap meminta Prasasti untuk tetap kritis dalam menanggapi isu-isu terkait kebijakan pemerintah.

”Kalau kita lihat pemerintah bersalah atau keliru, ya, kita harus terus terang. Kalau kita berpikir kebijakan pemerintah itu salah, kita harus berani sampaikan,” kata Hashim saat memberikan pidato kunci (keynote speech) di acara peluncuran Prasasti Center for Policy Studies, di Jakarta, Senin (30/6/2025).

Untuk menjaga independensi, Hashim juga mengajak sejumlah akademisi dan negarawan. Selain dia dan Burhanuddin, pakar hukum Jimly Asshiddiqie hingga ekonom Soedradjad Djiwandono juga bergabung ke dalam Prasasti.

Hal ini untuk menunjukkan Prasasti tidak menjadi alat propaganda pemerintah. Sebagai lembaga peneliti nonpemerintah, Prasasti juga diharapkan bisa memberikan koreksi terhadap kebijakan berlandaskan data dan keilmuan.

”Jangan sampai ada kesan Prasasti ini dianggap sebagai alat propaganda pemerintah. Maka, saya minta ada pihak-pihak lain yang diundang. Saya kira fungsi dari Prasasti untuk menjadi suatu badan atau entitas yang bisa berikan penilaian obyektif,” kata adik Presiden Prabowo Subianto ini.

Menurut Hashim, lembaga independen penting untuk mengamati kebijakan publik dengan lebih fleksibel. Ini juga akan memperkaya masukan bagi pemerintah yang saat ini memiliki banyak program yang dikawal oleh publik, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Garuda, dan Hilirisasi.

”Di sini saya berharap Prasasti bisa memberikan penilaian, pengkajian, bagaimana yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Kita bisa lihat mana titik-titik lemah berdasarkan data dan sebagainya,” kata Hashim yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Burhanuddin Abdullah berharap Prasasti menjadi organisasi pemikir yang berkontribusi dalam memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Dia juga mengingatkan Prasasti untuk terus menjaga nalar publik agar arah pembangunan terus berada dalam koridor yang tepat untuk mencapai cita-cita konstitusi.

”Di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, bangsa yang unggul bukanlah yang kaya sumber daya, tetapi yang mampu mengelola pengetahuan. Itu yang menjadi semangat yang melandasi berdirinya Prasasti Center for Policy Studies,” ungkapnya.

Menurut Burhanuddin, Prasasti menambah wadah para pemikir yang masih sedikit di negeri ini. Dia menyebutkan, saat ini baru ada 37 lembaga wadah pemikir (think tank) nonpemerintah. Jumlah ini berbeda dari sejumlah negara lain. Amerika Serikat, misalnya, memiliki lebih dari 2.000 lembaga serupa, sedangkan China lebih dari 1.400 lembaga. Bahkan, Vietnam, negara yang lebih kecil dari Indonesia, memiliki sekitar 180 lembaga wadah pemikir.

”Ini bukan sekadar angka. Ini cermin dari kapasitas ekosistem pemikiran bangsa kita. Sebuah lembaga think tank memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara ilmu, invention, inovasi, dan kebijakan. Ia menjadi penggagas serta ruang refleksi di tengah hiruk pikuk politik dan ekonomi,” paparnya.

Burhanuddin juga mengingatkan makna dari Prasasti sebagai simbol peradaban. Maka, Prasasti harus menjadi jejak intelektual dan jejak moral bagi generasi-generasi berikutnya.

”Semoga Prasasti bisa menjadi catatan pemikiran yang bernilai bukan untuk membekukan masa lalu, melainkan untuk membangun kebijakan di masa depan. Prasasti bukan milik segelintir porang, lembaga ini kami desain sebagai ruang kolaborasi antara akademisi, pelaku industri, masyarakat sipil, dan pemerintah,” kata Burhanuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan, dalam membaca data juga akan ada interpretasi yang berbeda. Diskusi publik yang dilakukan, akan melihat berbagai interpretasi yang masuk. Hal ini yang membuat Prasasti tidak akan selalu sejalan dengan negara.

”Cara melihat orang di dalam kekuasaan dengan yang di luar kekuasaan itu bisa berbeda dalam membaca data yang sama. Di Prasasti ini, untuk menunjukkan independensi, kami akan undang semua, untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat seperti apa,” kata Jimly.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Prasasti Center for Policy Studies Nila Marita menyebut keputusan dalam menjalankan Prasasti ada di tangan tim manajemen. Para anggota Board of Advisors, seperti Hashim dan Burhanuddin, sebatas memberikan masukan dan arahan.

”Untuk final decision (keputusan akhir) tetap ada di manajemen. Oleh karena itu, bisa dilihat yang menjalankan adalah para profesional. Itu yang membuat Prasasti tetap independen,” kata Nila.