Jakarta Sisir Rapat, Perjalanan Dinas, hingga ”Refocusing” untuk Hemat Anggaran

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menyiapkan draf instruksi gubernur untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Penghematan anggaran ini turut mempertimbangkan program prioritas dari gubernur dan wakil gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Karno.

Langkah itu diambil setelah Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran tahun 2025 hingga Rp 306,7 triliun. Penghematan anggaran di semua kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebutkan, draf Instruksi Gubernur DKI Jakarta untuk efisiensi anggaran masih dalam proses pembahasan. Kendati demikian, implementasinya akan tepat waktu.

”Pemprov DKI Jakarta mencermati anggaran yang berpotensi dihemat. Komunikasi intensif dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih juga terus dilakukan untuk mendukung program prioritas mereka dan mendukung program nasional lainnya,” kata Teguh, Senin (27/1/2025).

Teguh belum bisa memastikan jumlah anggaran yang akan dihemat atau dioptimalkan. Sebab, pemetaan untuk menentukan anggaran mana saja yang akan dihemat dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi alokasi maupun sumber anggaran.

”Alokasi anggaran yang akan dihemat ini masih dipetakan. Apakah itu dari perjalanan dinas atau mungkin dari rapat-rapat tertentu dan sebagainya. Masih dicermati agar selaras dengan arahan pemerintah pusat dan apa yang nanti tertuang di instruksi gubernur,” kata Teguh.

Penghematan anggaran ini juga dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyampaikan bahwa penghematan anggaran ini sudah dibahas bersama eksekutif. Komisi A DPRD DKI Jakarta yang membidangi pemerintahan masih menyiapkan sejumlah usulan.

Secara terpisah, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mendukung penuh penghematan anggaran ini. Penghematan diyakini membuat program dan alokasi anggaran lebih selektif.

”Efisiensi anggaran ini terutama pada pemberian hibah dan bantuan sosial. Keduanya bisa lebih selektif,” ujar William pada Senin siang.

Pada tahun 2024, misalnya, terungkap korupsi dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta kepada Pemerintah Kota Bekasi. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menetapkan empat tersangka tindak pidana korupsi pengadaan ekskavator dan buldoser pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Nilai korupsi ini mencapai Rp 5,1 miliar. Sumbernya dari dana hibah DKI Jakarta sebesar Rp 22,9 miliar.

Pada tahun yang sama, 25.185 warga dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial karena dinilai mampu, memiliki mobil, nilai jual obyek pajak (NJOP) di atas Rp 1 miliar, dan datanya tidak sesuai ketika dipadankan. Bantuan sosial ini terdiri dari Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 ditetapkan Rp 91,34 triliun. Besaran ini naik dari Rp 81,71 triliun pada tahun 2024. Kenaikan tersebut antara lain akan digunakan untuk melanjutkan normalisasi sungai dan kerja sama dengan 2.090 sekolah swasta gratis.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 7 kilometer di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Selain itu, Pemprov DKI secara bertahap akan menawarkan kerja sama kepada 2.090 sekolah swasta penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari jenjang SD hingga SMA atau sederajat.

Pasangan Pramono-Rano menyiapkan 11 program prioritas pada 100 hari pertama kerja ketika dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nanti. Program ini, antara lain, mengembalikan warga ke Kampung Susun Bayam, penerima KJP Plus boleh memasuki destinasi wisata edukasi secara gratis, sarapan gratis untuk semua siswa di Jakarta, meningkatkan kebudayaan melalui Benyamin S Award, dan menggratiskan Transjakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta untuk 15 golongan.

Koordinator komunikasi tim transisi Pramono-Rano, Chiko Hakim, menuturkan, tim transisi masih menyisir anggaran yang bisa dihemat bersama Pemprov DKI Jakarta. Selain anggaran makan dan minum, rapat, serta perjalanan dinas, akan ada dan beberapa refocusing atau pemfokusan ulang anggaran lainnya.

”Dengan demikian bisa hemat di awal kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel. Kemudian, ada refocusing untuk program dan tentu nanti saat pembahasan anggaran perubahan akan banyak yang substantif dan signifikan untuk melancarkan semua program yang dicanangkan,” kata Chiko pada Senin sore.