”Doktrin Monroe” Jadi Alasan Prinsip Trump Serang Venezuela

Bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolás Maduro serta ”mengelola” Venezuela itu sah-sah saja. Ia memiliki acuan historis sekaligus taktis, yaitu Doktrin Monroe.

Doktrin yang dirumuskan Presiden ke-5 AS James Monroe itu awalnya bertujuan untuk menentang campur tangan Eropa di Belahan Barat. Doktrin itu menjadi prinsip yang membentuk kebijakan luar negeri AS selama dua abad ini. Sejak dirumuskan, doktrin itu berulang kali digunakan oleh presiden-presiden AS berikutnya sebagai landasan pembenaran atas intervensi AS di wilayah lain.

Sejak Venezuela—terutama di era Maduro—dinilai AS kian terbuka pada musuh-musuh AS, sekaligus memperoleh senjata ofensif yang dapat mengancam kepentingan AS, Washington tak mau tinggal diam. Trump menyebut tindakan itu termasuk pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip inti kebijakan luar negeri AS selama dua abad.

”Doktrin Monroe itu penting, tetapi kita melupakannya. Kami tidak akan melupakannya lagi. Dominasi Amerika di Belahan Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi,” kata Trump, Minggu (4/1/2026).

Gara-gara itu, Doktrin Monroe pun kini dipelesetkan menjadi ”Doktrin Donroe” (Donald Trump Monroe). Frasa ”Doktrin Donroe” sebenarnya sudah muncul jadi berita di halaman depan harian New York Post pada awal Januari 2025. Strategi Keamanan Nasional AS yang diterbitkan pada November 2025 juga secara eksplisit merujuk pada niat untuk menegaskan dan menegakkan tambahan ala Trump pada Doktrin Monroe.

Doktrin Monroe dirumuskan dalam pidato Monroe di hadapan Kongres AS pada 1823. Doktrin itu berpandangan bahwa setiap intervensi dalam urusan politik di Amerika Serikat oleh kekuatan asing berpotensi menjadi tindakan permusuhan terhadap Amerika Serikat.

Doktrin ini menetapkan visi baru untuk kebijakan luar negeri AS menjadi kekuatan dominan di Belahan Barat. Doktrin ini juga dimaksudkan untuk mencegah kolonialisasi Eropa atau campur tangan lain di negara-negara merdeka di Belahan Barat.

Sebagai imbalannya, AS juga setuju untuk tidak ikut campur dalam perang atau urusan internal Eropa. Pada waktu itu, banyak negara Amerika Latin yang baru saja memperoleh kemerdekaan dari kekaisaran Eropa, termasuk Venezuela. Monroe ingin mencegah Eropa merebut kembali kendali dan menegaskan pengaruh AS di wilayah tersebut.

Presiden ke-26 AS Theodore Roosevelt pada 1904 kemudian memperluas Doktrin Monroe yang kemudian dikenal sebagai Korolarium Roosevelt. Perubahan ini memberi ruang bagi AS bisa campur tangan di Amerika Latin jika para pemimpin negara-negara di Amerika Latin tidak dapat mengelola masalah mereka sendiri.

Roosevelt berargumen AS harus diizinkan untuk campur tangan di negara-negara Amerika Latin yang kondisinya tidak stabil. Ini yang kemudian dijadikan landasan pembenaran intervensi AS di negara-negara seperti Nikaragua, Kuba, dan Republik Dominika.

Harian The Guardian menyebutkan, AS telah mengintervensi negara-negara tetangganya, tidak hanya melalui tekanan ekonomi, tetapi juga secara militer, termasuk menangkap diktator Panama, Manuel Noriega, pada 1989. Intervensi AS itu justru membantu menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan mengantarkan kediktatoran militer di negara-negara seperti Brasil, Chile, dan Argentina.

