Dompet Cekak, Kredit Macet Berisiko Membengkak

JAKARTA, KOMPAS — Gejolak eksternal berisiko merambat sampai ke sektor rumah tangga. Tekanan ini akan semakin menurunkan kemampuan bayar di tengah penurunan daya beli masyarakat. Akibatnya, tingkat kredit macet di sektor keuangan pun berisiko meningkat.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan, rasio kredit macet alias non-performing loan (NPL) perbankan pada Februari 2026 masih cukup terkendali di bawah ambang batas 5 persen, yakni di level 2,17 persen. Meski demikian, segmen rumah tangga serta usaha mikro, kecil, dan menengah justru meningkat.

Per Januari 2026, NPL kredit UMKM yang disalurkan perbankan tercatat sebesar 4,6 persen, lebih tinggi dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 4,05 persen. Bahkan, rerata NPL segmen usaha menengah dalam setahun terakhir telah menembus ambang batas 5 persen.

Peningkatan NPL juga tampak pada segmen rumah tangga. Berdasarkan data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI), NPL kredit perbankan ke sektor rumah tangga pada Desember 2025 sebesar 2,39 persen atau naik dibanding Desember 2024 yang mencapai 2,02 persen.

Lebih lanjut, pembengkakan tingkat gagal bayar juga dialami oleh industri pinjaman daring (pindar). OJK mencatat, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) pindar telah mencapai 4,54 persen pada Februari 2026. Angka ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, Selasa (7/4/2026), berpendapat, data tersebut mencerminkan permasalahan struktural ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya ialah investasi yang belum menyentuh sektor riil.

”Investasi yang masuk ke kita, baik investasi dari swasta maupun pemerintah, tidak mendorong sektor usaha itu berkembang, terutama UMKM,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Selain itu, ekonomi rumah tangga terus tertekan akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok (cost push inflation). Tekanan ini terindikasikan dari laju inflasi yang sejak awal 2026 sudah menyentuh level di atas 3 persen.

Akibatnya, ruang konsumsi masyarakat pun kian terbatas. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, rerata proporsi pendapatan masyarakat untuk konsumsi sejak awal tahun turun, dari sebesar 74,3 persen pada Desember 2025 menjadi 71,6 persen pada Februari 2026.

Pelemahan konsumsi tersebut paling kentara pada kelas menengah dan kelas bawah. Kajian dari Mandiri Institute menemukan, pertumbuhan mobilitas selama periode Ramadan-Lebaran 2026 cenderung didorong oleh kelompok atas.

Menurut Tauhid, konflik geopolitik di Timur Tengah juga berisiko ikut menggerus dompet rumah tangga. Risiko ini antara lain akan merambat melalui jalur kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat lonjakan harga minyak global dan biaya impor industri.

Salah satu dampak dari kenaikan harga minyak tersebut menjalar melalui biaya transportasi. Belakangan, pihak maskapai pun mulai mempertimbangkan penyesuaian harga tiket pesawat yang diperkirakan mencapai 30-35 persen seiring lonjakan harga avtur (Kompas.id, 1/4/2026).  

Jalur transmisi selanjutnya datang dari biaya impor (imported inflation). Sebagai negara yang masih bergantung kepada impor, beberapa industri di Indonesia akan menanggung kenaikan bahan baku penolong, meliputi logam, mesin, tekstil, serta industri pengolahan lainnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik, nilai impor selama Januari-Februari 2026 mencapai 42,09 miliar dolar AS atau meningkat 14,44 persen secara tahunan. Lonjakan ini berasal dari dari bahan baku dan penolong yang mencapai 29,4 miliar dolar AS.

Itu semua akan mengakibatkan ’cost push inflation’ yang berdampak juga pada UMKM. Ke depan, akan sulit rasanya untuk membangkitkan kembali sektor rumah tangga dan UMKM yang tertekan akibat faktor struktural dan nonstruktural dari sisi eksternal.

Beban itu pun semakin bertambah seiring melemahnya nilai tukar. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 17.092 per dolar AS pada perdagangan Selasa (7/4/2026). Secara tahun kalender berjalan, rupiah terdepresiasi 2,19 persen.

”Itu semua akan mengakibatkan cost push inflation yang berdampak juga pada UMKM. Ke depan, akan sulit rasanya untuk membangkitkan kembali sektor rumah tangga dan UMKM yang tertekan akibat faktor struktural dan nonstruktural dari sisi eksternal,” ujar Tauhid.

Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan masyarakat pun mengambil jalur pintas dengan mengambil opsi pinjaman instan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini mengingat perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit konsumtif seiring kenaikan tingkat NPL.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat, permintaan terhadap pindar cenderung cukup tinggi di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini. Kebutuhan ini utamanya datang dari UMKM yang tidak bisa meminjam di perbankan.

Namun, kerap kali, penyaluran pindar yang meningkat tajam akan diikuti dengan peningkatan risiko gagal bayar. Ini terjadi lantaran sistem penilaian kredit kerap tidak dapat membaca kemampuan bayar penerima pinjaman (borrower) secara valid.

”Jika terus terjadi seperti ini, TWP90 bisa melewati angka 5 persen. Saya rasa, platform perlu mengerem penyaluran pindar untuk sementara waktu,” katanya.

Menurut dia, peningkatan rasio gagal bayar biasanya akan terjadi secara siklus, yakni tiga bulan setelah kenaikan permintaan. Ini terutama terjadi di pinjaman segmen produktif yang cenderung tertekan akibat kondisi ekonomi.

Di sisi lain, penyaluran pinjaman secara jor-joran yang memicu kenaikan risiko gagal bayar juga dapat mengakibatkan investor (lender) mencabut modalnya. Maka dari itu, skema penyaluran pindar perlu dibenahi, salah satunya dengan memastikan penerapan sistem penilaian kredit secara tepat.

OJK mencatat, saldo pembiayaan pindar pada Februari 2026 mencapai Rp 100,69 triliun atau tumbuh 25,75 persen secara tahunan. Berkaca dari laporan sebelumnya, sebagian besar pembiayaan tersebut disalurkan ke sektor konsumtif.

Secara umum, OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia masih terjaga kuat di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Bagi industri perbankan, dampak dari konflik di Timur Tengah pun masih relatif terbatas.

Kendati demikian, masih terbuka risiko bagi perbankan, apabila konflik geopolitik terjadi secara berkepanjangan. Kondisi tersebut akan memicu ketidakpastian secara berkepanjangan yang mendorong pergeseran arus modal investasi.

Kepala Eskekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, sikap investor yang cenderung menghindari risiko (risk off) akan meningkatkan risiko premium Indonesia. Alhasil, arus modal investor akan keluar diikuti dengan pelemahan nilai tukar.

”Nah, perkembangan ini dapat menciptakan risiko bagi perbankan Indonesia, khususnya pada risiko keuangan,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK secara daring, Selasa (7/4/2026).

Dengan kata lain, kredit bermasalah dan kebutuhan pencadangan alias cadangan kerugian penurunan nilai perbankan akan meningkat. Beberapa sektor yang paling sensitif terhadap risiko ini antara lain sektor transportasi, manufaktur, dan sektor yang begantung pada bahan baku impor.

Menurut Dian, dinamika tersebut cenderung akan membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Dengan kata lain, pertumbuhan kredit ke depan akan terhambat.

Per Februari 2026, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,37 persen secara tahunan menjadi Rp 8.559 triliun. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi tumbuh tertinggi, yaitu sebesar 20,72 persen, diikuti kredit konsumsi sebesar 6,34 persen, sedangkan kredit modal kerja sebesar 3,88 persen.