Negosiasi Tarif 0 Persen Sejumlah Komoditas, RI-AS Bisa Sama-sama Untung

JAKARTA, KOMPAS — Pelaku usaha menyambut positif upaya negosiasi lanjutan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif impor sejumlah komoditas unggulan asal RI. Tarif rendah hingga nol persen bukan sekadar keuntungan bagi Indonesia, tetapi juga AS yang memerlukan pasokan stabil dan berkelanjutan.

Rencana negosiasi lanjutan itu pertama kali disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, pekan lalu. Ia menegaskan, meski tarif resiprokal untuk produk asal Indonesia telah disepakati 19 persen, negosiasi antara Pemerintah RI dan Amerika Serikat masih berlanjut.

Produk yang tengah dinegosiasikan untuk dibebaskan dari tarif antara lain minyak kelapa sawit mentah (CPO), kopi, kakao, dan nikel. Di luar itu, ada pula sejumlah komoditas lain yang belum diungkap ke publik. Pemerintah berharap, dengan argumen nilai strategis dan keandalan pasokan dari Indonesia, tarif beberapa komoditas dapat ditekan hingga nol persen.

Saat dihubungi, Minggu (20/7/2025), Wakil Ketua I Specialty Coffee Association Indonesia (SCAI) Karya Elly menyatakan, AS hingga saat ini tetap menjadi pasar utama bagi kopi Indonesia, khususnya kopi Arabika dari sentra produksi Aceh, Sumatera, dan Sulawesi Selatan.

Upaya pemerintah menurunkan tarif impor kopi ke AS hingga 0 persen akan menjadi momentum penting bagi industri dalam negeri. Apalagi, meski negara-negara Amerika Latin seperti Brasil dan Kolombia kini menjadi eksportir utama kopi ke AS, mereka juga dikenakan tarif.

Elly mengatakan, industri kopi Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing apabila mendapat tarif yang lebih rendah dari kedua negara tersebut.

Ia menilai, perluasan pasar ekspor memang penting, tetapi tidak bisa dalam waktu instan. Oleh karena itu, mempertahankan pasar tradisional seperti AS juga sama pentingnya.

Mempertahankan pasar AS sangat penting karena mereka juga membutuhkan komoditas kita. Semua pasar tidak bisa begitu saja saling menggantikan, tetapi harus saling mengisi.

”Mempertahankan pasar AS sangat penting karena mereka juga membutuhkan komoditas kita. Semua pasar tidak bisa begitu saja saling mengantikan, tetapi harus saling mengisi. Oleh karena itu, AS tetap menjadi pasar yang potensial untuk dipertahankan. Kami dukung pemerintah untuk bernegosiasi agar kita dapat tarif lebih rendah,” ujarnya.

Mengutip laporan United States Department of Agriculture (USDA) yang bertajuk ”Indonesia Coffee Annual”, total produksi kopi Indonesia mencapai 10 juta karung per tahun. Satu karung kopi setara dengan 60 kilogram kopi.

Amerika Serikat diperkirakan tetap menjadi pasar tujuan terbesar untuk ekspor biji kopi hijau Indonesia dengan pangsa pasar antara 12 persen dan 15 persen pada 2024/2025. Posisi selanjutnya, Mesir (11 persen), Malaysia (9 persen), dan Jepang (6 persen).

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengirim 680.000 karung hingga 1 juta karung biji kopi hijau ke Amerika Serikat. Lebih dari 62 persen di antaranya merupakan biji arabika.

Elly melanjutkan, jika kopi Indonesia mendapatkan tarif rendah atau bahkan 0 persen, sementara negara seperti Brasil dan negara pengekspor lainnya dikenai tarif tinggi, peluang ekspor kopi Indonesia ke AS akan meningkat signifikan.

Pada saat yang sama, industri kopi dalam negeri harus siap secara kualitas dan kuantitas. Elly menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan petani kopi. Ia mencontohkan upaya petani di Gayo, Aceh, yang sudah mengadopsi teknik tanam pagar dari Brasil untuk meningkatkan produktivitas hingga dua sampai tiga kali lipat.

Selain peningkatan teknis budidaya, ia juga mendorong perhatian lebih dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, terhadap nasib petani kopi dalam mendapatkan akses pupuk.

”Sebanyak 97 persen petani kopi adalah petani kecil atau individu dengan luas lahan terbatas. Mereka tidak punya daya tawar dalam akses pupuk dan sarana produksi lainnya. Insentif dan perlindungan harus benar-benar dinikmati oleh petani,” ujar Elly.