Guru besar sejarah di Universitas Missouri, Jay Sexton, yang juga menulis buku The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-Century America menjelaskan secara historis, Venezuela telah menjadi dalih atau pemicu bagi banyak konsekuensi dari Doktrin Monroe. Sejak abad ke-19, kondisi Venezuela sudah terpecah belah dan penuh perselisihan. Venezuela juga punya hubungan sulit dengan kekuatan asing dan menjalin hubungan dengan negara-negara pesaing AS.

Para pemimpin Eropa awalnya kurang perhatian pada doktrin itu, tetapi Doktrin Monroe sudah digunakan selama dua abad sejak itu untuk membenarkan intervensi militer AS di Amerika Latin. Tantangan langsung pertama datang setelah Perancis menempatkan Kaisar Maximilian di Meksiko pada 1860-an. Setelah berakhirnya Perang Saudara, Perancis mengalah di bawah tekanan AS dan menarik diri.

Semasa Perang Dingin, Doktrin Monroe digunakan sebagai pertahanan terhadap komunisme. Pada 1962, AS menuntut agar rudal Soviet ditarik dari Kuba. Doktrin itu juga mendasari penentangan pemerintahan Presiden ke-40 AS Ronald Reagan terhadap pemerintahan Sandinista sayap kiri di Nikaragua.

Guru Besar Universitas Texas Gretchen Murphy khawatir doktrin itu diperluas untuk membenarkan intervensi. Alih-alih membela negara-negara Amerika Latin dari intervensi Eropa, justru mengawasi negara-negara itu untuk memastikan pemerintah mereka bertindak demi kepentingan komersial dan strategis AS.

”Trump memanfaatkan pola yang sudah sering dilakukan. Doktrin itu melegitimasi intervensi yang merusak demokrasi sejati. Intervensi itu melayani beragam kepentingan, utamanya kepentingan komersial,” kata Murphy, penulis buku Hemispheric Imaginings: The Monroe Doctrine and Narratives of US Empire.

Guru besar hubungan internasional di Universitas Negeri Rio de Janeiro, Mauricio Santoro, mengatakan, serangan militer AS terhadap Venezuela menandai pergeseran besar dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan. ”Persis seperti yang dijabarkan dalam strategi keamanan nasional baru Trump,” ujarnya.

Trump memahami Doktrin Monroe sebagai prinsip ”America First” yang bertujuan untuk memperkuat AS sendiri atau memulihkan pengaruh AS di Belahan Barat. Selama puluhan tahun, pemerintahan presiden AS sebelumnya telah mengabaikan atau bahkan berkontribusi pada ancaman keamanan yang meningkat.

Menurut Sexton, presiden-presiden AS biasanya suka menyembunyikan agenda mereka yang sebenarnya di balik Doktrin Monroe. Dalam perkara serbuan AS di Caracas, Trump menyerang Venezuela dengan alasan untuk memerangi aliran narkoba dan mengendalikan migrasi.

Alasan ini dijabarkan dalam dokumen Korolarium Trump yang menjelaskan serangkaian serangan militer terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik Timur. Korolarium Trump ini dianggap sebagai tambahan Doktrin Monroe seperti halnya tambahan Roosevelt yang menjadi Korolarium Roosevelt.

Peneliti di lembaga kajian Inggris Chatham House, Christopher Sabatini, menilai, tidak seperti Korolarium Roosevelt, agenda Korolarium Trump sangat partisan. ”Ada doktrin Donroe, tetapi tidak hanya tentang sumber daya. Ada juga soal mengendalikan wilayah sekitar AS dan mendukung tokoh-tokoh konservatif di luar perbatasan AS,” kata Sabatini kepada majalah Newsweek.

Persoalannya, guru besar sejarah di Universitas Temple, Alan McPherson, mengungkapkan, sangat jarang intervensi AS di Amerika Latin diikuti oleh perdamaian, ketenangan, stabilitas, dan demokrasi. ”Intervensi AS hampir selalu menciptakan masalah suksesi jangka panjang,” ujarnya. (AFP/AP/REUTERS)