Dongkrak Suara di Jawa, Nasdem Siapkan Skema Pendanaan Rp 150 Juta Per Bulan

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengakui adanya ketimpangan yang signifikan antara kekuatan partainya di Pulau Jawa dan luar Jawa. Untuk mengatasi problem tersebut, Paloh menyiapkan strategi khusus berupa pendekatan budaya yang intensif serta skema pendanaan gotong royong antara pusat dan wilayah.

Dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Nasdem di Jakarta, Selasa (11/11/2025), Paloh menyebut basis dukungan Nasdem di luar Jawa sudah sangat kuat dan teruji dalam tiga kali pemilu. Sebaliknya, performa di Jawa masih menjadi pekerjaan rumah yang besar karena tingkat pengenalan publik terhadap Nasdem masih minim.

”Memang terlalu timpang perbandingannya antara Jawa dan luar Jawa. Kalau saja Jawa bisa terangkat, enggak usah hal-hal yang luar biasa, kita berbicara dua digit (persentase suara) itu sudah luar biasa juga,” ujar Surya Paloh.

Pada Pemilu 2024, Nasdem memperoleh 14,6 juta suara atau sekitar 9,66 persen dari total suara sah nasional. Dari jumlah itu, hanya sekitar 4,5 juta suara disumbangkan dari Jawa. Sejak pertama kali mengikuti pemilu pada 2014, persentase raihan suara Nasdem tidak pernah melebihi angka 10 persen.

Untuk menaikkan suara di Jawa, Paloh lantas menginstruksikan struktur partai di tingkat kabupaten/kota di Jawa untuk menggelar kegiatan rutin minimal tiga kali dalam satu bulan. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang menyentuh emosi masyarakat melalui kebudayaan dan hiburan rakyat, bukan sekadar pendekatan matematis politik.

”Minggu pertama dan kedua wayang kulit, minggu kedua barangkali dangdut, minggu ketiga pun kalau perlu dangdut lagi. Inilah yang dihiasi dengan banner-banner Nasdem yang bikin panggung spesial Nasdem,” kata Paloh dalam pidatonya.

Kegiatan ini diwajibkan bagi setiap kabupaten dan akan dimonitor langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem.

Memang terlalu timpang perbandingannya antara Jawa dan luar Jawa. Kalau saja Jawa bisa terangkat, enggak usah hal-hal yang luar biasa, kita berbicara dua digit (persentase suara) itu sudah luar biasa juga.

Di sisi lain, Paloh sadar potensi beratnya biaya operasional untuk menerapkan strategi tersebut. Oleh karena itu, DPP Nasdem menyiapkan skema stimulan. Skema dimaksud, DPP akan mengucurkan dana sebesar Rp 60 juta per bulan untuk satu kabupaten khusus guna membiayai tiga program kegiatan tersebut.

Namun, Paloh menuntut komitmen balik dari pimpinan wilayah. Ia mewajibkan setiap DPW, khususnya di basis suara besar seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, untuk menambah dana pendamping (top up) minimal Rp 90 juta per bulan.

”Jadi, kalau Rp 90 juta satu bulan, ditambah Rp 60 juta dari DPP, berarti Rp 150 juta. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau ini bisa, ini bisa bagus,” tegas Paloh.

Ia menantang para ketua DPW untuk berdaya dalam mengelola sumber daya tersebut. ”Saya tahu untuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ini tidak mungkin kalau ketuanya tidak berdaya,” ucapnya.

Paloh menegaskan, strategi ini adalah langkah awal untuk menghadapi Pemilu 2029. Ia tidak ingin partainya baru bekerja di ujung masa kampanye atau mendekati waktu Pemilu 2029. Intensitas kegiatan direncanakan meningkat secara bertahap.

”Kita start awal. Nanti pada tahun 2028-2029 itu setiap minggu. DPP akan menaikkan simulasinya,” ujar Paloh.

Menurut dia, upaya pengenalan dini ini penting untuk membangun interaksi dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat, sekaligus memastikan Nasdem hadir membawa misi kebajikan dalam kehidupan kebangsaan.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai, ketimpangan suara Nasdem di Jawa dan luar Jawa memang nyata. Hal ini tak lepas dari faktor ketokohan kandidat dan jejaring di akar rumput.

”Perbedaan elektabilitas Nasdem di Jawa ataupun luar Jawa ditentukan oleh kandidat yang diusung, apakah mengakar di akar rumput, serta relasi partai dengan jejaring kultural dan tokoh informal di masyarakat,” katanya.

Wasisto menyebut, faktor penguasaan jejaring kultural inilah yang menjadi alasan mengapa elektabilitas Nasdem di Jawa masih tertinggal dibandingkan dengan partai-partai besar berbasis nasionalis lainnya, seperti PDI-P, Gerindra, dan Golkar.

Terkait instruksi Paloh mengenai pergelaran wayang dan dangdut, Wasisto menilai langkah tersebut sudah tepat sebagai strategi awal. ”Strategi pendekatan budaya lewat wayang dan dangdut itu mungkin sebagai pintu pembuka terhadap pemilih, terutama di perdesaan,” ujarnya.

Namun, Wasisto mengingatkan bahwa panggung hiburan saja tidak cukup untuk mengonversi suara. Ia menyarankan agar strategi tersebut diperkuat dengan pendekatan personal kepada simpul-simpul massa.

”Itu juga perlu diimbangi dengan silaturahmi dengan para tokoh berpengaruh di masyarakat,” pungkas Wasisto.