Dosen Indonesia, Antara Panggilan Hati dan Panggilan Perut

Kesejahteraan 270.820 dosen di Indonesia masih saja menjadi sorotan. Rendahnya gaji dan tunjangan memaksa mereka bekerja sampingan untuk menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Ini tidak sebanding dengan tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab dosen untuk mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat.

Siyad (33), dosen perguruan tinggi negeri di Jambi, merasa salah memilih jalan kehidupan menjadi dosen. Sebelumnya, selama enam tahun ia bekerja menjadi arkeolog di museum dan konsultan swasta di Jakarta. Kehidupannya bisa dikatakan nyaman dengan gaji sebulan Rp 10 juta. 

Namun, karena ingin menjadi dosen, Siyad memutuskan untuk melamar menjadi dosen perguruan tinggi negeri (PTN). Kebetulan dia sudah menyandang gelar magister yang mempermudah Siyad untuk menjadi dosen.

Ternyata tiga tahun pertama menjadi dosen tak mudah bagi Siyad. Penghasilannya dari gaji pokok yang sekitar Rp 3,2 juta per bulan harus dipotong 10 persen untuk mendanai penelitian yang wajib dijalani karena belum mendapat dana penelitian.  

Belum lagi ia harus mengirimkan gaji kepada anak istrinya di Jakarta dan membayar kebutuhan harian di Jambi, termasuk mengontrak rumah. ”Saya betul-betul ngirit saat itu,” katanya.  

Kini Siyad sudah berada di tahun keempat menjadi dosen. Penghasilannya mulai meningkat. Namun, peningkatan itu bukan dari gajinya sebagai dosen, melainkan diperoleh dari pekerjaan sampingan sebagai konsultan dan peneliti.  

Kisah yang dialami Siyad lebih kurang mirip dengan dosen-dosen PTN lainnya. Pertumbuhan gajinya sebagai dosen bergerak lambat, di sisi lain beban pekerjaannya semakin bertambah. Dosen tak hanya menjalankan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi masih dibebani kewajiban administrasi dan kegiatan penunjang lainnya.  

Tak hanya itu, dosen juga harus menjalankan pekerjaan sampingan demi menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan harian. Dosen tercatat bisa bekerja hampir 70 jam per minggu, melebihi aturan ketenagakerjaan.  

Hasil survei kualitatif Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menggambarkan tingkat kesejahteraan dosen yang tidak sebanding dengan peningkatan beban kerja dan pengeluaran bulanannya. Survei dilakukan pada 36 dosen PTN yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari tanggal 4 hingga 23 April 2025.  

Meski sering timbul tenggelam, isu mengenai kesejahteraan dosen akan selalu menjadi pembicaraan warga. Kewajiban yang diemban cukup berat. Di sisi lain, kesejahteraannya tak kunjung diperbaiki secara tuntas.  

Pada akhirnya, dosen harus memilih, keluar dari profesinya sebagai dosen atau bertahan menjadi dosen dan harus mencari pekerjaan sampingan sebagai penyambung hidup. Opsi terakhir banyak dilakukan oleh dosen meski konsekuensinya pada kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Berangkat dari persoalan itu, Harian Kompas (Kompas.id) tergerak untuk menggugah kesadaran sejumlah pihak, khususnya pemerintah, agar mengambil langkah-langkah strategis memperbaiki kesejahteraan dosen. Meski tunjangan kinerja yang dituntut para dosen akan segera dikucurkan Juli mendatang, dari hasil survei didapatkan ada beberapa masalah lain, seperti keterbatasan dana riset, kewajiban administratif yang menyita waktu, serta rumitnya sistem kenaikan jabatan.  

Jika masalah tersebut tidak segera diperbaiki, bisa jadi profesi dosen tidak lagi diminati di masa mendatang. Apalagi, sinyal-sinyal tersebut beberapa kali terungkap dari pembicaraan warganet mengenai tagar ”jangan jadi dosen”. Data Statistik Pendidikan Tinggi pun menunjukkan, pertumbuhan dosen selama lima tahun terakhir cenderung melambat. 

Kompas akan mengulas lebih dalam perihal kesejahteraan dosen dalam laporan lengkap mulai Senin, 19 Mei 2025, di Harian Kompas dan Kompas.id.   

Kami ingin mendengarkan pandangan Anda tentang artikel ini melalui survei lewat berikut ini.