Selain subsidi pupuk, pemerintah juga perlu terlibat dalam penelitian dan pengembangan bibit unggul dan produktif untuk para petani. produktivitas kopi tidak bisa ditingkatkan jika tidak ada dukungan pupuk dan bibit unggul.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap negosiasi lanjutan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dapat menghasilkan penurunan tarif bea masuk untuk produk sawit atau crude palm oil (CPO).

Kalau bisa sampai nol persen, itu sangat bagus dan akan berdampak positif terhadap ekspor minyak sawit Indonesia.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan, jika memungkinkan, tarif tersebut dapat kembali menjadi nol persen seperti sebelum kebijakan tarif resiprokal diberlakukan.

Berdasarkan data Gapki, volume ekspor minyak sawit RI ke AS pada 2023 mencapai 2,5 juta ton. Namun, terjadi sedikit penurunan pada 2024 menjadi 2,2 juta ton. Sebagai informasi, sebelum tarif 19 persen berlaku, bea masuk untuk produk minyak sawit RI ke AS hanya 0–5 persen.

”Kalau bisa sampai nol persen, itu sangat bagus dan akan berdampak positif terhadap ekspor minyak sawit Indonesia,” ujar Eddy.

Eddy menegaskan, pemangkasan tarif akan mengembalikan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global, khususnya di AS yang menjadi salah satu pasar strategis. Ia juga menyebutkan bahwa dukungan pemerintah dalam proses negosiasi sangat krusial bagi keberlanjutan ekspor komoditas strategis tersebut.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda memiliki pandangan serupa. Ia mengapresiasi dan menyambut baik rencana pemerintah melanjutkan negosiasi dengan AS untuk sejumlah komoditas unggulan.

Upaya itu diharapkan bisa menghasilkan tarif yang lebih rendah untuk masuk ke pasar AS. ”Tarif yang sementara ini berlaku sebesar 10 persen bagi para produsen anggota Aprisindo cukup berat dan membuat wait and see dalam kelangsungan produksi,” kata Billie, dihubungi secara terpisah.

Dengan tarif 10 persen itu, produsen dan pembeli melakukan cost sharing atau kesepakatan menanggung biaya bea masuk bersama-sama secara sama rata. ”Jadi, Aprisindo menyambut baik (rencana penurunan tarif) karena akan lebih terasa hasil negosiasi yang setara dan berimbang di antara kedua negara,” lanjutnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang telah menurunkan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen. Meski masih dianggap sebagai tantangan, tarif 19 persen perlu dimaknai sebagai peluang strategis yang bisa meningkatkan nilai ekspor dan investasi industri alas kaki.

Ekspor alas kaki Indonesia ke AS pada 2024 tercatat senilai 2,39 miliar dollar AS. Ekspor produk alas kaki berpotensi meningkat. Sebab, Indonesia memiliki tarif yang kompetitif dibandingkan dengan Vietnam (20 persen), Kamboja (36 persen), Malaysia (25 persen), Thailand (36 persen), Laos (40 persen), dan Korea Selatan, serta Jepang (25 persen).

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan, jalur diplomasi ekonomi dan negosiasi bilateral perlu dioptimalkan menyusul penetapan tarif impor 19 persen oleh AS.

Meskipun tarif tersebut telah disepakati dalam kerangka resiprokal, ruang dialog dan renegosiasi dinilai masih terbuka, terutama untuk produk-produk strategis nasional, seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), kakao, kopi, nikel, dan komoditas unggulan ekspor lainnya.

Indonesia harus memosisikan diri secara strategis dengan menekankan pentingnya komoditas unggulan ekspor. Jika AS membutuhkan pasokan yang stabil dan berkelanjutan, tarif rendah hingga nol persen atas produk Indonesia bukan sekadar menguntungkan Indonesia, melainkan juga kebutuhan obyektif bagi AS.

Syafruddin menambahkan, upaya penurunan tarif dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni skema negosiasi tarif resiprokal serta pembentukan perjanjian dagang bilateral ataupun sektoral antara RI dan AS. Melalui skema resiprokal, Indonesia dapat menawarkan akses pasar bagi produk AS sebagai imbal balik atas penurunan tarif.

Di sisi lain, perjanjian dagang seperti preferential trade agreement (PTA) ataupun free trade agreement (FTA) dapat memberikan kepastian hukum dan kerangka kerja yang lebih stabil. Pemerintah pun perlu bergerak sinergis menyiapkan peta jalan dan narasi negosiasi yang kuat.

”Kalau produk kita dipandang vital bagi pasar AS, peluang tercapainya kesepakatan tarif rendah semakin besar. Negosiasi menurunkan tarif harus terus dilakukan hingga kita mendapatkan perlakuan setara, sebagaimana kita membebaskan produk AS masuk pasar kita,” ujarnya.