Diterjang Banjir dan Longsor, Sumbar Tetapkan Dua Pekan Darurat Bencana

PADANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat atas berbagai bencana akibat cuaca ekstrem di sejumlah daerah dalam sepekan terakhir. Setidaknya ada 13 daerah di Sumbar yang dilanda bencana, mulai dari banjir, banjir bandang, longsor, hingga angin kencang.

Status tanggap darurat itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 360-761-2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Lonsor, dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025. Keputusan ini berlaku pada 25 November-8 Desember 2025 dan dapat diperpanjang. 

”Dengan adanya 13 kabupaten/kota di Sumbar yang terdampak, kondisi ini menjadi dasar kuat bagi Pemprov untuk menetapkan status tanggap darurat bencana di tingkat provinsi,” ujar Sekretaris Daerah Sumbar Arry Yuswandi, dalam siaran pers, Rabu (26/11/2025).

Arry mengatakan, penetapan status tanggap darurat tingkat provinsi diperlukan untuk memastikan semua perangkat daerah dapat bekerja lebih cepat, terkoordinasi, dan fleksibel, terutama dalam mobilisasi logistik, alat berat, serta sumber daya manusia.

”Selain itu, penetapan status ini juga menjadi dasar pengusulan bantuan dana siap pakai (DSP) dari BNPB sehingga penanganan dapat dilakukan tanpa hambatan administratif,” lanjutnya.

Selama masa tanggap darurat, Pemprov Sumbar memprioritaskan tujuh langkah penanganan, yaitu pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontingensi yang pernah dibuat.

Kemudian, evakuasi masyarakat terancam, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam, pelindungan kelompok rentan, pengendalian terhadap sumber ancaman bencana, dan penyiapan serta pendistribusian bantuan logistik.

”Kami harus memastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat dan tepat. Sinergi antara BPBD, Dinas Sosial, BMCKTR, TNI/Polri, serta pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan di lapangan,” ujarnya.

Pemprov juga menetapkan Kantor BPBD Sumbar di Kota Padang sebagai Posko Tanggap Darurat sekaligus Command Center Provinsi. Di lokasi ini, semua informasi, koordinasi operasi lapangan, hingga pelaporan kejadian bencana akan dihimpun dan disinkronkan.

”Posko di BPBD akan menjadi titik kendali utama. Semua perkembangan situasi akan dikoordinasikan dari sana agar penanganan berjalan lebih cepat, terarah, dan satu komando,” kata Arry. 

BPBD Sumbar mencatat, 13 daerah dilanda bencana hidrometeorologi basah, yaitu Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Solok, Pariaman, Pasaman Barat, Bukittinggi, Pasaman, Lima Puluh Kota, Padang Panjang.

Di Padang, misalnya, hujan lebat dalam enam hari terakhir mengakibatkan banjir di sembilan kecamatan, yaitu Koto Tangah, Nanggalo, Padang Utara, Lubuk Begalung, Pauh, Kuranji, Padang Barat, Padang Timur, dan Bungus Teluk Kabung. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kota Padang melaporkan 27.433 orang terdampak banjir.

”Hujan yang terjadi pada Selasa (25/11/2025) dini hari mengakibatkan banjir di mana-mana, puluhan ribu warga ikut terdampak,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, dalam siaran pers Diskominfo Padang, Selasa (25/11/2025) malam.

Banjir terparah terjadi di Koto Tangah dengan jumlah warga terdampak 20.983 orang. Selanjutnya, di Nanggalo, ada 2.232 orang; Padang Utara 1.486 orang; Lubuk Begalung 893 orang; Pauh 741 orang; dan Kuranji 601 orang. Di  Padang Barat ada 321 orang; Padang Timur 150 orang; dan Bungus Teluk Kabung ada 26 orang.

Bencana hidrometeorologi yang melanda Padang juga merusak rumah warga dan sejumlah infrastruktur. Dua rumah hanyut, 61 rumah rusak sedang, 17 rumah rusak ringan, 1 rumah ibadah rusak ringan, 2 lokasi jalan longsor, dan 2 petak sawah rusak berat.

Sebelumnya, BMKG mengingatkan potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi di Sumbar. BMKG mengidentifikasi adanya bibit siklon tropis 95 B sejak 21 November 2025 di wilayah Selat Malaka sebelah timur perairan Aceh.

Kondisi itu memicu pola pertemuan arus angin/massa udara di Sumbar serta Indian Ocean Dipole (IOD) bernilai negatif sehingga meningkatkan suplai uap air dan kelembaban. Dampaknya, kondisi atmosfer labil serta terjadi pertumbuhan awan-awan hujan yang tebal dan luas sehingga menimbulkan hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang di Sumbar dalam sepekan terakhir.

Berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer aktual, BMKG mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. ”Potensi cuaca ekstrem diprakirakan masih dapat terjadi hingga 29 November 2025, terutama berupa hujan lebat hingga ekstrem yang dapat disertai angin kencang di sebagian besar wilayah Sumbar,” kata Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau BMKG Desindra Deddy Kurniawan, Rabu.

Peningkatan potensi pertumbuhan awal hujan dan aktivitas Gunung Marapi, kata Desindra, meningkatkan peluang terjadinya cuaca ekstrem yang dapat berdampak menjadi bencana hidrometeorologi di Sumbar, seperti genangan, jalan licin, pohon tumbang, banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga banjir lahar Gunung Marapi.

BMKG pun mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi di kabupaten/kota di Sumbar, antara lain Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pasaman, Padang, Pesisir Selatan, dan sekitarnya.

”Masyarakat juga diimbau untuk selalu mengenali titik-titik rawan bencana, melakukan pembaruan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas, mencari lokasi yang aman apabila kondisi hujan terjadi dalam intensitas yang tinggi dan durasi yang lama, serta selalu mengikuti arahan petugas dan instansi terkait kebencanaan,” katanya.